Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
"Persiapan pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun harus benar-benar dilakukan secara baik dengan melibatkan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah dalam menjalankannya," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/3).
Pemerintah memastikan Wajib Belajar 13 tahun merupakan program superprioritas dan akan dilaksanakan tahun ini.
Namun, catatan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saat ini terdapat 27.650 satuan pendidikan seluruh jenjang (PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah) belum memiliki akses internet.
Selain itu, 3.323 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik. Sejumlah 302 kecamatan tidak memiliki SMP/MTs, 727 kecamatan tidak memiliki SMA/SMK/MA dan 18 ribu lebih desa yang tidak memiliki PAUD.
Menurut Lestari, sejumlah catatan terkait belum adanya dukungan infrastruktur dan ketersediaan satuan pendidikan di beberapa daerah dalam rencana pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun ini harus menjadi perhatian untuk segera dicarikan solusinya.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat kesiapan sejumlah sarana dan prasarana pendukung dalam program Wajib Belajar 13 Tahun harus benar-benar dipastikan agar program super prioritas itu bisa berjalan sesuai rencana.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah berharap para pemangku kepentingan di daerah dapat merespons program Wajib Belajar 13 Tahun itu dengan baik melalui sejumlah kebijakan dan tata kelola yang mampu mengakselerasi pelaksanaan program tersebut.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejak usia dini itu bisa segera direalisasikan demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan. (*/I-2)
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Pemerintah harus segera laksanakan menggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta harus digratiskan oleh pemerintah.
PROGRAM wajib belajar 13 tahun sejak TK hingga SMA harus menjadi perhatian semua pihak untuk direalisasikan, sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik.
Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan meskipun anggaran pendidikan Indonesia tinggi, tapi masih ada anak Indonesia yang belum menerima manfaat.
Wajib belajar merupakan kebijakan pendidikan yang bertujuan memberikan akses pendidikan dasar dan menengah bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
EKOSISTEM perlindungan menyeluruh terhadap perempuan dan anak harus diwujudkan. Diperlukan peran aktif semua pihak untuk bisa merealisasikan hal tersebut.
UPAYA pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui sebuah kebijakan harus dibarengi pemahaman dan kemampuan semua pihak.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Komitmen terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan harus ditegakkan secara konsisten demi menjawab ancaman serius akibat pemanasan global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved