Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PENYELENGGARA Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Sukabumi, Jawa Barat, tak terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, tugas mereka cukup berisiko.
Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno, mengaku belum terdaftarnya
penyelenggara adhoc seperti PPK, PPS, maupun KPPS sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Namun, KPU sudah mengalokasikan anggaran berupa
santunan seandainya terdapat penyelenggara adhoc mengalami sakit,
kecelakaan, atau bahkan meninggal dunia saat melaksanakan tugas.
"Pada Pemilu sebelumnya memang pernah kita alami terjadinya penyelenggara yang sakit bahkan meninggal dunia saat bertugas. Meskipun pada Pilkada tidak diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tapi kami sudah menganggarkan santunan," katanya, Selasa (23/7).
Baca juga : Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah Ingin Anies Baswedan Pimpin Jakarta
Dia menegaskan, berbagai potensi risiko yang bakal dialami penyelenggara Pemilu memang perlu diantisipasi. KPU sudah mengkalkulasikan kondisi tersebut.
"Pada Pemilu lalu, semua jajaran penyelenggara baik di KPU maupun di
tingkat adhoc sudah dijamin BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan," terangnya.
KPU sudah memperhitungkan risiko yang akan dialami para penyelenggara
adhoc pada Pilkada 2024. Hasil estimasi, potensi risikonya relatif cukup rendah dibanding pemilu yang pelaksanaannya meliputi Pilpres dan Pileg.
Baca juga : Tahapan Coklit Krusial untuk Tentukan Daftar Pemilih Pilkada Serentak
"Bukan berarti kami mengabaikan potensi risiko dengan tidak mengasuransikan para penyelenggara adhoc. Tapi kami juga sudah menganggarkan santunan seandainya terjadi risiko itu. Regulasinya diatur terperinci mengacu pada PKPU Nomor 59/2023 tentang Prosedur Pemberian Dana Santunan," tuturnya.
Besaran santunan yang disiapkan KPU meliputi tingkat risiko kematian
sebesar Rp36 juta ditambah dengan biaya pemakaman. Sementara untuk risiko kecelakaan kerja, besaran santuannya disesuaikan dengan kondisi, misalnya cacat permanen diberikan santunan sebesar 100%.
"Kemudian untuk luka atau sakit berat, luka atau sakit sedang dan luka atau rawat jalan pun sudah ditentukan besarannya," pungkas Imam.
Baca juga : Ciptakan Pilkada Kondusif, Jawa Barat Libatkan Ormas
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Oki Widya Gandha, menegaskan pada Pilkada 2024 para petugas penyelenggara adhoc tidak dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada Pemilu 2024, para penyelenggara dari mulai komisioner KPU hinga ke KPPS terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Pada Pemilu 2024 ada sekitar 7.000 orang penyelenggara yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan," tambahnya.
Di Indonesia, hanya 1% penduduk yang mampu menguasai 58% hak atas tanah.
Tim Pengabdian Universitas Siliwangi melakukan pelatihan digilokal di SMP Muhamadiyah, Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (24/7).
Penyerahan pedoman akuntansi merupakan bentuk dukungan terhadap tata kelola kelembagaan yang profesional, sesuai standar pelaporan keuangan yang berlaku.
Peristiwa pencurian itu baru diketahui pada 21 Juli 2025, saat KPU Subang tengah mempersiapkan proses lelang logistik eks Pemilu.
Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan berbagai kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana
Program ini merupakan bagian dari upaya jemput bola untuk memudahkan masyarakat, khususnya pelajar, dalam mendapatkan identitas resmi.
Pembelajaran di ruang musala sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Mereka merupakan siswa kelas 2 dan 3.
Edukasi sejak dini mengenai pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada anak-anak sekolah dasar sangat penting dilakukan.
Langkah ini penting untuk mencegah potensi bahaya seperti sengatan listrik, kebakaran, hingga pemadaman listrik yang dapat mengganggu kemeriahan perayaan di lingkungan sekitar.
Aturan masuk sekolah telah berjalan. Sejauh ini tidak menimbulkan hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya.
WAKIL Gubernur Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan mengunjungi dua anak disabilitas di Kampung Cijamur, Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin (28/7).
RISYAD Fahlefi dan Patra Dewa resmi terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal GMNI periode 2025-2028 dalam Kongres XXII yang digelar di Gedung Merdeka Bandung.
The Papandayan memperoleh penghargaan sebagai Best City Hotel in Indonesia, Best Classic Hotel in Indonesia, Best Hotel Service in Indonesia, dan Best Leisure Hotel in Indonesia.
Masyarakat harus proaktif mengecek status penerimaan BSU, mengingat waktu pencairan sangat terbatas. Pengecekan bisa dilakukan melalui aplikasi Pospay.
Penolakan ini terjadi dengan dalih orangtua bayi tidak membawa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) saat datang ke rumah sakit.
Lenovo memperkenalkan layanan purna jual Accidental Damage Protection (ADP) selama 2 tahun untuk Lenovo IdeaPad Slim 3.
SETELAH ditunda, Kongres XXII Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) akhirnya kembali dilanjutkan.
PBNU berkomitmen membantu menyediakan dan mengelola dapur umum demi kelancaran program MBG
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved