Warga Jawa Barat Awasi Netralitas ASN, TNI dan Polri

TOKOH masyarakat dan budayawan di Jawa Barat menyerukan soal netralitas
ASN, polri dan TNI. Ketidakberpihakan mereka dalam Pemilu 2024 akan
membuat Jawa Barat menjalani pemilu yang aman, netral dan tenang
(anteng).

"Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus
dijalankan ASN, TNI dan Polri. Jika mereka tidak netral, maka pemilu di
Jabar tidak akan anteng," ungkap Budayawan Mahpudi Sukirman, saat
berbicara dalam Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Jumat
(17/11).

ASN, TNI dan Polri, lanjut dia, harus netral karena mereka memiliki
kekuasaan dan jaringan yang akan mampu mempengaruhi kontestansi, jika
mereka tidak netral. Karena itu, masyarakat punya tanggung jawab moral
untuk mengawasi mereka.

Mahpudi menegaskan perlu dibuka jalur komunikasi antara masyarakat dan
pemerintah. Lewat jalur inilah masyarakat bisa mengawasi netralitas ASN.

Sementara itu, tokoh Jawa Barat Andri Kantaprawira memastikan dengan
menjaga netralitas ASN, pemerintah provinsi berada di jalan konstitusi.
Mereka menjaga marwah agar pemilu berlangsung anteng.

"Jika ASN netral maka publik akan menjadi percaya dan menenteramkan
mereka. Setelah komitmen menjaga netralitas harus ditindaklanjuti dengan aksi bersama mengawasi ASN," jelasnya.

Ketegasan soal netralitas ASN, lanjutnya, merupakan bentuk tanggung
jawab yang harus diambil pemerintah provinsi. Tidak selesai di komitmen,
tapi harus tuntas menjaga sukses pemilu 2024 secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Iip Hidayat menyatakan netralitas ASN, TNI, dan Polri, adalah
fondasi kuat bagi proses demokrasi yang sehat dan berkualitas. Ketiga
pihak itu harus menghindari sikap dan tindakan yang dapat diartikan
sebagai dukungan terhadap salah satu kepentingan politik.

"Netralitas itu kewajiban dari ASN, TNI, dan Polri. Sudah jelas aturan
dan hukumnya. Ada Peraturan Pemerintah, Undang-undang, ada Permendagri,
kemudian juga yang terakhir ada arahan dari Pak Presiden kepada para Pj.
itu harus memastikan bahwa ASN itu netral. Jadi itu amanat yang harus
kita laksanakan," imbuhnya.

Iip juga menyatakan pemprov berkomitmen memperkuat soliditas dan
kebersamaan semua pihak untuk mewujudkan Pemilu dan pilkada 2024 yang
aman dan tenang. Komitmen itu akan diwujudkan dengan menggelorakan Jabar Anteng (Aman, Netral, dan Tenang).

"Ada banyak aktivasi yang dilakukan dalam Jabar Anteng. Salah satunya
Deklarasi Komitmen Bersama Mewujudkan Jabar Aman, Netral, dan Tenang
pada Pemilu 2024 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Sabtu (18/11),"
ujarnya.

Deklarasi tersebut akan dihadiri oleh perangkat daerah di Lingkungan
Pemda Provinsi Jabar, Forkopimda, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, akademisi,
organisasi masyarakat, komunitas, Pemda Kabupaten/Kota di Jabar, dan
partai politik.

"Kita ingin memastikan bahwa ketika terjadi Pemilu di Jawa Barat, kita
harus damai. Maka namanya Jabar Anteng. Anteng itu singkatan. Jabar
Aman, Netral, dan Tenang," tambah Iip.

Jabar Anteng ini memastikan rakyat Jawa Barat tetap Anteng di tengah
pesta demokrasi. (SG)