Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

Sebagian besar negara-negara target berada di kawasan Amerika Latin, Karibia, Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, hingga Balkan. Namun, di antara 75 negara itu terselip juga tiga negara dari Asia Tenggara ikut terkena. Ketiganya ialah Tailan, Kamboja, dan Myanmar.

Memang, kebijakan itu bukan berlaku untuk kunjungan singkat, melainkan bagi orang yang berniat tinggal permanen di AS. Namun, kebijakan tanpa batas waktu itu mempertegas keseriusan Trump soal ‘tutup pintu’ terhadap imigran.

Departemen Luar Negeri AS pun memberi sinyal bahwa ini hanyalah awal dari kebijakan imigrasi mereka yang bakal lebih ketat. AS menyatakan akan menggunakan segala cara untuk mencegah orang asing mengambil manfaat dari kesejahteraan umum yang ada di negara itu.

Sejak periode pemerintahan pertama Trump, dunia memang telah mencecap politik luar negerinya yang ultranasionalis. Di periode kedua ini, kebijakan Trump kian agresif, ofensif, bahkan serba-merundung, termasuk di dalam negeri sendiri.

Keberhasilan Trump membuktikan sesumbarnya menggenjot perekonomian AS telah memberikan kepercayaan diri atas gaya pemerintahannya. Maka, dunia pun kini menyaksikan AS dalam bentuk adidaya yang superarogan.

Setiap minggu ada saja cara Trump untuk memaksa dunia ‘memaklumi’ keinginan AS, berikut mengikuti cara-cara premanismenya mencederai kedaulatan negara. Dalam sebulan terakhir saja, tatanan geopolitik ia guncang dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, ancaman pengambilalihan Greenland dari Denmark, provokasi demonstran Iran untuk menduduki pemerintahan, hingga pembekuan visa 75 negara.

Trump berdalih semua dilakukan demi kepentingan nasional AS. Tidak itu saja, bagi negara-negara yang tidak sepaham, ancaman tarif selalu digunakan sebagai senjata. Ini pula yang ia lakukan terhadap delapan negara Eropa yang menentang keinginannya untuk menguasai Greenland.

Tentu saja, para pemimpin dunia tidak tinggal diam akan gaya baru politik AS. Para pemimpin dunia pun tidak naif bahwa di balik sesumbar kepentingan nasional, naluri dagang Trump tidak dapat disembunyikan. Sama seperti penangkapan Maduro, dunia juga meyakini bahwa kekayaan minyaklah yang menjadi tujuan asli Trump atas Venezuela.

Namun, sebagaimana tatanan geopolitik yang serumit jaring laba-laba, kehendak paling jelas pun harus disikapi dengan penuh kehati-hatian. Memang, aksi kebijakan luar negeri Trump terakhir ini tidak berdampak langsung pada Indonesia.

Meski begitu, Indonesia juga tetap dapat memainkan peran dalam mendukung terciptanya stabilitas politik dunia. Sebagaimana yang disuarakan sejumlah tokoh internasional bahwa dunia harus semakin bersatu melawan era agresif Trump.

Konsep 'governed by force' yang kini sedang diusung AS harus dilawan dengan 'governed by power'. Perbedaan jelas keduanya terletak pada kesetaraan dan penghormatan.

Dengan kesetaraan dan penghormatan pula, tiap-tiap negara akan berusaha membawa solusi ke meja perundingan. Kontribusi bersama inilah yang akan menciptakan stabilitas baru dan lebih ajek, bukan stabilitas semu yang didasari serba-ancaman ala AS.

Indonesia mesti ikut aktif dalam mendorong tatanan seperti itu, dan di saat bersamaan memitigasi dampak yang timbul secara cermat, cepat, dan tepat.