Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat
mengingatkan warga tidak berhak mencabut alat peraga kampanye (APK) yang dipasang. Jika melanggar, mereka terancam bisa dipidana.
Memasuki tahapan kampanye Pemilu 2024, berbagai atribut peserta pemilu
bertebaran di sejumlah titik dan dipasang tidak sesuai aturan, seperti di pepohonan hingga stiker yang ditempel tanpa izin di properti milik warga. Banyaknya APK yang melanggar aturan ini dikeluhkan sejumlah warga.
Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Falah menyatakan, secara hukum, pencopotan APK oleh warga termasuk delik pidana karena menghalang-halangi kampanye. Pihak yang punya wewenang untuk menurunkan adalah Satpol PP didampingi Bawaslu.
"Sebelumnya, kita sudah mengingatkan secara verbal kepada setiap parpol
bahwa ada hal-hal yang tak boleh dilakukan. Kita tekankan juga bahwa
kewajiban secara mandiri untuk menurunkan APK adalah parpol," terang Riza, Senin (18/12).
Menurut dia, jika warga merasa terganggu dengan APK bisa dilaporkan kepada Bawaslu agar bisa segera dicabut atau dilepas. Nantinya pihaknya akan memberikan imbauan kepada tim sukses atau calon yang bersangkutan agar menurunkan APK tersebut.
"Warga bisa melaporkan kepada kami atau pengawas di tingkat kelurahan
maupun kecamatan. Jadi nanti merekalah yang akan mencabutnya dan
berkoordinasi dengan yang bersangkutan," ujarnya.
Ia memastikan, dalam tempo 1x24 jam atau maksimal 3 hari masalah itu akan terselesaikan disesuaikan dengan letak geografis. Bawaslu akan memanggil pihak yang memasang atau tim suksesnya agar melepaskan APK secara mandiri.
"Kalau terjangkau cukup sehari juga selesai. Atau paling lama 3 hari jika terkendala wilayah," ungkapnya.
Lebih jauh, Riza mengimbau, warga sebaiknya langsung mendatangi kantor
Bawaslu untuk melaporkan APK bermasalah agar lebih cepat ditangani. Bawaslu akan bertindak adil dan menjaga privasi pihak pelapor.
"Lebih baik datang langsung, bisa juga via media sosial tapi kami khawatir itu akun bodong. Sebaiknya langsung dibuktikan bahwa benar pemilik rumah merasa terganggu. Sudah kita beri mandat pada Panwascam terkait penertiban APK ini," katanya.
Sejak masa kampanye dimulai, jajarannya banyak sekali menerima keluhan
terkait pemasangan APK yang tersebar di 16 kecamatan. Sebelum dilakukan
tindakan, Bawaslu akan menginventarisasi APK yang melanggar dan dipasang di tempat terlarang.
"Laporan sekarang masih dihimpun, ditampung dan ditelusuri. Insya Allah akan segera dieksekusi pada bulan ini," jelasnya. (SG)
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Sökhi meriahkan Interupsi Jazz di KCIC Halim, rangkaian menuju The Papandayan Jazz Fest 2025
Dapur SPPG Sempur secara resmi mulai beroperasi untuk melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Plered dan sekitarnya.
Kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan ikhtiar meringankan beban masyarakat, terutama pascapandemi dan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan
Tenaga pendamping ini akan bertugas memberikan pendampingan intensif dan supervisi terhadap operasional Koperasi Merah Putih di kecamatan
Setiap kali hujan, di sejumlah lokasi dilaporkan terjadi banjir limpasan. Tak hanya menggenangi ruas-ruas jalan, banjir limpasan juga berdampak terhadap permukiman warga.
Sidak dilakukan sesuai intruksi Wali Kota Tasikmalaya. Mereka mengingatkan supaya aparatur sipil negara (ASN), perangkat daerah wajib membayar pajak kendaraan bermotor.
Dalam kegiatan ini, mahasiswa baru dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan universitas, mulai dari kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan juga tingkat program studi (prodi).
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved