Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
UNSUR pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berkoordinasi dan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Langkah itu menindaklanjuti percepatan pembentukan calon persiapan daerah otonom baru (CPDOB) Cianjur Selatan yang diaspirasikan Cianjur Selatan Bergerak (CSB) saat beraudiensi dengan DPRD belum lama ini.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, menjelaskan kedatangan ke Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Cianjur Selatan. Terutama untuk memperoleh informasi yang komprehensif berkaitan progres Pembentukan CPDOB Cianjur Selatan.
"Beberapa hari lalu, perwakilan masyarakat Cianjur Selatan Bergerak mengaspirasikan adanya percepatan pembentukan CPDOB Cianjur Selatan. Sekarang kami tindaklanjuti dengan datang ke Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (12/2)," ujarnya, Kamis (13/2).
Dia menyampaikan, inisiasi pemekaran Cianjur Selatan bukan gagasan baru. Aspirasi ini sudah muncul sejak 1998 yang kemudian diproses secara politik di DPRD dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pada 2013.
Secara politik-prosedural, pada 2020 pihak DPRD bersama Bupati Cianjur telah melakukan persetujuan bersama usulan CPDOB Cianjur Selatan. Kemudian ditindaklanjuti melalui persetujuan bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat pada 2022.
"Secara prosedural, syarat administratif sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 37 huruf a UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terpenuhi. Jadi, kami ingin memperoleh informasi yang komprehensif terkait progres pembentukannya di tingkat pemerintah pusat," ungkapnya.
Berdasarkan informasi Kasubdit atau Analis Kebijakan Ahli Madya Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD Kemendagri Abdul Mutholib Dalimunthe, kata Lepi, saat ini usulan dan dokumen CPDOB Cianjur Selatan telah berada di Kementerian Dalam Negeri yang diusulkan Gubernur Jawa Barat.
Sesuai tahapan yang diatur Pasal 38 ayat (2) UU UU Nomor 23/2014, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri akan melakukan penilaian terhadap persyaratan dasar kewilayahan, dan persyaratan administratif.
"Namun, sampai saat ini Kemendagri masih menunggu pencabutan kebijakan moratorium pemekaran daerah," ucapnya.
Setelah nanti Kemendagri melakukan penilaian terhadap persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif serta dinyatakan telah memenuhi syarat, pemerintah menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada DPR RI dan DPD RI. Pemerintah pusat kemudian membentuk Tim Kajian Independen dengan persetujuan DPR RI dan DPD RI.
Kemendagri, lanjut Lepi, berharap seluruh elemen masyarakat Cianjur tetap mengawal baik melalui pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI, Pemprov Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, termasuk Pemkab dan DPRD Kabupaten Cianjur.
Di Indonesia, hanya 1% penduduk yang mampu menguasai 58% hak atas tanah.
Tim Pengabdian Universitas Siliwangi melakukan pelatihan digilokal di SMP Muhamadiyah, Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (24/7).
Penyerahan pedoman akuntansi merupakan bentuk dukungan terhadap tata kelola kelembagaan yang profesional, sesuai standar pelaporan keuangan yang berlaku.
Peristiwa pencurian itu baru diketahui pada 21 Juli 2025, saat KPU Subang tengah mempersiapkan proses lelang logistik eks Pemilu.
Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan berbagai kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana
Program ini merupakan bagian dari upaya jemput bola untuk memudahkan masyarakat, khususnya pelajar, dalam mendapatkan identitas resmi.
Pembelajaran di ruang musala sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Mereka merupakan siswa kelas 2 dan 3.
Edukasi sejak dini mengenai pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada anak-anak sekolah dasar sangat penting dilakukan.
Langkah ini penting untuk mencegah potensi bahaya seperti sengatan listrik, kebakaran, hingga pemadaman listrik yang dapat mengganggu kemeriahan perayaan di lingkungan sekitar.
Aturan masuk sekolah telah berjalan. Sejauh ini tidak menimbulkan hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya.
WAKIL Gubernur Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan mengunjungi dua anak disabilitas di Kampung Cijamur, Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin (28/7).
RISYAD Fahlefi dan Patra Dewa resmi terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal GMNI periode 2025-2028 dalam Kongres XXII yang digelar di Gedung Merdeka Bandung.
The Papandayan memperoleh penghargaan sebagai Best City Hotel in Indonesia, Best Classic Hotel in Indonesia, Best Hotel Service in Indonesia, dan Best Leisure Hotel in Indonesia.
Masyarakat harus proaktif mengecek status penerimaan BSU, mengingat waktu pencairan sangat terbatas. Pengecekan bisa dilakukan melalui aplikasi Pospay.
Penolakan ini terjadi dengan dalih orangtua bayi tidak membawa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) saat datang ke rumah sakit.
Lenovo memperkenalkan layanan purna jual Accidental Damage Protection (ADP) selama 2 tahun untuk Lenovo IdeaPad Slim 3.
SETELAH ditunda, Kongres XXII Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) akhirnya kembali dilanjutkan.
PBNU berkomitmen membantu menyediakan dan mengelola dapur umum demi kelancaran program MBG
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved