Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DORONG peningkatan kualitas pendidikan dengan mengakselerasi berbagai langkah untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas lembaga pendidikan.
"Upaya pemerintah untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan nasional harus mendapat dukungan semua pihak. Sejumlah langkah untuk mewujudkannya harus segera direalisasikan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/10).
Pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XI di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada 8-10 Oktober 2024, pemerintah melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) mengungkapkan prioritasnya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menjawab tiga tantangan.
Tantangan tersebut ialah ketimpangan akses, kesenjangan kualitas antarlembaga Pendidikan, dan kurangnya relevansi perguruan tinggi dilihat dari angka lulusannya yang tidak terserap pada dunia kerja sesuai bidang keahlian atau kompetensinya.
Menurut Lestari, sejumlah tantangan tersebut harus segera dijawab dengan langkah nyata yang terukur.
Pasalnya, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, berdasarkan catatan pemerintah hanya 92,51% lulusan sekolah dasar yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan lulusan sekolah menengah pertama yang melanjutkan ke sekolah menengah atas hanya 86,34%.
Sementara itu, hanya 31,45% lulusan sekolah menengah atas yang bisa kuliah di jenjang perguruan tinggi.
Rerie berpendapat ketimpangan dalam mengakses pendidikan itu harus diatasi dengan segera mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi untuk menghadirkan solusinya.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI mendorong agar akses pendidikan terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sejumlah skema pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBN, masyarakat, dan dunia usaha misalnya, tegas Rerie, harus mampu dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat luas.
Setelah masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pada saat yang sama kesenjangan kualitas antarlembaga pendidikan harus segera diatasi.
Kesiapan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, ujar Rerie, juga harus segera direalisasikan, sebagai bagian dari upaya mengatasi kesenjangan kualitas itu.
Rerie sangat berharap dukungan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sebagai bagian pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang lebih baik. (Z-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan redistribusi guru sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan mutu pembelajaran
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti rendahnya nilai TKA SMA (Matematika 36,10). Desak perbaikan sistem pendidikan & fokus nalar kritis.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved