Jangan Lupakan Kelas Menengah

PEREKONOMIAN Indonesia sangat bergantung pada konsumsi domestik. Itu bukan cerita baru. Hingga kini, sektor konsumsi menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto (PDB) kita. Kelas menengah (middle income class) selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik.

Mereka juga merupakan komponen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, menjaga kelompok menengah tetap kuat sama saja dengan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sayangnya, kendati kelompok kelas menengah itu nyata-nyata menjadi tulang punggung konsumsi dan perekonomian negeri ini, nyatanya keberadaan mereka kerap terabaikan. Mereka sering tersisihkan dari bantuan-bantuan yang digelontorkan pemerintah.

Padahal, kelompok inilah yang paling kerap mendapat tekanan besar dari gejolak ekonomi. Mereka rawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan penghasilan di sektor industri, jasa, dan ekonomi sehingga rentan turun kelas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terjadi penurunan signifikan pada proporsi kelas menengah Indonesia dari 57,3 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,8 juta jiwa pada 2024. Terdapat tren penurunan pada klasifikasi kelas menengah menjadi miskin, rentan miskin, dan aspiring middle class (AMC). Bisa dikatakan kelompok menengah ini seperti terjepit di antara dua kelompok yang relatif terjaga dari gejolak ekonomi.

Kelompok atas akan lebih tahan terhadap guncangan karena mereka memiliki tabungan yang kuat. Adapun kelompok paling bawah, hampir selalu mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari negara secara berkala. Sebaliknya, kelas menengah, tabungan mereka terus terkuras. Saat badai ekonomi menghantam, mereka bukan termasuk kelompok yang diklasifikasikan sebagai penerima bansos.

Mengingat peran penting kelas menengah sebagai tulang punggung pendorong perekonomian Indonesia, penurunan jumlah masyarakat kelas menengah bisa mengganggu prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka dari itu, dalam rencana penebalan bansos yang kini tengah digodok pemerintah, semestinya bantuan tersebut diperluas dengan menyasar masyarakat kelas menengah, bukan hanya masyarakat miskin.

Bantuan bagi kelas menengah bisa bermacam-macam, seperti penghapusan pajak penghasilan, bantuan pendidikan, atau cash transfer untuk menjaga daya beli mereka. Pemberian bantuan bagi kelas menengah juga untuk merespons penurunan kelas menengah atau fenomena shrinking middle class.

Penebalan bansos atau pemberian stimulus tambahan yang akan digelontorkan pemerintah kepada 30 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan para pekerja pada kuartal IV tahun ini, jelas sinyal penting agar kelas menengah diperhatikan. Apalagi, penebalan bansos tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak merosot setidaknya hingga akhir tahun ini.

Namun, pemerintah tidak boleh lupa bahwa penebalan bansos ini semestinya bersifat sementara. Hal utama yang mesti dilakukan oleh pemerintah ialah membuat strategi jangka panjang dalam menciptakan program-program yang bisa meningkatkan pendapatan serta menciptakan lebih banyak pekerjaan bagi kelas menengah dan calon kelas menengah.

Bagi mereka, segala bantuan yang bersifat sementara tersebut memang amat penting. Akan tetapi, itu saja tidak cukup. Pemerintah harus mengkreasikan program-program yang mendorong produktivitas, inovasi, dan terobosan baru yang bisa memacu kelas menengah agar produktif dan tangguh untuk jangka panjang serta berkelanjutan. Jangan biarkan kelas menengah terus-terusan terjepit, lalu diberi balsam untuk meredakan penderitaan sesaat, dan setelah agak reda, sakit itu datang lagi dan lagi.