Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
DORONG peningkatan kualitas pendidikan dengan mengakselerasi berbagai langkah untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas lembaga pendidikan.
"Upaya pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan nasional harus mendapat dukungan semua pihak. Sejumlah langkah untuk mewujudkannya harus segera direalisasikan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/10).
Pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XI di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada 8-10 Oktober 2024, pemerintah melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) mengungkapkan prioritasnya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menjawab tiga tantangan.
Tantangan tersebut ialah ketimpangan akses, kesenjangan kualitas antarlembaga Pendidikan, dan kurangnya relevansi perguruan tinggi dilihat dari angka lulusannya yang tidak terserap pada dunia kerja sesuai bidang keahlian atau kompetensinya.
Menurut Lestari, sejumlah tantangan tersebut harus segera dijawab dengan langkah nyata yang terukur.
Pasalnya, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, berdasarkan catatan pemerintah hanya 92,51% lulusan sekolah dasar yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan lulusan sekolah menengah pertama yang melanjutkan ke sekolah menengah atas hanya 86,34%.
Sementara itu, hanya 31,45% lulusan sekolah menengah atas yang bisa kuliah di jenjang perguruan tinggi.
Rerie berpendapat ketimpangan dalam mengakses pendidikan itu harus diatasi dengan segera mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi untuk menghadirkan solusinya.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI mendorong agar akses pendidikan terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sejumlah skema pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBN, masyarakat, dan dunia usaha misalnya, tegas Rerie, harus mampu dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat luas.
Setelah masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pada saat yang sama kesenjangan kualitas antarlembaga pendidikan harus segera diatasi.
Kesiapan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, ujar Rerie, juga harus segera direalisasikan, sebagai bagian dari upaya mengatasi kesenjangan kualitas itu.
Rerie sangat berharap dukungan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sebagai bagian pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang lebih baik. (Z-2)
KEWASPADAAN terhadap ancaman gangguan kesehatan mental anak dan remaja harus ditingkatkan dan menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
BANGUN kewaspadaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman penyebaran virus Nipah di tanah air.
Aspek inklusivitas harus menjadi fondasi utama dalam proses pembangunan nasional.
DORONG upaya pencegahan pekerja anak di tanah air secara konsisten dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif dan didukung sejumlah pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved