Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM wajib belajar 13 tahun sejak taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) harus menjadi perhatian semua pihak untuk direalisasikan, sebagai bagian proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik.
"Rencana pemberlakuan wajib belajar sejak TK atau pendidikan anak usia dini (PAUD) harus mendapat perhatian dan pemahaman semua pihak, sehingga upaya membangun SDM nasional yang lebih baik dapat diwujudkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/1).
Catatan United Nations Children's Fund (UNICEF) mengungkapkan pentingnya perkembangan anak usia dini dan perlunya mereka memperoleh layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Pada satu tahun pembelajaran prasekolah merupakan landasan bagi anak untuk menanamkan dasar-dasar numerasi, literasi, dan pembentukan karakter.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 di Indonesia terdapat total 30,2 juta jiwa anak usia dini berusia 0-6 tahun atau 10,91% dari total penduduk Indonesia.
Menurut Lestari, keberhasilan program wajib belajar 13 tahun sejak TK sangat diharapkan, sebagai bagian proses menanamkan kemampuan dasar terhadap generasi penerus bangsa.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat penanaman kemampuan dasar numerasi, literasi, dan karakter kepada anak usia dini merupakan tahapan penting dalam proses pertumbuhan setiap anak bangsa.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat membangun kolaborasi yang kuat dalam menyosialisasikan program wajib belajar 13 tahun, agar dipahami masyarakat luas.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar PAUD menjadi prioritas pemerintah sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional, agar generasi penerus bangsa mampu menjawab sejumlah tantangan di masa depan. (*/Z-2)
Pemerintah salurkan PIP 2026 sebesar Rp450 ribu per tahun untuk 888 ribu murid TK guna perkuat Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan pendidikan.
Posyandu kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan tetapi juga layanan pada pendidikan, sosial, perumahan hingga perlindungan masyarakat
UPAYA merealisasikan wajib belajar 13 tahun membutuhkan kolaborasi yang kuat dan konsisten dari sejumlah pihak terkait dalam mewujudkannya.
SALAH satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ialah Wajib Belajar 13 Tahun.
Kemendikdasmen akan tetap memberikan komitmen untuk menyelaraskan agenda nasional dengan program prioritas SEAMEO 2021 - 2030, di antaranya melalui 13 tahun wajib belajar
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved