Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Desak Literasi Jadi Gerakan Nasional Terukur

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong penguatan literasi masyarakat sebagai fondasi menghadapi tantangan berbangsa yang kian berat. 

Menyoroti hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang menunjukkan pemahaman tekstual siswa baru mencapai 49,21%, sosok yang akrab disapa Rerie ini menegaskan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan membaca, melainkan benteng kedaulatan di tengah derasnya arus informasi.

"Tantangan literasi di era saat ini sangat berat. Karena bukan hanya menciptakan masyarakat yang sekadar bisa membaca, tetapi juga harus mampu berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi yang ada," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3).

Baca juga : Lestari Moerdijat: Opsi Pembelajaran Daring Harus Matang, Jangan Sampai Anak Kehilangan Hak Belajar

Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat bahwa pemahaman tekstual (kemampuan siswa memahami kosakata, latar cerita, dan struktur teks) dicapai oleh 49,21% peserta TKA.

Kemampuan inferensial siswa (menjelaskan hubungan makna antarkalimat/paragraf) tercatat 43,21%, sementara kemampuan mengevaluasi serta mengapresiasi teks memadai baru dicapai 45,32% peserta.

Sejumlah catatan tersebut, menurut Lestari, menunjukkan bahwa lebih dari separuh peserta didik belum memiliki fondasi literasi yang kuat.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Posko Mudik NasDem Jateng Berkontribusi Jaga Kesehatan dan Keselamatan Pemudik 

"Ini bukan persoalan angka semata, tapi ancaman nyata bagi daya saing dan kedaulatan bangsa," tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah kendala dalam peningkatan literasi, termasuk kesenjangan literasi antardaerah, kuatnya budaya lisan dibandingkan tulisan, harga buku relatif mahal, dan kurangnya dukungan lingkungan keluarga.

Langkah yang bisa segera dilakukan, menurut Rerie, adalah mempermudah akses masyarakat terhadap buku melalui ketersediaan buku berkualitas di perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia serta penghapusan pajak terkait buku, seperti PPN dan pajak kertas bahan baku buku.

Ia menambahkan, Komisi XIII DPR RI tengah mendorong revisi UU Perbukuan untuk menghapus PPN buku.

Selain itu, Rerie menekankan pentingnya distribusi guru berkualitas yang merata di daerah.

“Guru adalah salah satu panglima literasi di lapangan, selain keluarga. Tidak cukup hanya mengirim guru ke daerah-daerah, tapi juga harus memastikan mereka mendapat dukungan dan insentif yang layak," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.

Rerie mendorong agar upaya peningkatan literasi menjadi gerakan nasional yang terukur. Kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus diwujudkan untuk memastikan gerakan literasi berhasil, karena literasi menjadi fondasi kedaulatan bangsa.

"Jika generasi penerus tak mampu menelaah dengan baik derasnya setiap informasi yang datang, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan Ibu Pertiwi," pungkas Rerie.