Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMUSNAHAN amunisi afkir berujung pada nestapa. Sebanyak 13 orang kelihangan nyawa ketika jajaran Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III Pusat Peralatan TNI-AD melakukan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5) pukul 09.30.
Sembilan korban tewas merupakan warga sipil dan empat orang lainnya berasal dari TNI-AD. Kita sangat berduka untuk para korban. Institusi militer menyatakan tengah menginvestigasi penyebab ledakan. Selama ini proses pemusnahan amunisi rutin dilakukan dan belum pernah terjadi insiden sama sekali.
Ketika TNI-AD memberikan klarifikasi atas peristiwa mematikan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Garut itu, media sosial malah diramaikan dengan video viral yang diduga menggambarkan suasana sebelum ledakan terjadi.
Video tersebut menepis pernyataan resmi TNI-AD bahwa jatuhnya korban sipil akibat warga mendekat ke area ledakan untuk memulung sisa-sisa logam dari amunisi. Yang tampak ialah warga sudah ada sebelum terjadi ledakan, dan mereka justru aktif memilah dan menguliti mortir afkir.
Dengan adanya polemik seperti sekarang ini, publik tentu mendorong adanya penjelasan yang membuat terang sebuah perkara. Apakah benar keberadaan warga sipil itu karena mereka berebut mengumpulkan serpihan logam sisa ledakan yang biasa dijual sebagai besi tua?
Kalau itu benar, tentu prosedur operasional standar atau SOP jajaran Gupusmu III Pusat Peralatan TNI-AD saat meledakkan amunisi kedaluwarsa patut dipertanyakan. Bukankah institusi militer dikenal sangat ketat dalam melakukan pengamanan?
Mereka tidak segan mendaratkan pukulan jika ada warga yang dianggap berbuat onar. Jika dalam urusan seperti itu TNI-AD bisa bertindak tegas, apalagi ketika menyangkut urusan amunisi. Nalar publik sulit mencerna manakala militer dengan gegabahnya membiarkan sembilan warga sipil masuk teritori tanpa pemeriksaan yang superketat.
Dengan adanya video yang beredar tersebut, masyarakat kini cenderung beranggapan bahwa warga sipil tidak sedang berebut besi bekas ledakan seperti yang selama ini disampaikan. Mereka terlihat begitu tenang mencopoti amunisi sebelum ledakan terjadi.
Situasi seperti ini sebenarnya malah menimbulkan spekulasi baru. Jangan-jangan terjalin relasi informal di antara pihak-pihak tertentu. Mereka dipekerjakan agar besi yang masih bagus dipilah terlebih dahulu sebelum sisanya diledakkan.
Jika spekulasi itu benar, artinya bukan hanya SOP yang dilanggar, melainkan juga integritas dan disiplin institusi turut dipertaruhkan. Mengingat betapa kompleksnya situasi saat ini, kita tentu menunggu hasil investigasi resmi TNI-AD yang selaras dengan kenyataan.
Jangan pernah berpikir untuk mentutup-nutupi penyebab ledakan yang membuat belasan nyawa melayang sia-sia. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi dan perbaikan institusi AD. Sampaikan fakta secara telanjang sekalipun pahit rasanya.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved