Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi memulai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
di aula Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Jumat (1/3).
Ditargetkan, pelaksanaannya bisa selesai selama empat hari.
Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Kasmin Belle, mengatakan pleno tingkat
kabupaten dilaksanakan seusai selesainya pleno di tingkat kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara meliputi Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten.
"Hari ini (Jumat) dimulai pelaksanaannya," katanya kepada wartawan,
Jumat (1/3).
Baca juga : KPU Masih Finalisasi Aplikasi Sirekap di Seluruh Indonesia
Dia menyampaikan diperkirakan pelaksanaan pleno berlangsung hingga Senin (4/3). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu merupakan puncak pesta demokrasi di tingkat kabupaten.
"Sebelumnya kami sudah laksanakan rapat koordinasi untuk menyamakan
persepsi tata tertib, penentuan hari, serta tanggal pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten. Kalau target bisa selesai empat hari. Namun kondisi di lapangan situasional. Bisa saja jadi lima hari," terangnya.
Rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 di
Kabupaten Sukabumi akan menggunakan satu panel. Namun akan disesuaikan
dengan situasi, terutama dalam pengaturan waktu pelaksanaan pleno per
daerah pemilihan (dapil).
Baca juga : Surat Suara Pilkada Kabupaten Sukabumi Mulai Disortir dan Dilipat
"Hari pertama ada sebelas kecamatan. Formatnya kita menggunakan form D hasil di tingkat pleno kabupaten. Jadi yang perbaikan-perbaikan tingkat kecamatan itu yang kita gunakan untuk pleno di tingkat kabupaten yang disinkronkan dengan aplikasi Sirekap," terangnya.
Kasmin mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, dan unsur terkait lain yang telah mengawal lancarnya pelaksanaan kontestasi Pemilu. Pun kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Sukabumi yang berpartisipasi memilih pada Pemilu 2024.
"Kami harap semua bisa saling mendukung acara ini agar dapat berjalan
sesuai dengan waktu yang ditentukan," pungkasnya.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved