Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MENJELANG kepemimpinan baru di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menghimbau pasangan ini agar bisa menjadi pemerintah yang berani dan berkeadilan. Terlebih ditengah
situasi nasional dan global yang tengah bergejolak terutama di Timur Tengah.
Pinisepuh Pemangku MMS III Ganjar Kurnia, pada acara Musyawarah MMS di
Kampus Universitas Padjadjaran mengatakan, hingga kini Provinsi Jawa Barat dan Banten belum mendapatkan keadilan dalam masalah Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Saat ini payung hukumnya ialah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
“Tentu di pemerintahan Prabowo-Gibran kami berharap, masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah ini bisa terselesaikan. Ini terjadi karena sistem perhitungan Undang-undang Keuangan tersebut tidak menghitung berapa sebenarnya jumlah yang diberikan oleh Jabar dan Banten,” jelasnya.
Baca juga : NasDem Buktikan Dukungan ke Prabowo-Gibran di DPR
Akibatnya, lanjut dia, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan lain-lain yang diterima Jabar dan Banten, lebih kecil dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara apalagi dengan DKI Jakarta.
Dia menilai, pembangunan nasional dan regional di Jabar, Banten dan DKI Jakarta yang selama ini jauh dari prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yang mengelola lingkungan hidup sebagai kewajiban utama manusia sebagai khalifah. Untuk itu perlu memitigasi kerusakan yang lebih jauh yang berakibat bencana alam dan bencana kemanusiaan bagi generasi mendatang.
“Selain itu, MMS juga meminta pemerintah untuk menangani secara serius penataan dataran tinggi Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur), Taman Nasional
Pangarango,Gede, Salak, Kawasan Bandung Utara dan Bandung Selatan. Selain itu juga taman-taman nasional serta gunung-gunung di Jabar dan Banten lainnya yang merupakan daerah tangkapan air dan mata air kehidupan untuk Jakarta, Jabar dan Banten, serta mencegah banjir di Jakarta dan pantura,” bebernya.
Sementara itu Ketua Panata Gawe MMS, Andri Prakasa Kantaprawira
menyampaikan bahwa pihaknya secara tegas menolak Undang-undang Nomor 2Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta BAB IX, tentang Kawasan Aglomerasi Pasal 51-60, yang mencakup minimal wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok. Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.
“Undang-undang Provinsi DKI Jakarta disusun secara tergesa-gesa. Orang Sunda tidak pernah dipertimbangkan untuk mendapatkan penjelasan yang memadai, diajak berpartisipasi secara demokratis dan dilakukan
secara tertib dan bertanggung jawab,” tegas Andri.
Potensi produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun ini selama periode Januari-Agustus meningkat dibanding tahun lalu
Aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penghapusan outsourcing, tolak upah murah, stop PHK dan bentuk Satgas PHK.
Kehadiran Migrant Center ini sebagai upaya memberikan informasi kepada tenaga kerja yang hendak dikirim ke luar negeri
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Bandung, jika terjadi gempa bumi, Gedung Setda berpotensi mengalami kerusakan.
Program 3 juta rumah bukanlah hal mudah terlebih di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini
PULUHAN anggota Satuan Lalulintas Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyekatan di Jalur nasional tepatnya di Pos Letter U lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya.
Kini lokasi itu telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas produktif yang relevan dengan tuntutan zaman.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan keselamatan berkendara, mengingat banyaknya risiko kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Bandung.
Bukan tidak mungkin ada yang ingin mempertahankan aktivitas kotor dengan cara menjual benih lobster secara ilegal.
Sejak 6 Agustus 2025 lalu, area wisata edukasi satwa yang berada di jantung Kota Bandung itu ditutup untuk umum
Pemerintah desa harus memutar otak agar ketersediaan produksi beras lokal bisa tetap terpenuhi. Caranya dengan mengoptimalkan pabrik penggilingan padi.
Program ini diikuti oleh 396 pekerja dari Daop 3 Cirebon, Balai Yasa Mekanik Cirebon Prujakan, dan KAI Services.
Eksekusi rumah dilakukan di Jalan Kampung Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Saat panen juga dilakukan uji coba penggunaan alat combine harvester bantuan dari Kementrian Pertanian.
Selama ini keluhan korban bencana belum pernah direspon pemerintah daerah.
Lewat program ini, Artotel mengajak para tamu hotel untuk bisa merasakan kemeriahan kemerdekaan Indonesia di setiap destinasi hotel Artotel Group
BSS 2025 Menjadi forum strategis pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk mempercepat tata kelola dan infrastruktur hijau Indonesia
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved