Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mewacanakan wajib belajar 13 tahun. Saat ini program wajib belajar hanya 12 tahun.
"(Program prioritas) yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan," kata Abdul dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.
Mu'ti menyiapkan dua program besar untuk mendukung program prioritas itu. Yakni, melakukan afirmasi pendidikan dan memfasilitasi relawan mengajar.
"Afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian kami juga mencoba memfasilitasi relawan mengajar," ucap Mu'ti.
Di sisi lain, Mu'ti juga akan melakukan pelatihan kompetensi untuk guru dan meningkatkan kesejahteraannya. Yakni, melalui program sertifikasi.
Mu'ti juga menyoroti banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1. Salah satu program prioritas Kementerian Dikdasmen adalah peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru.
"Nanti akan meliputi peningkatan kualifikasi D4 atau S1, karena banyak guru yang belum memenuhi undang- undang guru dan dosen untuk kualifikasi minimal D4 atau S1," kata Abdul. (Z-9)
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali kegiatan menulis tangan dalam proses belajar.
Menu bantuan revitalisasi yang diberikan kepada setiap sekolah tidak sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa tujuan utama berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Salah satu indikator utama ketakwaan tersebut adalah kedermawanan atau kesediaan untuk berbagi.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mendukung kebijakan Komdigi yang membatasi penggunaan media sosial (medsos) bagi anak di bawah 16 tahun.
Program pertama yang diajukan Mendikdasmen dalam ABT itu adalah anggaran untuk program revitalisasi Satuan Pendidikan.
Penghitungan kerusakan didasarkan pada kerusakan ruang esensial seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, dan ruang kepala sekolah.
Anggaran Kemendikdasmen disebut harus minimal sekitar Rp110 triliun agar dapat secara maksimal menjalankan berbagai program baik itu tunjangan untuk para guru hingga wajib belajar.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Pemerintah harus segera laksanakan menggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan pendidikan dasar 9 tahun baik negeri maupun swasta harus digratiskan oleh pemerintah.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
PROGRAM wajib belajar 13 tahun sejak TK hingga SMA harus menjadi perhatian semua pihak untuk direalisasikan, sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik.
Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan meskipun anggaran pendidikan Indonesia tinggi, tapi masih ada anak Indonesia yang belum menerima manfaat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved