Menanti Gerak Serempak Kabinet

DALAM satu bulan ini, Presiden Prabowo Subianto telah dua kali melakukan kocok ulang (reshuffle) Kabinet Merah Putih. Publik memandang reshuffle ini sebagai cara sang nakhoda agar kapal besar yang dikemudikannya berlayar ke arah yang benar.

Ketika ada satu atau dua pembantu yang dirasa kurang seirama, Presiden tidak ragu untuk memakai hak prerogatifnya, yakni mencopot yang dinilai kurang pas, lalu memasukkan figur lain yang lebih lugas dalam mengeksekusi visi Kepala Negara menjadi aksi nyata.

Pada reshuffle 8 September lalu, ada lima menteri yang dicopot dari jabatan. Prabowo ketika itu hanya melantik tiga menteri pengganti beserta sejumlah pejabat dan membiarkan dua kursi menteri, yakni Menko Polkam dan Menpora, dalam kondisi belum definitif.

Akhirnya, teka-teki siapa yang menghuni kedua posisi tersebut terjawab kemarin. Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan dan Erick Thohir dipasang untuk menempati posisi Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo.

Pada saat Djamari dan Erick dilantik, total ada 11 pejabat negara yang diambil sumpah oleh Prabowo. Figur lain yang dilantik pada hari itu di antaranya Angga Raka sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Djamari merupakan sosok yang malang melintang sebagai jenderal tempur militer. Erick yang sebelumnya Menteri BUMN juga bukan wajah baru di dunia olahraga. Ia saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI dan punya sejarah panjang di bola basket.

Angga Raka sebelumnya menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Angga pernah dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo pada 2014-2017. Dengan pengetahuannya atas gaya komunikasi sang Presiden, publik berharap komunikasi pemerintah lebih jernih dan tertata.

Posisi yang ditempati Qodari sekarang ini juga tidak terlalu jauh dengan pengalamannya terdahulu. Ia sebelumnya Wakil Kepala Staf Kepresidenan yang dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada 21 Oktober 2024.

Meski masih ada satu posisi menteri yang masih lowong, yakni Menteri BUMN, formasi baru ini mencerminkan ikhtiar Presiden Prabowo untuk merajut kabinet yang bisa bergerak serempak dalam menjalankan visi besar pemerintahan.

Publik sangat menaruh harapan besar atas dua kali reshuffle yang sudah terjadi sepanjang September ini. Tidak ada lagi waktu dan ruang buat para pembantu presiden untuk magang menjadi menteri. Mereka harus tancap gas, jangan ada jeda dalam pelayanan publik.

Tantangan di depan terlalu besar untuk ditanggapi dengan ragu-ragu. Sektor-sektor vital seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa mengalami perlambatan. Dampaknya tentu berlapis dari berkurangnya serapan tenaga kerja hingga menurunnya pendapatan masyarakat.

Waktu untuk menjalankan visi Menuju Indonesia Emas 2045 dengan misi Astacita harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Empat tahun yang tersisa tidaklah panjang, apalagi pada 2029 akan ada hajat besar politik yang tentu saja menyita energi dan perhatian.

Sejalan dengan semangat pembenahan kabinet, kita harus ingatkan pula agar segala kontroversi yang mengganggu fokus kerja pemerintahan mesti segera diselesaikan. Misalnya saja soal 31 wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, padahal sudah dilarang Mahkamah Konstitusi.

Situasi semacam itu tidak hanya menimbulkan konflik kepentingan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip good governance. Konstitusi telah memberi batas yang jelas, jangan dinegosiasikan demi kepentingan kekuasaan.

Kabinet ini telah diberi kepercayaan. Sekarang, saatnya membuktikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan seadil-adilnya, visi dijalankan dengan selurus-lurusnya, dan jabatan tidak dirangkap agar amanah publik tidak dikhianati.