Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mewacanakan wajib belajar 13 tahun. Saat ini program wajib belajar hanya 12 tahun.
"(Program prioritas) yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan," kata Abdul dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.
Mu'ti menyiapkan dua program besar untuk mendukung program prioritas itu. Yakni, melakukan afirmasi pendidikan dan memfasilitasi relawan mengajar.
"Afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian kami juga mencoba memfasilitasi relawan mengajar," ucap Mu'ti.
Di sisi lain, Mu'ti juga akan melakukan pelatihan kompetensi untuk guru dan meningkatkan kesejahteraannya. Yakni, melalui program sertifikasi.
Mu'ti juga menyoroti banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1. Salah satu program prioritas Kementerian Dikdasmen adalah peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru.
"Nanti akan meliputi peningkatan kualifikasi D4 atau S1, karena banyak guru yang belum memenuhi undang- undang guru dan dosen untuk kualifikasi minimal D4 atau S1," kata Abdul. (Z-9)
Abdul Mu’ti juga meminta masyarakat untuk tidak mengambil kesimpulan sebelum semua dugaan tersebut telah terbukti.
Melalui momentum Idul Adha ini, Kemendikdasmen berharap program ini menjadi penguat nilai kebersamaan dan semangat berbagi.
Mendikdasmen mengutarakan Hardiknas menjadi momentum penting meningkatkan kolaborasi guna mewujudkan manusia yang berkarakter.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku belum diajak diskusi, terkait keputusan memasukkan siswa bermasalah ke barak TNI.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) bukanlah sekadar seremonial tahunan.
Jika dilihat secara akademik, kecenderungan menyontek itu berkaitan dengan bentuk atau model soal yang masih menekankan pada hafalan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Pemerintah harus segera laksanakan menggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta harus digratiskan oleh pemerintah.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
PROGRAM wajib belajar 13 tahun sejak TK hingga SMA harus menjadi perhatian semua pihak untuk direalisasikan, sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik.
Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan meskipun anggaran pendidikan Indonesia tinggi, tapi masih ada anak Indonesia yang belum menerima manfaat.
Wajib belajar merupakan kebijakan pendidikan yang bertujuan memberikan akses pendidikan dasar dan menengah bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved