Penipuan Program MBG, Oknum Paguyuban Mengaku Utusan Khusus Presiden dan Sebut Nama Mayor Teddy

OKNUM Paguyuban Jakwir yang diduga melakukan penipuan program Makan Bergizi Gratis atau MBG mengaku sebagai utusan khusus Presiden hingga menyebut nama Mayor Teddy dalam melancarkan aksinya.

Dalam aksinya itu, ia berhasil menipu sebanyak 35 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) katering di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kejadian tersebut, terjadi pada awal bulan Desember 2024.

Para korban sudah menyetorkan uang sebesar Rp8,5 juta hingga Rp11,1 juta kepada terduga pelaku yang diperuntukkan untuk biaya sertifikasi halal dan sertifikasi kelaian kesehatan dapur untuk mengikuti program MBG.

Baca juga : Penipuan Program MBG, Oknum Paguyuban Mengaku Utusan Khusus Presiden dan Sebut Nama Mayor Teddy

Semy Indra, 33, warga Jalan Mangkubumi - Indihiang (Mangin), Kecamatan Bungursari, mengatakan awalnya ia menerima informasi dari pelaku UMKM katering terkait ada kumpulan bersama utusan Presiden dan Seskab RI Mayor Teddy yang dilakukan oknum Paguyuban Jakwir untuk membahas tentang produk halal bertempat Pertanian Cilembang di awal Desember 2024. 

"Oknum Paguyuban Jakwir yang datang melakukan sosialisasi dan menjanjikan awal bulan Desember 2024 semuanya bisa masuk sebagai supplier dapur umum pada program makan bergizi gratis (MBG). Total 35 orang pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) katering semuanya itu masuk dalam grup WhatsApp tapi hingga sekarang nomor hp milik paguyuban tidak aktif. Kami mencari informasi ternyata di Ciamis, Banjar, dan Pangandaran banyak pelaku UMKM katering tertipu," Jumat (31/1).

Sebelumnya, Moena Rosliana, 36, warga Kecamatan Bungursari, mengatakan hal serupa. Oknum paguyuban yang datang melakukan sosialisasi dengan beberapa warga ditawari menjadi mitranya.

Baca juga : Puluhan Pengusaha Katering di Tasikmalaya Jadi Korban Penipuan Program MBG

"Pertemuan pertama Pertanian Cilembang sudah ada kejanggalan. Karena oknum dari Panguyuban tidak menyebutkan anggota, dan selalu menanyakan berkaitan biaya sertifikat halal sekitar Rp8,5 juta dan oknum meminta agar UMKM bisa membayar sebagai biaya awal," katanya.

Ia mengatakan, pertemuan pertama yang dilakukan bersama 35 pelaku UMKM katering merasa kaget mengingat target sasaran uang hingga harus membayar mengikuti yang lainnya sebesar Rp8,5 juta. Moena pun sudah mengeluarkan modal besar untuk bisa ikut dalam program MBG  dengan mendirikan dua dapur bersama ibu kandungnya sehingga biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp17 juta.

"Pada pertengahan Desember, oknum yang mengatasnamakan Paguyuban Jakwir itu akan melaksanakan bimbingan teknis dan rencana akan dilaksanakan seperti yang sudah dilakukan di wilayah Ciamis. Akan tetapi, untuk mendapatkan sertifikat halal memang harus membayar Rp8,5 juta, Rp11,1 juta hingga di wilayah Ciawi sekitar Rp20 juta," ujarnya.

Menurutnya, bimbingan teknis di Kota Tasikmalaya harus mengeluarkan uang sebesar Rp2,2 juta, tapi semuanya belum melakukan pembayaran mengingat Bimtek belum terlaksana dengan berbagai alasan. Namun, dalam setiap pertemuan, oknum tersebut selalu berbicara uang meski para pelaku belum mendapat kepastian keikutsertaan dalam program MBG.

"Saya sudah bangun dua dapur dan kantor, karena harus sesuai dan dari bangunan sudah menghabis uang Rp300 juta, belum akomodasi mobil dan jika ditotalkan lebih dari Rp800 juta. Kami mencari informasi tentang keberadaan paguyuban Jakwir dan hasil koordinasi dengan Kodim 0612 Tasikmalaya diarahkan ke SPPG ternyata itu penipuan," pungkasnya. (AD/J-3)