Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSETUJUAN Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di hadapan 16 tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) guna membentuk sebuah badan atau tim independen untuk menginvestigasi rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus patut diapresiasi. Apa yang dijanjikan Kepala Negara itu tidak bisa dianggap sebagai angin lalu yang terlupakan seiring dengan waktu berlalu.
Perkataan Presiden harus termanifestasikan, bukan sekadar menjadi konsep belaka. Komitmen itu menjadi bukti bahwa Presiden mendengarkan suara masyarakat sekaligus komitmen pada transparansi.
Itu disebabkan Kepala Negara bisa saja menyerahkan penanganan kerusuhan itu kepada aparat hukum di bawahnya. Pelibatan tim independen menunjukkan keinginan untuk terbuka agar masyarakat bisa turut mengawasi.
Pemberian ruang pada pengawasan oleh publik tentu memperkuat kepercayaan terhadap institusi negara. Hal itu penting untuk mencegah konflik makin melebar.
Bagi publik, kehadiran tim independen dapat memberikan hasil investigasi yang objektif terhadap kerusuhan yang menewaskan setidaknya 10 anak bangsa di samping korban luka, warga ditahan, kerusakan fasilitas umum, kerugian harta benda, hingga trauma sosial yang mendalam itu.
Kepercayaan masyarakat tentu akan lebih kuat kepada tim independen ketimbang ditangani oleh aparat negara yang justru masuk pusaran peristiwa kerusuhan.
Tim independen diharapkan mampu mengurai akar dari kesengkarutan peristiwa prahara pada akhir Agustus itu. Tragedi itu tentu terjadi karena banyak sebab dan aktor.
Investigasi tim independen juga mesti bisa memilah mana aktor intelektual dan mana yang sebenarnya hanya berperan sebagai pelaksana. Apalagi, dari kisah penyelidikan sejauh ini, tidak sedikit perusuh yang merusak dan menjarah di sejumlah tempat, termasuk Jakarta, justru digerakkan dari luar daerah itu. Siapa penggerak utamanya? Itulah yang menjadi pertanyaan publik yang mesti mendapatkan jawabannya.
Sepanjang akar masalah tidak terungkap, kerusuhan serupa bisa terulang sewaktu-waktu. Tim investigasi tidak hanya bekerja untuk masa lalu, tapi juga untuk masa depan.
Tim independen diperlukan untuk mengidentifikasi pihak utama yang berkonflik sehingga solusi yang dihasilkan tidak sekadar represif seperti pemidanaan atas mereka yang tersirap akibat psikologi kerumunan massa.
Dengan begitu, publik dan negara memiliki harapan besar dan tinggi akan kehadiran tim independen tersebut. Transparansi hasil kerja tim independen, jika itu yang dikedepankan, akan memuaskan publik yang pada gilirannya akan berbuah pada kepercayaan yang tinggi kepada negara.
Karena itu, masyarakat berharap tim itu akan diisi oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak mumpuni dalam persoalan integritas, independensi, kepakaran lintas bidang, kemampuan investigasi, bernyali, dan tentunya beradab. Singkatnya, hanya yang terbaik yang bisa mengisi badan independen.
Jangan memberikan ruang untuk siapa pun yang pernah tersandung oleh kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau terafiliasi dengan politik praktis masuk menjadi anggota tim. Tutup celah orang-orang yang teridentifikasi misoginis, rasialis, ataupun tidak berempati terhadap korban memasuki tim tersebut.
Peristiwa akhir Agustus itu menjadi ujian bagi negara beserta aparaturnya untuk berkomitmen kuat bagi penegakan martabat kemanusiaan dan muruah bangsa. Jangan sampai menjadikan tim independen sekadar simbol dan formalitas politik yang seakan menjadi jargon kosong tanpa memiliki kemampuan untuk mengakses data, saksi, dan dokumen.
Jangan sampai lampu hijau pembentukan tim independen dari Presiden Prabowo justru dijadikan lampu merah oleh mereka yang ada di level bawahnya.
Kalau seperti itu, tim independen hanya akan menjadi peredam tekanan publik dan sekadar menjadi pelipur lara sesaat.
Publik harus terus memantau pembentukan dan kerja tim independen itu hingga tuntas. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Presiden berkomitmen menjadikan laporan tim independen itu nantinya sebagai dasar dalam membuat kebijakan, bukan sekadar arsip yang ditampilkan di situs milik negara, lalu disimpan di laci selamanya.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.
DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret
DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.
REKONSTRUKSI dan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kembali menempatkan negara pada ujian penting.
MESKI baru memasuki hari kedua 2026, mesin negara sudah dipacu untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved