Awasi dan Kelola Distribusi Bantuan

SALAH satu karakter kuat bangsa ini ialah memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Solidaritas sosial bangsa Indonesia yang kerap kita saksikan di antaranya penggalangan dana untuk membantu warga yang membutuhkan atau tertimpa musibah.

Tingginya solidaritas sosial bangsa itu tanpa memandang suku, agama, dan ras. Itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yakni Persatuan Indonesia dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Beberapa contoh penggalangan dana yang pernah dilakukan masyarakat ialah saat terjadi gempa dan tsunami di Aceh (2004) dan Palu (2018), atau erupsi Gunung Merapi (2010). Penggalangan dana memperkuat solidaritas karena melibatkan partisipasi massal dari publik.

Kehadiran sejumlah content creator media sosial membuat proses penggalangan dana menjadi lebih cepat. Dalam hitungan menit, miliaran rupiah bisa terkumpul. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang juga seorang content creator, misalnya, berhasil menghimpun dana hingga Rp7 miliar dalam hitungan 5 menit.

Lalu, ada content creator Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp10 miliar untuk membantu korban banjir di Sumatra dalam waktu 24 jam. Penggalangan dana tersebut melampaui target awal yang hanya Rp1 miliar.

Tingginya solidaritas sosial bangsa Indonesia ini tentu sangat membantu pemerintah ketika menghadapi bencana alam dahsyat seperti yang terjadi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh saat ini. Keterbatasan dana, logistik, dan personel pemerintah bisa tertutupi dengan kehadiran lembaga-lembaga amal, organisasi-organisasi, juga partai politik yang digalang secara serempak tanpa dikomando.

Banyak wilayah yang tidak terjangkau oleh pemerintah bisa tertutupi dengan adanya bantuan yang digalang oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, maraknya penggalangan dana dan besarnya dana yang dapat dihimpun oleh masyarakat belum terpantau dengan baik.

Besaran dana yang dihimpun dan distribusi dana yang bisa dikumpulkan belum dilaporkan secara terperinci dan real-time. Kita dorong hal itu segera diperbaiki. Sebab, pengalaman sebelumnya menunjukkan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan pribadi.

Beberapa yayasan amal, misalnya, pernah terlibat skandal, seperti penggelapan dana untuk pendidikan anak miskin. Pengelola mengalihkan uang untuk aset pribadi.

Begitu juga dalam hal distribusi. Distribusi dana dan logistik kerap tidak terkelola dengan baik, tumpang tindih. Akibatnya, kerap terjadi ada daerah bencana yang banjir bantuan. Sebaliknya, banyak juga yang tidak mendapatkan bantuan. Hal tersebut tentu bisa menimbulkan kecemburuan dan gesekan.

Dalam menangani dahsyatnya situasi bencana yang terjadi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh saat ini, pemerintah harus mengawasi penggalangan dana yang dilakukan masyarakat dan organisasi amal lainnya agar tidak terjadi penyelewengan.

Untuk itu, pemerintah harus memiliki mekanisme pelaporan distribusi dana bantuan dan sistem data yang memuat mana wilayah yang telah menerima bantuan dan mana yang belum. Data tersebut harus akuntabel sehingga bisa dijadikan rujukan oleh pemerintah, kementerian, BUMN, serta lembaga dan organisasi amal yang akan memberikan bantuan.

Basis data yang kuat serta mekanisme pengelolaan yang transparan dan akuntabel akan memastikan tiap bantuan itu, termasuk anggaran bantuan pemerintah, terdistribusi dengan efektif, adil, dan tanpa penyelewengan alias korupsi.