Wapres Kukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat

POTENSI dan keunggulan Jawa Barat dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah sangat besar. Meski belum memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Jawa Barat sudah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, dengan capaian yang signifikan.

"Jawa Barat memiliki potensi besar dalam ekonomi dan keuangan syariah. Prinsip itu sudah berjalan di Jawa Barat," ungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat pengukuhan KDEKS Jawa Barat, Selasa (23/4) sore di Bandung.

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, lanjutnya, juga telah mendorong ekonomi dan keuangan syariah. Hasilnya, pada 2023 lalu, Jawa Barat menerima penghargaan 5 kateogri Adinata Syariah, meski belum membentuk KDEKS.

Baca juga : Pacu Usaha Petani Milenial, Kementan Gandeng Baznas dan Pegadaian Syariah

Wapres mengakui potensi dan keunggulan Jawa Barat menjadikannya sebagai salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional. Jawa Barat didukung populasi dan potensi pasar yang besar.

"Selain itu, iklim investasi yang semakin kondusif didukung konektivitas infrastruktur dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Alhasil di tingkat nasional, Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar PDB nasional," tambahnya.

Dia juga mengakui Jabar telah menjadi pengekspor komoditas terbesar, sekaligus mampu merealisasikan investasi tertinggi di tingkat nasional.

Baca juga : Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat Targetkan Jabar Jadi Kiblat Ekonomi Syariah Indonesia

Wapres pun meminta masyarakat dan pemerintah daerah mempertahankan capaian tersebut. Bahkan meningkatkannya melalui upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Jawa Barat tengah mengembangkan berbagai proyek pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Ini selaras dengan prinsip kemaslahatan syariah," tambahnya.

Untuk itu, dia meminta Jawa Barat melakukan penguatan ekosistem infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah melalui penyusunan peraturan dan rencana pembangunan daerah sektor ekonomi syariah.

Baca juga : Warga Kota Bekasi Antusias Ikuti Program KUR Pegadaian Syariah

"Saya gembira karena Jawa Barat sudah memiliki regulasi tentang pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal. Jabar juga sudah mengadopsi regulasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," tandasnya.

Untuk itu, Wapres meminta ke depan, Jabar mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang selaras dan sinergi dengan prioritas pembangunan, kekhasan dan keunggulan daerah serta kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat mengungkapkan, potensi ekonomi syariah di Jawa barat sangat besar. Pada 2023, misalnya, aset bank syariah mencapai Rp843 triliun, dengan pangsa pasar 15% dari total aset perbankan di Jawa Barat.

"Selama 2023, Jawa Barat juga sudah melakukan ekspor makanan dan minuman halal total senilai US $4,8 miliar dan obat-obatan halal US$243 juta. Sementara total zakat, infaq dan sedekah mencapai Rp6,5 triliun," paparnya.

Untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, tambah dia, Jawa Barat juga didukung 4 perguruan tinggi negeri dan 3 perguruan tinggi swasta yang membuka program studi keuangan dan ekonomi syariah. Total mahasiswanya mencapai 5.010 orang. (SG/Sugeng Sumariyadi)