Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggugat menggulirkan Dekrit Bandung dan menuntut Pemilu 2024 diulang.
Ketua Forum Rakyat Menggugat Riani Soedarmo mengatakan, adanya indikasi dugaan kecurangan yang terstruktur menjadi dasar bagi mereka menuntut agar hasil Pemilu 2024 dibatalkan dan diulang.
Dekrit Bandung, kata Riani, terdiri dari lima poin yakni, mosi tidak percaya pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, dan mendorong DPR RI segera melakukan hak angket.
Baca juga : Pemilu 2024, Objek Wisata di Lembang Gratiskan Tiket Masuk Usai Mencoblos
Kemudian, mosi tidak percaya kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu, karena tidak menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara dan pengawas dengan baik. Yang terakhir, mereka menolak hasil Pemilu 2024 dan meminta diulang.
"Kemarin kami berkumpul, sepakat mengeluarkan Dekrit Bandung. Kami menolak hasil Pemilu, karena banyak sekali kecurangan. Bahkan teman kami mengalami langsung. Jadi Pemilu sekarang sangat kotor," ujarnya seusai aksi, di Taman Cikapundung Riverspot, Kota Bandung, Jumat (23/2).
Riani melanjutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi penyelenggara Pemilu, yakni KPU. Mereka akan menuntut KPU untuk tidak terus menutupi kenyataan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang diduga penuh dengan kecurangan.
Baca juga : TPS 64 Kelurahan Cikutra Bandung Ini Unik dengan Konsep Klinik
"Tidak usah lagi bersembunyi di balik legitimasi mereka, jujur saja," ucapnya.
Tidak hanya itu, Forum Rakyat Menggugat juga akan menyambangi Gedung DPR RI di Senayan. Tujuannya, untuk mendorong agar DPR RI segera melakukan hak angket lantaran banyak kecurangan dalam Pemilu 2024.
"Nanti juga kami akan ke DPR RI. Bersama-sama teman-teman yang di Jakarta. Meminta DPR RI melakukan hak angket, membatalkan hasil dan mengulang lagi Pemilu," pungkasnya.
Anak usaha PT Pos Indonesia (Persero) itu mencatatkan capaian yang maksimal di aktivitas property leasing sepanjang dua bulan pertama tahun ini.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Langkah cepat dan taktis ini diperlukan mengingat pentingnya penyelematan semua pihak terkait Bandung Zoo
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait upaya efisiensi penggunaan bahan bakar di tengah dampak konflik global.
Kedua kandidat itu ialah anggota DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin dan anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat, yang jug Ketua AMPI Jawa Barat.
Sang bocah, sehari-harinya memungut plastik dan sampah untuk menyambung kehidupannya.
Tekad itu diungkapkan KDM di depan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono.
Berkaitan dengan potensi terjadinya kemarau, Asep menegaskan, BPBD masih menunggu informasi lebih lanjut dari BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Barat.
ATAS nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya dokter muda karena tertular campak saat bertugas di Kabupaten Cianjur.
SISTEM kerja work from home (WFH) bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) sudah diterapkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak dua bulan terakhir.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat melaporkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, dan hingga pukul 22.10 WIB petugas telah memasuki tahap pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.
Dengan anggaran sebesar itu, tingkat kemantapan jalan ditargetkan bisa meningkat hingga 82%.
Dalam masa liburan Lebaran 2026 di Jawa Barat telah terjadi kontradiksi antara ledakan kunjungan wisatawan dengan kualitas pelayanan di lapanga
UPAYA pemberdayaan ekonomi perempuan kembali mendapat sorotan, kali ini melalui pendekatan yang tidak biasa dengan menggabungkan keterampilan kuliner dengan teknologi digital.
KDMP bukan sekadar unit usaha, melainkan instrumen negara untuk memastikan redistribusi kekayaan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved