Headline
Patungan Zaman Now untuk Hunian Layak

Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.

Fokus
Trump Bikin Pasar Global Jadi Panas

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft
Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause
UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah
Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi
Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Saan Tegaskan DPR tidak akan Kembalikan Dwi Fungsi ABRI

Naviandri
24/3/2025 19:41
Saan Tegaskan DPR tidak akan Kembalikan Dwi Fungsi ABRI
Wakil Ketua Dewan DPR RI Saan Mustopa(MI/SUSANTO)

DPR RI tidak memiliki keinginan untuk mengembalikan dwi fungsi ABRI atau TNI dengan cara mengesahkan Undang-undang TNI baru-baru ini.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Dewan DPR RI Saan Mustopa, saat menghadiri Fastabiqul Khoirat ke-9 yang diadakan Sekretariat DPW Partai NasDem Jabar di Jalan Cipaganti, Kota Bandung, pada Minggu (23/3)

Menurut Saan, DPR dan pemerintah itu berkomitmen bahwa undang-undang ini tetap mengedepankan supremasi sipil. “Jadi tidak ada keinginan sama sekali dari DPR untuk mengembalikan Dwifungsi TNI, Itu enggak ada."

Baca juga : Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Bagikan 10 Ribu Paket Sembako di Surabaya dan Sidoarjo

Wakil Ketua DPP Partai NasDem itu menambahkan DPR akan berusaha menjaga semangat reformasi bahwa supremasi sipil itu tetap menjadi komitmen. Selain tetap mengedepankan supremasi sipil, TNI juga diharapkan dapat bekerja dengan profesional.

“Kita juga tidak berkeinginan, bahkan tidak pernah berniat sama sekali untuk mengembalikan dwi fungsi ABRI untuk masuk ke wilayah politik. Jadi kita tetap menginginkan TNI tetap profesional, TNI kita tetap punya kemampuan di bidang pertahanan. Jadi ini yang menjadi komitmen kita,” papar Saan.

Mengenai adanya ketidapuasan publik atas pengesahan UU TNI belum lama ini, dia menyarankan agar hal tersebut dapat diproses melalui mekanisme pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK), sama seperti Undang-Undang yang lainnya.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun Harus Dipersiapkan dengan Baik

"Ketika dibahas di DPR pasti saja ada yang pro maupun yang kontra. Tapi kan juga ada ruang. Kalau mereka yang tidak setuju ada Mahkamah Konstitusi. Sudah ada yang beberapa kelompok yang berniat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Bagi Saan, sebagai negara demokrasi, sangat wajar bila ada pihak yang merasa tidak setuju dengan produk yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu, DPR selalu membuka ruang bagi pihak yang merasa tidak puas.

“Itu tidak ada masalah dalam alam demokrasi, ini hal yang biasa,” ungkapnya.

Menurut dia, DPR selalu memberikan ruang atau jalan, selain membuka partisipasi publik. “Jadi, tidak ada masalah. DPR tetap berkomitmen terhadap supremasi sipil, terhadap demokrasi, tidak berniat apalagi berkeinginan untuk mengembalikan dwi fungsi ABRI, itu kita clear,” tegas Saan.

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved