Sudahi Paradoks Lembaga Pemasyarakatan

KEBAKARAN di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy, Bandung, Sabtu (23/4), yang dipicu keributan narapidana, kian mengonfirmasi pendapat berbagai kalangan selama ini bahwa LP kita memang penuh paradoks. Tugas LP yang mestinya sebagai lembaga untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang konformis, malah bersalin rupa menjadi tempat penyemaian benih-benih kesesatan baru.

Filosofi sistem pemasyarakatan di Indonesia memandang terpidana hanyalah orang-orang yang tersesat dari masyarakat. Karena itu, menjadi tugas LP untuk mengembalikan mereka sebagai anggota masyarakat yang baik.

Namun, praktiknya, filosofi itu amat jauh panggang dari api. Hampir seluruh LP di Indonesia memiliki sejumlah masalah klasik, mulai dari keuangan yang minim, overkapasitas, kekerasan antarnarapidana serta antara narapidana dan petugas, pelarian, kerusuhan, juga kematian di LP.

Masalah-masalah yang sudah menahun tersebut serupa labirin yang tidak jelas ujung pangkalnya sehingga tidak pernah tuntas diurai. Paradoks LP pun terus terjadi. Di satu sisi, LP diperlukan sebagai tempat pemidanaan dan membina mereka yang sesat. Namun, dalam pelaksanaannya, LP justru menjadi tempat pembelajaran menjadi pelaku kejahatan yang lebih ‘profesional’.

Tidak mengherankan kerap muncul olok-olok bahwa penjara tidak lebih dari sekolah tinggi ilmu kejahatan.

Karena itu, yang seharus¬nya segera diatasi ialah memutus mata rantai penyebab LP menjadi tempat persemaian kejahatan. Segala upaya mewujudkan hal itu harus menjadi prioritas yang bersifat amat segera, sembari mengurai persoalan overkapasitas LP.

Apalagi, dalam kurun 2 bulan terakhir sudah 2 kali terjadi insiden kebakaran di LP dengan pemicu yang hampir sama. Pada akhir Maret lalu, LP Bengkulu juga terbakar yang dipicu penolakan sejumlah narapidana atas rencana tes urine demi membersihkan penjara dari narkoba.

Begitu juga dengan kebakaran yang terjadi di LP Banceuy, Bandung, pada 23 April, yang dipicu oleh pemutasian terpidana narkoba ke sel khusus yang berujung pada aksi bunuh diri sang terpidana. Upaya pembersihan penjara dari bisnis narkoba memang patut diapresiasi. Namun, itu mesti dibarengi dengan kesiapan para aparatus penjara.

Kerapnya kerusuhan di LP, bahkan berujung pada pembakaran, misalnya, terjadi salah satunya karena minimnya penjaga. Jumlah sipir yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana membuat pengawasan kurang maksimal.
Hal itu ditambah lagi dengan rasio di LP yang amat jomplang, yakni satu pegawai harus mengawasi 55 warga binaan, jelas tidak rasional. LP pun seperti menyimpan bom waktu dengan sumbu pendek sehingga setiap saat bisa saja timbul kejadian yang membahayakan.

Rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menambah jumlah pegawai LP hingga 19 ribu orang tidak boleh ditunda-tunda lagi. Dengan catatan, proses rekrutmen pegawai harus benar-benar transparan dan akuntabel.

Selain itu, mengingat banyaknya kerusuhan dan pemberontakan napi yang dipicu kasus narkoba, sudah saatnya pula Kemenkum dan HAM berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Tempatkan anggota BNN di setiap LP untuk memutus bisnis narkoba di penjara.

Langkah jangka pendek itu untuk sementara bisa mencegah meluasnya kerusuhan di penjara, sebelum revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 tentang Pemberian Remisi yang mengatur pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana kasus narkotika, terorisme, dan tindak pidana korupsi dilakukan.

Jangan terus dibiarkan LP memproduksi paradoks dan menjadi sumbu bagi tumbuhnya kejahatan baru.