Headline

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Ungkap Akar Masalah Prahara Agustus

16/9/2025 05:00

PERSETUJUAN Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di hadapan 16 tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) guna membentuk sebuah badan atau tim independen untuk menginvestigasi rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus patut diapresiasi. Apa yang dijanjikan Kepala Negara itu tidak bisa dianggap sebagai angin lalu yang terlupakan seiring dengan waktu berlalu.

Perkataan Presiden harus termanifestasikan, bukan sekadar menjadi konsep belaka. Komitmen itu menjadi bukti bahwa Presiden mendengarkan suara masyarakat sekaligus komitmen pada transparansi.

Itu disebabkan Kepala Negara bisa saja menyerahkan penanganan kerusuhan itu kepada aparat hukum di bawahnya. Pelibatan tim independen menunjukkan keinginan untuk terbuka agar masyarakat bisa turut mengawasi.

Pemberian ruang pada pengawasan oleh publik tentu memperkuat kepercayaan terhadap institusi negara. Hal itu penting untuk mencegah konflik makin melebar.

Bagi publik, kehadiran tim independen dapat memberikan hasil investigasi yang objektif terhadap kerusuhan yang menewaskan setidaknya 10 anak bangsa di samping korban luka, warga ditahan, kerusakan fasilitas umum, kerugian harta benda, hingga trauma sosial yang mendalam itu.

Kepercayaan masyarakat tentu akan lebih kuat kepada tim independen ketimbang ditangani oleh aparat negara yang justru masuk pusaran peristiwa kerusuhan.

Tim independen diharapkan mampu mengurai akar dari kesengkarutan peristiwa prahara pada akhir Agustus itu. Tragedi itu tentu terjadi karena banyak sebab dan aktor.

Investigasi tim independen juga mesti bisa memilah mana aktor intelektual dan mana yang sebenarnya hanya berperan sebagai pelaksana. Apalagi, dari kisah penyelidikan sejauh ini, tidak sedikit perusuh yang merusak dan menjarah di sejumlah tempat, termasuk Jakarta, justru digerakkan dari luar daerah itu. Siapa penggerak utamanya? Itulah yang menjadi pertanyaan publik yang mesti mendapatkan jawabannya.

Sepanjang akar masalah tidak terungkap, kerusuhan serupa bisa terulang sewaktu-waktu. Tim investigasi tidak hanya bekerja untuk masa lalu, tapi juga untuk masa depan.

Tim independen diperlukan untuk mengidentifikasi pihak utama yang berkonflik sehingga solusi yang dihasilkan tidak sekadar represif seperti pemidanaan atas mereka yang tersirap akibat psikologi kerumunan massa.

Dengan begitu, publik dan negara memiliki harapan besar dan tinggi akan kehadiran tim independen tersebut. Transparansi hasil kerja tim independen, jika itu yang dikedepankan, akan memuaskan publik yang pada gilirannya akan berbuah pada kepercayaan yang tinggi kepada negara.

Karena itu, masyarakat berharap tim itu akan diisi oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak mumpuni dalam persoalan integritas, independensi, kepakaran lintas bidang, kemampuan investigasi, bernyali, dan tentunya beradab. Singkatnya, hanya yang terbaik yang bisa mengisi badan independen.

Jangan memberikan ruang untuk siapa pun yang pernah tersandung oleh kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau terafiliasi dengan politik praktis masuk menjadi anggota tim. Tutup celah orang-orang yang teridentifikasi misoginis, rasialis, ataupun tidak berempati terhadap korban memasuki tim tersebut.

Peristiwa akhir Agustus itu menjadi ujian bagi negara beserta aparaturnya untuk berkomitmen kuat bagi penegakan martabat kemanusiaan dan muruah bangsa. Jangan sampai menjadikan tim independen sekadar simbol dan formalitas politik yang seakan menjadi jargon kosong tanpa memiliki kemampuan untuk mengakses data, saksi, dan dokumen.

Jangan sampai lampu hijau pembentukan tim independen dari Presiden Prabowo justru dijadikan lampu merah oleh mereka yang ada di level bawahnya.

Kalau seperti itu, tim independen hanya akan menjadi peredam tekanan publik dan sekadar menjadi pelipur lara sesaat.

Publik harus terus memantau pembentukan dan kerja tim independen itu hingga tuntas. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Presiden berkomitmen menjadikan laporan tim independen itu nantinya sebagai dasar dalam membuat kebijakan, bukan sekadar arsip yang ditampilkan di situs milik negara, lalu disimpan di laci selamanya.

 

 



Berita Lainnya
  • Peradilan Koneksitas untuk Penyiram Air Keras

    20/3/2026 05:00

    PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar. 

  • Ujian Pengendalian Diri

    19/3/2026 05:10

    Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.

  • Kematangan Toleransi

    18/3/2026 05:00

    DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

  • Korupsi tak Kunjung Henti

    17/3/2026 05:00

    TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.

  • Ujian HAM dan Demokrasi untuk Negara

    16/3/2026 05:00

    Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone

  • Antisipasi Tepat, Mudik Selamat

    14/3/2026 05:00

    GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.

  • Merawat Optimisme Publik lewat Mudik

    13/3/2026 05:00

    BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.

  • Negara Hadir untuk Menenangkan

    12/3/2026 05:00

    PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

  • Napas Panjang Antisipasi Perang

    11/3/2026 05:00

    Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.

  • Menajamkan Sistem Pengawasan

    10/3/2026 05:00

    LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Menjaga Tunas Bangsa

    09/3/2026 05:00

    NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.

  • Cegah Panik Amankan Mudik

    07/3/2026 05:00

    TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.

  • Sanksi Korupsi yang Menjerakan

    06/3/2026 05:00

    PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal

  • Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan

    05/3/2026 05:00

    DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.

  • Menyiasati Krisis Energi

    04/3/2026 05:00

    PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

  • Mobil Mewah bukan Penentu Muruah

    03/3/2026 05:00

    SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik