Pro Kontra Program Cleansing Honorer di Mata Pakar Pendidikan

BERGULIRNYA program pemerintah untuk mengurangi tenaga honorer melalui
program cleansing mendapat tanggapan beragam dari dunia Pendidikan di Bandung, Jawa Barat.

Seperti yang dikatakan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Didi Sukyadi menilai program cleansing yang dilakukan  demi ketertiban cukup bagus.
Pasalnya, saat ini banyak guru dari latar belakang beragam yang bekerja tanpa adanya seleksi perekrutan pengajar.

"Bukan salah sekolahnya. Ini karena kemampuan anggaran yang
terbatas yang akhirnya diangkat menjadi honorer. Paling tepat ya melalui kualifikasi semisal proses CPNS atau PPPK. Namun, kalau yang diangkat oleh kepsek, saya pikir itu kurang ketat dibanding proses CPNS atau PPPK," tandasnya.

Baca juga : Cleansing Guru Honorer, DPR RI Minta Solusi Adil Pemerintah

Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu mencarikan solusi terbaik untuk pemenuhan kebutuhan guru. Anggaran besar perlu dialokasikan untuk CPNS dan PPPK, sehingga tak perlu lagi lewat jalan lain.

Namun, honorer yang sudah ada dan mengabdi tak bagus jika langsung di-PHK begitu saja. "Harus ada cara-cara yang baik, misal memberikan penahapan. Lalu, kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan perlu diberikan teguran kalau melanggar. Jika menangani masalah ini tidak tegas maka tak akan selesai masalah honorer dan itu pun berlaku untuk status sekolah negeri," tambahnya.

Diskriminatif

Baca juga : PDIP Tolak Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Cleansing Guru Honorer

Sementara itu pengamat pendidikan UPI, Prof Cecep Darmawan menilai
program cleansing guru honorer sangat diskriminatif. "Saya mengutuk
program tersebut yang memang sangat diskriminatif dan tidak
berperikemanusiaan."

Cecep turut prihatin terhadap keputusan penghapusan guru honorer oleh
pemerintah. Jelas kebijakan ini memiliki kelemahan signifikan, terutama
karena pemerintah belum secara menyeluruh menyisir dan mendata para guru honorer.

Namun pada kenyataannya, masalah yang terjadi pemerintah belum
menyisir honorer karena sekolah tidak boleh mengangkat honorer.

Baca juga : Langkah Awal Mengubah Dunia

"Sisanya ini, ada yang terdata, ada yang belum (terdaftar). Kasihan ini
yang belum terdaftar, akhirnya mereka harus mengundurkan diri. Hemat
saya, pemberhentian yang dilakukan oleh pemerintah ini, tidak jelas
ujung pangkalnya. Ini benar-benar merendahkan profesi guru," tegasnya.

Cecep menegaskan, pemerintah harus tanggung jawab bila mengeluarkan guru honorer. Dengan artian, sekolah akan kekurangan guru dan ini sangat tidak adil.

Pertama, dari sisi yang bersangkutan, kedua dari sisi sekolahnya. "Saya meminta pemerintah membatalkan program cleasning bagi guru honorer dan  mengangkat guru honorer jadi ASN," sambungnya.