Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA merealisasikan wajib belajar 13 tahun membutuhkan kolaborasi yang kuat dan konsisten dari sejumlah pihak terkait dalam mewujudkannya.
"Upaya mewujudkan wajib belajar 13 tahun sejak pendidikan usia dini membutuhkan proses yang melibatkan banyak pihak, sehingga dibutuhkan pemahaman dan gerak bersama untuk merealisasikannya," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/9).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Minggu (21/9), mengatakan, untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun akan direalisasikan satu desa satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bekerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Selain itu juga akan didorong secara konsisten peningkatan kualitas guru-guru PAUD di tanah air.
Menurut Lestari, dengan beragamnya kondisi setiap daerah, dibutuhkan perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan satu desa satu PAUD di tanah air.
Sehingga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sosialisasi terkait program yang akan direalisasikan harus segera dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun dukungan dari semua pihak.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, kesiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian penting untuk menyukseskan program tersebut.
Pemanfaatan potensi SDM lokal di setiap PAUD yang akan dibangun, menurut Rerie, harus menjadi perhatian dalam memenuhi kelengkapan tenaga pengajar.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar upaya mewujudkan satu desa satu PAUD mendapatkan dukungan semua pihak, sehingga bisa direalisasikan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan bersama. (H-3)
KEWASPADAAN terhadap ancaman gangguan kesehatan mental anak dan remaja harus ditingkatkan dan menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
BANGUN kewaspadaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman penyebaran virus Nipah di tanah air.
Aspek inklusivitas harus menjadi fondasi utama dalam proses pembangunan nasional.
DORONG upaya pencegahan pekerja anak di tanah air secara konsisten dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif dan didukung sejumlah pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved