Jawa Barat Gelar Musrenbang, Titik Awal Pembangunan yang Lebih Maju

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Bandung, Senin (22/4). Musrenbang digelar dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berharap musrenbang yang berlangsung hari ini bisa menjadi titik dimulainya pembangunan Jabar yang lebih maju lagi.

"Pelaksanaan musrenbang ini menjadi tahapan penting sebagai landasan perencanaan pembangunan Provinsi Jabar selama 20 tahun ke depan," ujarnya.

Baca juga : Musrenbang, DPRD Kota Bogor Terima Aspirasi Warga Minta Renovasi Gedung SD

Dia menekankan soal keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses pembangunan. Dalam 20 tahun ke depan, dunia akan mengalami perubahan besar dan akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.

Terdapat sembilan megatren Jabar pada 2045 yang diprediksi akan berdampak signifikan, yakni soal demografi, sumber daya alam, penduduk kelas menengah, keuangan internasional, urbanisasi, perubahan iklim, geopolitik dan geoekonomi, perdagangan internasional hingga disrupsi teknologi.

Salah satu isu yang mengemuka, dalam mewujudkan Jabar Emas 2045, adalah pemanfaatan bonus demografi yang sudah dimulai dan puncaknya pada 2030 dengan jumlah penduduk produktif sebanyak 37,63 juta jiwa atau 66,26%. "Bonus demografi ini diharapkan menjadi sumber daya pembangunan yang berkualitas dan produktif," kata Bey.

Baca juga : PDI Perjuangan Jawa Barat Gelar Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2024

Musrenbang ini penting untuk menjaring masukan konkret dari berbagai pihak, termasuk pimpinan DPRD, bupati, wali kota, unsur perangkat daerah, Bappeda kabupaten dan kota, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat lainnya.

Menteri PAN-RB

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas yang hadir dalam musrenbang itu menekankan soal birokrasi berdampak. Artinya, proses birokrasi harus mempunyai efek yang dapat dirasakan dampaknya bagi pembangunan yang lebih berkemajuan.

Baca juga : Tiga Penjabat Kepala Daerah di Jawa Barat Dilantik

"Kita tidak boleh lagi terjebak ditumpukan kertas, tapi harus sampai kepada produktivitas. Presiden berharap birokrasi ini lincah karena banyak pekerjaan kita yang mestinya dikerjakan satu tiga langkah, tapi hari ini sampai enam langkah," tambahnya.

Oleh karena itu, ujar Azwar, reformasi birokrasi menjadi kunci agar Indonesia bisa melompat bersaing dengan negara maju lainnya. Pada musrenbang ini, Menpan dan RB menginginkan diperbaiki tumpang tindih kebijakan di birokrasi pemda karena bisa menyebabkan SDM dan sumber daya anggaran pemerintah mengalami keborosan.