Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin. Situasi global yang selama ini sudah rapuh oleh perang Rusia-Ukraina, konflik Gaza, dan rivalitas AS-Tiongkok, membuat konflik ini diprediksi bakal menjadi pemicu gempa geopolitik dunia.
Aksi koboi Presiden Donald Trump jelas membuka tabir bahwa tatanan global kini semakin kehilangan jangkar moral, hukum, dan stabilitas. Ketika tekanan berubah menjadi serangan terbuka, dunia kembali diingatkan bahwa hukum internasional sering kali tunduk pada logika kekuatan.
Prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan multilateralisme yang selama ini diagungkan, mendadak tampak seperti jargon kosong ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik raksasa. Masyarakat dunia secara terbuka dipertontonkan bahwa tatanan global berjalan sesuai dengan besarnya kekuatan.
Tatanan global kini seakan berada di titik nadir. Perserikatan Bangsa-Bangsa semakin sering menjadi penonton tak berdaya. Dewan Keamanan terjebak veto dan kepentingan blok. Alih-alih menjadi forum penyelesai konflik, dunia justru bergerak menuju normalisasi kekerasan sebagai alat diplomasi.
Begitu pun dengan negara-negara di Barat. Mereka cenderung bereaksi dengan hati-hati, menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional tanpa secara terbuka mengecam sekutu terpentingnya itu.
Dalam situasi seperti ini, geopolitik global bukan sekadar tidak stabil, melainkan sudah babak belur, tercerai-berai oleh kepentingan sepihak.
Situasi di Venezuela membuat negara-negara di dunia, terutama negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, akan menyadari bahwa tidak ada jaminan keamanan absolut dalam sistem global hari ini. Bahkan, yang terjadi bisa saja potensi menguatnya politik aliansi yang memecah dunia ke dalam blok-blok saling curiga.
Ketika kepentingan energi, ideologi, atau pengaruh regional dipertaruhkan, hukum internasional bisa disingkirkan. Ketidakpastian itu juga bakal memicu efek domino, kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi pasar keuangan.
Bagi Indonesia, situasi ini akan membuat kita rentan terhadap gejolak geopolitik global yang makin tak terprediksi. Aksi koboi Trump di Amerika Latin ini jelas menuntut Indonesia untuk siap menyusun strategi yang konkret, mulai dari penguatan ketahanan energi, diversifikasi mitra dagang, hingga ketegasan sikap di forum internasional dalam membela hukum dan keadilan global.
Ketahanan ekonomi, kemandirian pangan, stabilitas politik domestik, dan kecermatan membaca peta global menjadi fondasi utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi korban turbulensi global.
Dalam dunia yang semakin tidak menentu, Indonesia tidak boleh lengah. Bersiap bukan berarti memihak, melainkan memperkuat diri. Bukan untuk ikut dalam konflik, melainkan agar tetap tegak berdiri ketika tatanan global terus bergeser tanpa kepastian arah.
KABAR cerah datang dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin.
BALI, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang.
SEJAK Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antarnegara punya arti amat besar.
KUALITAS demokrasi suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesehatan partai politik.
DI saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi.
KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved