Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain. Kali ini, negara dengan julukan ‘Paman Sam’ di bawah kepemimpinan Donald Trump itu secara terang-terangan dan terbuka menyerbu negara merdeka lainnya, Iran.
Amerika masih merasa sebagai polisi, jaksa, dan hakim dunia sehingga berhak untuk menghakimi hingga mengeksekusi negara lain. Kali ini, mereka mengerahkan pesawat pengebom dan kapal selam yang meluncurkan puluhan peluru kendali (rudal) dan bom ke Iran.
Semua itu dilakukan karena Iran dianggap menolak melucuti senjata nuklir yang mereka miliki. Pascapenyerbuan, Trump pun mengunggah klaim keberhasilan kekuatan militer Amerika menghancurkan tiga lokasi fasilitas nuklir Iran itu.
Trump juga menyebut serangan ini sebagai keberhasilan spektakuler. Padahal, sejumlah senator di AS menganggap aksi militer itu sebagai pelanggaran konstitusi karena tidak ada persetujuan dari Kongres untuk melakukannya.
Apalagi, Organisasi Energi Atom Internasional (IAEA) sebenarnya pernah melarang serbuan ke fasilitas nuklir di Iran. Hal itu karena serangan ke fasilitas nuklir dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Melalui serangan tersebut, AS sebagai kekuatan super power dunia sama sekali tak menghargai semua kesepakatan dan aturan-aturan itu.
Yang dilakukan Trump lebih pada hasrat untuk ikut cawe-cawe bersama sekutunya, Israel, untuk menyerbu Iran. Keterlibatan AS jelas akan menjauhkan harapan terjadinya perdamaian dunia. Kutukan, seruan, dan pernyataan sikap seakan dianggap angin lalu. Jangankan kecaman, surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) saja seakan menjadi macan ompong. Nyaring ketika dibacakan, tapi tidak berdampak apa pun.
Indonesia telah mengecam segala bentuk agresi dan mendorong agar konflik diselesaikan melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Di sisi praksis, pemerintah juga mulai mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran.
Selain langkah jangka pendek, pemerintah juga mesti bersiap dengan langkah-langkah mitigasi mengatasi perang berkepanjangan. Perang kali ini diyakini bakal mengguncang perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Sektor yang perlu diwaspadai berpengaruh ke Indonesia ialah di bidang energi dan keuangan. Harga minyak, gas alam dunia, dan nilai tukar dolar AS berpeluang menggila. Apalagi, Indonesia adalah negara importir minyak. Kejayaan kita selaku negara eksportir minyak dan gas bumi (migas) tinggal sejarah. Maka, wajar bila kita mesti sangat serius mengatasi dampak buruk dari kebrutalan agresi Israel yang dipimpin Netanyahu dan Amerika di bawah komando Trump.
Ketergantungan jelas membuat Indonesia tidak bisa berkutik terhadap dinamika perekonomian global. Bila harga migas dunia melonjak, harga bahan bakar minyak di Tanah Air otomatis akan terkerek naik. Maka, konsumen BBM mesti membayar lebih mahal akibat kenaikan itu. Pula, subsidi energi juga akan membengkak. Alhasil, anggaran negara bisa jebol bila terus-terusan menghadapi situasi global yang makin liar lantaran sepak terjang dua kepala negara yang amat brutal itu.
Sudah saatnya dan seharusnya keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melahirkan kemandirian energi di Tanah Air tidak sekadar rencana di atas kertas. Segera praktikkan cetak biru kemandirian energi itu mulai sekarang agar di jangka menengah dan jangka panjang, negeri ini tidak selalu diombang-ambingkan situasi.
Pada saat bersamaan, akhiri praktik korupsi dan permainan mafia di sektor energi. Bila ada yang tidak sepaham dengan tekad ini dan masih ingin main-main, silakan minggir atau dipinggirkan. Selama benalu itu tetap bercokol, jangan bermimpi kemandirian energi akan tercapai.
Tatanan dunia sudah diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak peduli dengan konsensus dan ketenangan dunia. Mereka tetap menjual retorika menjaga perdamaian, tetapi dengan menghabisi sesama. Karena itu, negeri ini mesti memitigasi semuanya. Kita harus bersiap menghadapi tatanan dunia yang kian menggila.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved