Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
TEROBOSAN besar tengah dilakukan pemerintah, yakni membuka 500 rumah sakit penyelenggara pendidikan utama di seluruh kabupaten/kota untuk tujuh spesialis dasar.
Tujuh spesialis dasar bidang kedokteran tersebut ialah penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri dan ginekologi (kebidanan dan kandungan), anestesi, radiologi, serta patologi klinis. Ketujuh spesialis itu dibutuhkan di rumah sakit untuk layanan dasar.
Dengan terobosan itu, putra-putri daerah dapat menempuh pendidikan spesialis tanpa harus berkompetisi di pusat-pusat pendidikan besar di Jawa. Terobosan itu diharapkan bisa mengatasi kekurangan ketersediaan dan kesenjangan dokter spesialis di kota-kota besar, khususnya di Jawa, dengan di daerah.
Saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis. Dari dokter spesialis yang tersedia pun, penyebarannya tidak merata. Sebagian besar terkonsentrasi di Jawa, khususnya di kota-kota besar. Banyak rumah sakit di daerah tidak memiliki dokter spesialis sehingga pasien yang membutuhkan layanan dokter spesialis harus dirujuk ke rumah sakit besar. Itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Warga di Kepulauan Natuna, misalnya, harus terbang ke Batam untuk mendapatkan layanan dokter spesialis. Memang hanya sekitar 45 menit, tapi jangan bayangkan seperti di Jakarta yang penerbangannya tersedia beberapa kali sehari.
Minimnya ketersediaan dokter spesialis tidak lepas dari terbatasnya produksi dokter spesialis. Setiap tahun, Indonesia hanya menghasilkan 2.700 dokter spesialis. Angka itu jauh di bawah kebutuhan dan tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Korea Selatan, misalnya, yang populasinya hanya seperenam Indonesia, mampu menghasilkan 3.000 dokter spesialis tiap tahun. Inggris, yang berpenduduk seperempat dari Indonesia, sanggup memproduksi 12 ribu dokter spesialis setiap tahun.
Minimnya produksi dokter spesialis disebabkan sentra pendidikan dokter spesialis sangatlah terbatas. Sudah begitu, biayanya kelewat mahal. Akibatnya, kuota sangat terbatas.
Saat ini Indonesia hanya memiliki 26 sentra pendidikan dokter spesialis. Jumlah itu jauh dari kata memadai. Sementara itu, negara lain punya ratusan sentra pendidikan dokter spesialis. Akibatnya, persaingan untuk menjadi dokter spesialis menjadi sangat sulit dan mahal.
Banyak calon dokter yang akhirnya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat spesialisasi karena keterbatasan tersebut meski mereka sudah memenuhi syarat secara akademik dan profesional.
Biaya pendidikan dokter spesialis yang mahal itu membuat banyak dokter spesialis memilih berkarier di kota-kota besar, khususnya Jakarta, yang menjanjikan pendapatan lebih besar.
Karena itu, target pemerintah untuk membuka 500 rumah sakit penyelenggara pendidikan utama dokter spesialis harus segera diwujudkan. Namun, langkah itu juga harus disertai dengan kualitas pendidikan agar menghasilkan dokter spesialis yang berkualitas.
Selain memproduksi dokter spesialis, pemerintah harus memberikan insentif yang lebih besar bagi dokter spesialis yang mau bekerja di daerah, lebih khusus lagi daerah terpencil. Banyak dokter mengeluhkan banyaknya potongan penghasilan untuk mereka. Karena itu, janji Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan tunjangan sebesar Rp30 juta bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal perlu segera diwujudkan. Itu bertujuan dokter spesialis betah bertugas di daerah.
Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dokter spesialis. Namun, itu semua harus segera dituntaskan sebab layanan kesehatan yang baik dan ketersediaan tenaga medis menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved