Oknum Kaur Keuangan Desa Pageralam Korupsi, Uang Rp327 juta Habis untuk Judol

SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya berhasil menangkap AR, 30, oknum Kaur Keuangan Desa Pageralam, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. AR diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) pada Pendapatan Asli Desa (PADes) 2022 hingga sebesar Rp327,7 juta yang kemudian dihabiskan untuk bermain judi online (judol).

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AK Ridwan Budiarta mengatakan, kejadian itu berawal dari laporan pemerintah Desa Pageralam, Kecamatan Taraju, yang menerima program dana desa tahun 2022 sebesar Rp1,82 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Anggaran tersebut diperuntukan untuk kebutuhan program PADes.

"Kepala Desa Pageralam mengangkat AR sesuai keputusan dan menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa, selama memiliki jabatan mulai meminjam uang tanpa izin di dalam rekening Dana Desa (DD) pada PADes pemerintah Desa Pageralam," katanya, Kamis (6/2).

Baca juga : Diduga Korupsi Dana Desa, Kades Pangkalan Ditahan Polres Purwakarta

Ia mengatakan, usai mengisi jabatan Kaur Keuangan Desa Pageralam, tersangka AR mulai menguasai dan uang rekening Dana Desa pada PADes secara diam-diam digunakan bermain judi online, membayar hutang, dan kebutuhan sehari-hari. Dalam melakukan penggelapan dana itu, ia berniat mengganti uang tersebut jika menang dalam judol. Namun kenyatannya, ia selalu kalah dan uang tersebut habis.
 
"Tersangka AR bermain judi online dengan memanfaatkan Dana Desa (DD) yang dilakukan dengan penarikan melalui cek dan menarik delapan kali sebesar Rp327,7 juta. Akan tetapi, uang yang ditarik di dalam rekening digunakan untuk judi online atau slot, membayar hutang, dan kebutuhan sehari harinya,” ujarnya

Dari hasil pemeriksaan, tersangka AR mengakui menggunakan uang Dana Desa untuk memainkan judi online jenis slot sebesar Rp254 juta lebih, membayar hutang Rp31,5 juta dan keperluan sehari-hari Rp41,2 juta lebih.

"Kami telah melimpakan AR ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya untuk proses penyidikan lebih lanjut dan modus operandi yang dilakukan pelaku, melakukan tindak pidana korupsi dengan memalsukan tanda tangan kepala desa dalam cek, mencairkan uang, memakai anggaran dana desa (DD) serta PADes dan daftar barang bukti mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri," paparnya.

Atas perbuatan tersebut, tersangka AR terancam pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara, denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (AD/J-3)