Prabowo Sebut Anggaran Pendidikan Besar, Pengamat : Belum Semua Merasakan Manfaatnya

PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan alokasi terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk sektor pendidikan tahun depan akan mencapai Rp724,3 triliun dari belanja negara. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonensia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan meskipun anggaran pendidikan Indonesia tinggi, tapi masih ada anak Indonesia yang belum menerima manfaat.

“Sekolah saja mereka enggak bisa karena bayar mahal dan harus rebutan bangku di PPDB. Pun juga nasib mengenaskan dialami para guru, masih banyak yang digaji tidak manusiawi, jauh di bawah standar dan mereka hidup sangat memperihatinkan serta menyedihkan,” kata Ubaid di Jakarta, Kamis (12/12).

Baca juga : Prabowo: Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama APBN 2025

Melihat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya pasal 49 ayat 1, ia mengatakan disebutkan bahwa alokasi pendidikan minimal mencapai 20% dari APBN. Pada 2021, anggaran pendidikan mencapai Rp550 triliun dari belanja negara sebesar Rp2.786,4 triliun, 2022 mencapai Rp542,83 triliun dari Rp3.096,3 triliun, 2023 sebesar Rp612,23 triliun dari Rp3.123,7 triliun, dan 2024 mencapai Rp664,02 triliun dari Rp3.304,1 triliun sehingga sudah sewajarnya investasi di bidang pendidikan dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. 

“Tapi, anggaran yang besar itu jangan dikorupsi dan jangan salah sasaran. Saat ini korupsi dan penyelewengan dana publik di sektor pendidikan terhitung masih sangat tinggi, baik di pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Juga, temuan pembiayaan pendidikan perode lalu menunjukkan, bahwa anggaran pendidikan banyak salah sasaran dan kebocoran,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (12/12). 

Untuk itu, dia menilai bahwa pemerintah harus mulai menentukan  fokus anggaran pendidikan yang besar akan digunakan. Menurutnya hal yang paling ideal ialah memfokuskan hal tersebut di bidang pendidikan yang selama ini masih belum maksimal seperti wajib belajar sembilan tahun dan kesejahteraan guru.

“Misalnya menuntaskan wajib belajar di jenjang dasar dan menengah, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Kemudian harus ada prioritas. Kalo enggak ada prioritas ya problem pendidikan ini seperti benang kusut. Seakan-akan enggak bisa diurai, padahal bisa, asal ada political will dan juga prioritas yang tepat,” tandasnya. (H-3)