Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PROGRAM wajib belajar 13 tahun sejak taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) harus menjadi perhatian semua pihak untuk direalisasikan, sebagai bagian proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik.
"Rencana pemberlakuan wajib belajar sejak TK atau pendidikan anak usia dini (PAUD) harus mendapat perhatian dan pemahaman semua pihak, sehingga upaya membangun SDM nasional yang lebih baik dapat diwujudkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/1).
Catatan United Nations Children's Fund (UNICEF) mengungkapkan pentingnya perkembangan anak usia dini dan perlunya mereka memperoleh layanan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Pada satu tahun pembelajaran prasekolah merupakan landasan bagi anak untuk menanamkan dasar-dasar numerasi, literasi, dan pembentukan karakter.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 di Indonesia terdapat total 30,2 juta jiwa anak usia dini berusia 0-6 tahun atau 10,91% dari total penduduk Indonesia.
Menurut Lestari, keberhasilan program wajib belajar 13 tahun sejak TK sangat diharapkan, sebagai bagian proses menanamkan kemampuan dasar terhadap generasi penerus bangsa.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat penanaman kemampuan dasar numerasi, literasi, dan karakter kepada anak usia dini merupakan tahapan penting dalam proses pertumbuhan setiap anak bangsa.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat membangun kolaborasi yang kuat dalam menyosialisasikan program wajib belajar 13 tahun, agar dipahami masyarakat luas.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar PAUD menjadi prioritas pemerintah sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional, agar generasi penerus bangsa mampu menjawab sejumlah tantangan di masa depan. (*/Z-2)
SALAH satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ialah Wajib Belajar 13 Tahun.
Kemendikdasmen akan tetap memberikan komitmen untuk menyelaraskan agenda nasional dengan program prioritas SEAMEO 2021 - 2030, di antaranya melalui 13 tahun wajib belajar
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Pada 2021, pemerintah Indonesia menganggarkan Rp550 triliun untuk sektor pendidikan.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mewacanakan wajib belajar 13 tahun. Saat ini program wajib belajar hanya 12 tahun.
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan remaja masih banyak menghadapi tantangan.
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukannya upaya antisipatif dalam menyikapi dampak konflik global terhadap perekonomian nasional.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong ketersediaan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved