Headline

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

30/5/2025 05:00

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik. Pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5), itu menandakan adanya pembahasan konflik Palestina-Israel dalam pertemuan bilateral mereka beberapa saat sebelumnya.

Buat bangsa Indonesia, betapa pun pernyataan Presiden itu mungkin bisa memantik emosi, itulah konsekuensi dari two-state solution (solusi dua negara) yang memang sudah lama diusung Indonesia untuk perdamaian Palestina-Israel. Two state solution artinya negara Palestina dan Israel sama-sama berdiri dan sama-sama berdaulat. Mengakui kedaulatan sebuah negara adalah langkah pertama untuk melakukan hubungan diplomatik.

Maka, tidak ada yang aneh dan tidak ada yang baru soal pernyataan Presiden Prabowo terkait dengan sikap Indonesia selama ini dalam konflik Palestina-Israel. Tidak tergoyahkan pula dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Kemerdekaan Palestina tetaplah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pernyataan Presiden Prabowo sebenarnya lebih menandakan dorongan terhadap Presiden Macron, yang sejak Minggu lalu disebutkan mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina. Kecenderungan Presiden Macron itu sudah cukup membuat geger di Prancis maupun jagat politik ‘Benua Biru’.

Meski dalam berbagai pernyataan diplomasi, bahkan sejak rezim-rezim terdahulu, Prancis selalu menyebut diri sebagai teman untuk Israel maupun Palestina, kenyataannya mereka adalah sekutu Israel. Bahkan, sampai sekarang, pemerintah Prancis masih dikritik ikut bertanggung jawab atas darah warga Gaza yang tumpah.

Pada akhir Oktober 2023, Prancis yang memang termasuk salah satu negara pertama yang mengakui negara Israel dan mendukungnya masuk PBB, diketahui mengirimkan 100 ribu magasin peluru untuk Israel. Kemudian, meski Macron telah menghentikan pengiriman senjata ke Israel sejak 2024, hingga kini negaranya masih mengirimkan berbagai alat dan perangkat yang membuat negeri zionis itu dapat memproduksi sendiri senjata.

Itu termasuk teknologi drone yang kini menjadi andalan Israel membantai warga Gaza. Hingga tahun lalu, penjualan peralatan senjata Prancis ke Israel diberitakan berkisar Rp357 miliar. Maka, jika terwujud, pengakuan Macron untuk eksistensi negara Palestina adalah langkah besar bagi negaranya.

Pengakuan kedaulatan tentu membawa konsekuensi panjang. Bukan sekadar lip service, pengakuan harus dibuktikan dengan berbagai langkah nyata untuk kemerdekaan Palestina, atau setidaknya menghentikan keterlibatan apa pun dalam genosida Israel di Gaza. Jika terwujud, pengakuan Prancis untuk negara Palestina juga jelas berdampak besar di percaturan politik ‘Benua Biru’. Prancis akan menjadi negara besar Eropa pertama yang mengakui Palestina.

Tidak mengherankan pula, suara kontra langsung mengemuka atas kabar rencana Macron. Tidak hanya menghadapi tentangan warganya, Macron juga berhadapan dengan sektor industri senjata yang jelas akan semakin merugi. Belum lagi, Amerika Serikat sebagai sekutu terbesar Israel sudah menyiapkan berbagai sanksi lain bagi Prancis.

Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo adalah tepat momentum. Ini menjadi sinyal tegas untuk dukungan rencana Macron. Meskipun bisa saja pengakuan Prancis terhadap Palestina pun sekadar gestur simbolis, itu tetap sebuah kemajuan bagi diplomasi untuk Palestina.

 



Berita Lainnya
  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.

  • Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi

    06/8/2025 05:00

    EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.

  • Merangkul yang tengah Resah

    05/8/2025 05:00

    BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.

  • Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti

    04/8/2025 05:00

    MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.

  • Membuka Pintu Rekonsiliasi

    02/8/2025 05:00

    Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.