Headline

YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.

Permudah Jalur Dokter Spesialis

22/11/2025 05:00

TEROBOSAN besar tengah dilakukan pemerintah, yakni membuka 500 rumah sakit penyelenggara pendidikan utama di seluruh kabupaten/kota untuk tujuh spesialis dasar.

Tujuh spesialis dasar bidang kedokteran tersebut ialah penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri dan ginekologi (kebidanan dan kandungan), anestesi, radiologi, serta patologi klinis. Ketujuh spesialis itu dibutuhkan di rumah sakit untuk layanan dasar.

Dengan terobosan itu, putra-putri daerah dapat menempuh pendidikan spesialis tanpa harus berkompetisi di pusat-pusat pendidikan besar di Jawa. Terobosan itu diharapkan bisa mengatasi kekurangan ketersediaan dan kesenjangan dokter spesialis di kota-kota besar, khususnya di Jawa, dengan di daerah.

Saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis. Dari dokter spesialis yang tersedia pun, penyebarannya tidak merata. Sebagian besar terkonsentrasi di Jawa, khususnya di kota-kota besar. Banyak rumah sakit di daerah tidak memiliki dokter spesialis sehingga pasien yang membutuhkan layanan dokter spesialis harus dirujuk ke rumah sakit besar. Itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Warga di Kepulauan Natuna, misalnya, harus terbang ke Batam untuk mendapatkan layanan dokter spesialis. Memang hanya sekitar 45 menit, tapi jangan bayangkan seperti di Jakarta yang penerbangannya tersedia beberapa kali sehari.

Minimnya ketersediaan dokter spesialis tidak lepas dari terbatasnya produksi dokter spesialis. Setiap tahun, Indonesia hanya menghasilkan 2.700 dokter spesialis. Angka itu jauh di bawah kebutuhan dan tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Korea Selatan, misalnya, yang populasinya hanya seperenam Indonesia, mampu menghasilkan 3.000 dokter spesialis tiap tahun. Inggris, yang berpenduduk seperempat dari Indonesia, sanggup memproduksi 12 ribu dokter spesialis setiap tahun.

Minimnya produksi dokter spesialis disebabkan sentra pendidikan dokter spesialis sangatlah terbatas. Sudah begitu, biayanya kelewat mahal. Akibatnya, kuota sangat terbatas.

Saat ini Indonesia hanya memiliki 26 sentra pendidikan dokter spesialis. Jumlah itu jauh dari kata memadai. Sementara itu, negara lain punya ratusan sentra pendidikan dokter spesialis. Akibatnya, persaingan untuk menjadi dokter spesialis menjadi sangat sulit dan mahal.

Banyak calon dokter yang akhirnya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat spesialisasi karena keterbatasan tersebut meski mereka sudah memenuhi syarat secara akademik dan profesional.

Biaya pendidikan dokter spesialis yang mahal itu membuat banyak dokter spesialis memilih berkarier di kota-kota besar, khususnya Jakarta, yang menjanjikan pendapatan lebih besar.

Karena itu, target pemerintah untuk membuka 500 rumah sakit penyelenggara pendidikan utama dokter spesialis harus segera diwujudkan. Namun, langkah itu juga harus disertai dengan kualitas pendidikan agar menghasilkan dokter spesialis yang berkualitas.

Selain memproduksi dokter spesialis, pemerintah harus memberikan insentif yang lebih besar bagi dokter spesialis yang mau bekerja di daerah, lebih khusus lagi daerah terpencil. Banyak dokter mengeluhkan banyaknya potongan penghasilan untuk mereka. Karena itu, janji Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan tunjangan sebesar Rp30 juta bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal perlu segera diwujudkan. Itu bertujuan dokter spesialis betah bertugas di daerah.

Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dokter spesialis. Namun, itu semua harus segera dituntaskan sebab layanan kesehatan yang baik dan ketersediaan tenaga medis menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

 



Berita Lainnya
  • Timnas Futsal di Titik Awal Menuju Puncak

    07/2/2026 05:00

    KEBERHASILAN tim nasional futsal Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026 menandai sebuah babak penting dalam sejarah olahraga nasional.

  • Ekonomi Mulai di Zona Terang

    06/2/2026 05:00

    KABAR cerah datang dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin.

  • Alarm Pengelolaan Sampah

    05/2/2026 05:00

    BALI, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang.

  • Jaga Regenerasi Bulu Tangkis Kita

    04/2/2026 05:00

    SEJAK Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antarnegara punya arti amat besar.

  • Meneruskan Ambang Batas Parlemen

    03/2/2026 05:00

    KUALITAS demokrasi suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesehatan partai politik.

  • Tindak Aksi Kemplang Pajak

    02/2/2026 05:00

    DI saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi.

  • Benahi Bursa Efek Indonesia

    31/1/2026 05:00

    KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.

  • Jangan Ulangi Kasus Hogi

    30/1/2026 05:00

    DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

  • Memangkas BBM Subsidi Berbasis Keadilan

    29/1/2026 05:00

    PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

  • Menunggu Bukti Aksi Purbaya

    28/1/2026 05:00

    BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.

  • Gaji Kecil bukan Pembenar Aksi Korup

    27/1/2026 05:00

    Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.

  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.

  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.