Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PEMUSNAHAN amunisi afkir berujung pada nestapa. Sebanyak 13 orang kelihangan nyawa ketika jajaran Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III Pusat Peralatan TNI-AD melakukan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5) pukul 09.30.
Sembilan korban tewas merupakan warga sipil dan empat orang lainnya berasal dari TNI-AD. Kita sangat berduka untuk para korban. Institusi militer menyatakan tengah menginvestigasi penyebab ledakan. Selama ini proses pemusnahan amunisi rutin dilakukan dan belum pernah terjadi insiden sama sekali.
Ketika TNI-AD memberikan klarifikasi atas peristiwa mematikan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Garut itu, media sosial malah diramaikan dengan video viral yang diduga menggambarkan suasana sebelum ledakan terjadi.
Video tersebut menepis pernyataan resmi TNI-AD bahwa jatuhnya korban sipil akibat warga mendekat ke area ledakan untuk memulung sisa-sisa logam dari amunisi. Yang tampak ialah warga sudah ada sebelum terjadi ledakan, dan mereka justru aktif memilah dan menguliti mortir afkir.
Dengan adanya polemik seperti sekarang ini, publik tentu mendorong adanya penjelasan yang membuat terang sebuah perkara. Apakah benar keberadaan warga sipil itu karena mereka berebut mengumpulkan serpihan logam sisa ledakan yang biasa dijual sebagai besi tua?
Kalau itu benar, tentu prosedur operasional standar atau SOP jajaran Gupusmu III Pusat Peralatan TNI-AD saat meledakkan amunisi kedaluwarsa patut dipertanyakan. Bukankah institusi militer dikenal sangat ketat dalam melakukan pengamanan?
Mereka tidak segan mendaratkan pukulan jika ada warga yang dianggap berbuat onar. Jika dalam urusan seperti itu TNI-AD bisa bertindak tegas, apalagi ketika menyangkut urusan amunisi. Nalar publik sulit mencerna manakala militer dengan gegabahnya membiarkan sembilan warga sipil masuk teritori tanpa pemeriksaan yang superketat.
Dengan adanya video yang beredar tersebut, masyarakat kini cenderung beranggapan bahwa warga sipil tidak sedang berebut besi bekas ledakan seperti yang selama ini disampaikan. Mereka terlihat begitu tenang mencopoti amunisi sebelum ledakan terjadi.
Situasi seperti ini sebenarnya malah menimbulkan spekulasi baru. Jangan-jangan terjalin relasi informal di antara pihak-pihak tertentu. Mereka dipekerjakan agar besi yang masih bagus dipilah terlebih dahulu sebelum sisanya diledakkan.
Jika spekulasi itu benar, artinya bukan hanya SOP yang dilanggar, melainkan juga integritas dan disiplin institusi turut dipertaruhkan. Mengingat betapa kompleksnya situasi saat ini, kita tentu menunggu hasil investigasi resmi TNI-AD yang selaras dengan kenyataan.
Jangan pernah berpikir untuk mentutup-nutupi penyebab ledakan yang membuat belasan nyawa melayang sia-sia. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi dan perbaikan institusi AD. Sampaikan fakta secara telanjang sekalipun pahit rasanya.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved