Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen), Suharti, menghadiri rangkaian kunjungan Presiden SEAMEC salah satunya acara “Visit of the SEAMEC President to SEAMEO RECFON” di Gedung Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia (FK UI).
Suharti mengatakan bahwa Kemendikdasmen akan tetap memberikan komitmen untuk menyelaraskan agenda nasional dengan program prioritas SEAMEO 2021 - 2030, di antaranya melalui 13 tahun wajib belajar dimulai dari satu tahun pra-sekolah hingga pendidikan menengah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, penguatan kurikulum, mempromosikan pembelajaran literasi dan bahasa, serta dukungan infrastruktur.
Ia menambahkan bahwa Indonesia telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup siswa hingga Ibu hamil sebagai bentuk sinergi lintas sektor. “Kami berharap program-program yang disampaikan hari ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai kemajuan bersama dan ambisi masa depan,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (12/4).
Lebih lanjut, SEAMEO Council President yang juga merupakan Menteri Pendidikan Filipina, Juan Edgardo Angara, menyampaikan bahwa di tengah tantangan global seperti krisis iklim, disrupsi teknologi, dan ketimpangan sosial pendidikan berperan sebagai garis pertahanan terdepan dan strategi paling efektif untuk membangun masa depan kawasan.
Menariknya, Ia mengatakan bahwa Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan dan kontribusi nyata melalui program-program yang mencakup gizi, keanekaragaman hayati, dan peningkatan kualitas pengajaran. Hal ini memerlukan sistem yang selaras secara kebijakan, penguatan transformasi digital yang inklusif, dan penanaman nilai-nilai ketahanan dalam kurikulum pendidikan.
“Oleh karena itu, kita harus menjaga kesinambungan pertukaran pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada data dan dialog, tetapi juga pada tujuan bersama dan tindakan kolektif,” ucap Juan.
“Kita harus memastikan bahwa perangkat masa depan sampai ke tangan setiap siswa. Kita harus, seperti yang disebutkan sebelumnya, menjadikan ketahanan sebagai prioritas utama. Ketahanan harus dijalin ke dalam cara kita mengajar, seperti apa yang kita ajarkan dan mengapa kita mengajar,” tambahnya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam transformasi ini membutuhkan kepercayaan dan kerja sama tim dan tidak ada kementerian, sektor, atau organisasi nonpemerintah yang dapat melakukannya sendiri. “Kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor, lintas batas, lintas komunitas untuk menata kembali apa yang dapat dilakukan,” jelas Juan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur SEAMEO Sekretariat, Datuk Habibah Abdul Rahim mengapresiasi kepada tujuh pusat SEAMEO di Indonesia atas komitmen dalam menjalankan mandat masing-masing, yang seluruhnya memainkan peran penting dalam memajukan pendidikan. Mulai dari SEAMEO BIOTROP yang memimpin pengembangan program SEA DREAM dalam penelitian kesehatan, SEAMEO CECCEP yang mengadvokasi pendidikan dan perawatan anak usia dini, serta SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL) dalam meningkatkan kualitas guru bahasa dan tenaga kependidikan.
Menurutnya, pusat-pusat lain juga memberikan kontribusi luar biasa, seperti SEAMEO QITEP in Mathematic yang membuat pembelajaran matematika menyenangkan, SEAMEO QITEP in Science yang mengintegrasikan isu iklim dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pendidikan, SEAMEO RECFON sebagai pusat region untuk pangan dan gizi, serta SEAMEO SEAMOLEC yang memimpin pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Seluruh kontribusi ini memperkuat agenda kolaboratif kawasan, termasuk dalam pembentukan konsorsium penelitian, dukungan terhadap pendidikan dasar, kesetaraan, dan kesejahteraan.
“Seiring dengan langkah menuju tujuan bersama, kita akan memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan koneksi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil di kawasan ini. Kita dapat menciptakan lebih banyak peluang baru, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk memenuhi potensi mereka dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat,” ucap Datuk Habibah. (Des/M-3)
SALAH satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ialah Wajib Belajar 13 Tahun.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Pada 2021, pemerintah Indonesia menganggarkan Rp550 triliun untuk sektor pendidikan.
PROGRAM wajib belajar 13 tahun sejak TK hingga SMA harus menjadi perhatian semua pihak untuk direalisasikan, sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional yang lebih baik.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mewacanakan wajib belajar 13 tahun. Saat ini program wajib belajar hanya 12 tahun.
Terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara sekolah rakyat, sekolah gratis, dan sekolah garuda
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Program ini diharapkan menjadi bagian dari solusi kolaboratif antara sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan dan terluar.
Program revitalisasi tahun ini menargetkan 10.440 satuan pendidikan, meliputi jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SKB/PKBM, dan SLB di seluruh Indonesia.
TKA berperan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved