Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
VIRAL kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sering terjadi. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah menerapkan teknologi terkini, seperti artificial intelligence dan big data untuk mengurangi kasusnya.
Aqsath Rasyid Naradhipa, pakar big data serta Senior Member Startup Bandung mengatakan, pemanfaatan teknologi artificial intelligence dan big data sudah menjadi kebutuhan bagi pemerintah dan perusahaan agar terus relevan di era digital.
“Tapi pemanfaatan teknologi yang tepat tentu harus diimbangi juga dengan pengembangan kapasitas dari penggunanya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih maksimal," tambahnya.
Baca juga : Melihat Lukisan Imajinatif Paus Fransiskus Karya Denny JA
Dia mencontohkan layanan SAPA 129 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Sebagai sebuah layanan pengaduan publik, jumlah interaksi yang kian hari kian masif, menciptakan tantangan tersendiri untuk kementerian dalam memilah dan memilih data representatif.
Sementara itu, I Made Aria Sanjaya, pakar IT menambahkan, teknologi AI dan bigdata tak hanya bisa digunakan untuk melakukan pemantauan percakapan di media sosial.
“Kelebihannya adalah juga bisa memantau dan menganalisis yang tidak langsung melaporkan permasalahan,” sambungnya.
BigSocial
Baca juga : Ralali Maksimalkan Potensi AI untuk Kembangkan Usaha
Kompleksitas data seperti yang dimiliki KPPPA memang tak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional. SAPA 129 saat ini memiliki topik aduan terbanyak masyarakat terkait kekerasan, pelecehan, perundungan, tindak pidana perdagangan orang, persetubuhan, pedofilia, dan pornografi.
Selain SAPA 129, KPPPA juga memanfaatkan aneka platform media sosial serta media daring guna berinteraksi dengan publik.
Salah satu perangkat yang bisa memetakan percakapan intens tersebut adalah menggunakan pendekatan AI. Seperti yang disajikan layanan BigSocial (https://bigbox.co.id/products/big-social) dari PT Telkom Indonesia (Persero) (Telkom) Tbk.
Baca juga : Pemanfaatan AI yang Tepat Mampu Dukung Proses Pembelajaran Siswa
Dengan layanan analisis big data yang didukung kapabilitas AI seperti BigSocial, percakapan intens tersebut akan disertai analisa dan gambaran lebih mendalam mengenai isu yang trending di media sosial dan media online lainnya.
Aduan juga akan divalidasi dan diproses BigSocial, sehingga kementerian seperti KPPPA dapat lebih mudah memahami dan menangani aduan-aduan masyarakat. Sebab, preferensi netizen bisa dikenali dengan cepat dan tepat.
Secara teknis, BigSocial akan membantu klien mengelola, menganalisis, dan memvisualisasi data sehingga dapat tercapai proses kerja lebih baik. Seperti meningkatkan efisiensi proses operasional, merespons kebutuhan lebih cepat dan efektif, dan menghasilkan wawasan penting dalam pengambilan keputusan guna membuat klien bisa terus menjadi kementerian yang kuat dalam melakukan tugas dan fungsinya.
Baca juga : AI Jadi Penentu Keberlanjutan Bisnis Perusahaan, Layani Chatbot Hingga Deteksi Fraud
EVP Digital Business & Technology (DBT) Komang Budi Aryasa mengatakan, pihaknya akan terus mendigitalisasi layanan, baik privat dan pemerintahan, agar kebermanfaatan Telkom kian dirasakan seluruh pihak.
“Dengan BigSocial, klien tidak perlu lagi mengandalkan cara manual untuk mendapatkan informasi. Perusahaan akan lebih mudah mendeteksi semua informasi yang beredar, baik yang viral maupun tidak. Oleh karena itu, layanan ini akan sangat membantu perusahaan dalam memantau media sosial dan media online,” jelasnya.
Komang menambahkan, BigSocial adalah platform sosial media analisis yang dapat mengukur analisis yang tepat terkait tren, merek, isu sosial, politik dan ekonomi, dan personal brand, di berbagai media sosial dan media online dengan lebih mudah dan efektif, yang disajikan dalam satu dashboard.
“BigSocial mampu melakukan analisis dan gambaran yang lebih mendalam mengenai isu yang trending di dunia maya,” pungkasnya.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, mengeklaim sudah mengambil alih pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan pemerintah pusat.
Peluncuran seri perangko reguler edisi khusus Imlek ini sudah yang ketiga kalinya dilakukan Pos Indonesia. Sebelumnya telah diluncurkan pada tahun 2024 Naga Kayu 2575 dan edisi Tahun Ular 2576.
Goethe-Institut memandang bahasa, budaya, dan pendidikan sebagai sarana untuk menghubungkan orang-orang lintas disiplin dan lintas batas negara.
HUJAN dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Senin (9/2) siang menyebabkan sebuah tanggul aliran Sungai Citalahab jebol dan meluapnya Sungai Ciseel.
Ratusan personel dikerahkan dalam aksi bersih-bersih di perumahan GCC Cikarang Utara dengan tujuan untuk mempercepat pemulihan kondisi lingkungan
Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu instrumen yang berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah.
Program mudik gratis ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bio Farma yang rutin diselenggarakan setiap tahun
Cafe 88 Society resmi diperkenalkan ke publik Subang dengan sebuah perayaan yang terasa seperti deklarasi gaya hidup
Sejumlah pedagang mengaku kenaikan itu terjadi akibat pasokan dari luar daerah berkurang karena cuaca ekstrem
Di Bandung, kendaraan ini dilepas dengan harga resmi Rp401.900.000 OTR Bandung.
GH Universal Hotel Bandung menawarkan paket buka puasa bersama dengan berbagai hidangan pilihan menu spesial mulai dari barbeque corner, middle east corner, dan beberapa menu Asia dan Eropa.
PERAJIN kue khas Imlek yang dikenal dengan nama kue Jawadah Korang di Jalan Selakaso, Cihideung, Kota Tasikmalaya, mulai banjir pesanan dari berbagai daerah, termasuk dari non-Tionghoa.
BMKG Jawa Barat (Jabar) memprakirakan kondisi cuaca sepekan ke depan untuk wilayah Jabar.
WACANA yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait peralihan kewenangan sejumlah jalan nasional ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai kurang tepat.
SEBANYAK 290 ribu warga di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dinonaktifkan dalam peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN).
KEPUTUSAN Kementerian Sosial mencoret 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) per 1 Februari 2026, berdampak luas.
Wakaf yang dikelola secara profesional dan produktif akan memberikan dampak jangka panjang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved