Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMUSNAHAN amunisi afkir berujung pada nestapa. Sebanyak 13 orang kelihangan nyawa ketika jajaran Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III Pusat Peralatan TNI-AD melakukan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5) pukul 09.30.
Sembilan korban tewas merupakan warga sipil dan empat orang lainnya berasal dari TNI-AD. Kita sangat berduka untuk para korban. Institusi militer menyatakan tengah menginvestigasi penyebab ledakan. Selama ini proses pemusnahan amunisi rutin dilakukan dan belum pernah terjadi insiden sama sekali.
Ketika TNI-AD memberikan klarifikasi atas peristiwa mematikan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Garut itu, media sosial malah diramaikan dengan video viral yang diduga menggambarkan suasana sebelum ledakan terjadi.
Video tersebut menepis pernyataan resmi TNI-AD bahwa jatuhnya korban sipil akibat warga mendekat ke area ledakan untuk memulung sisa-sisa logam dari amunisi. Yang tampak ialah warga sudah ada sebelum terjadi ledakan, dan mereka justru aktif memilah dan menguliti mortir afkir.
Dengan adanya polemik seperti sekarang ini, publik tentu mendorong adanya penjelasan yang membuat terang sebuah perkara. Apakah benar keberadaan warga sipil itu karena mereka berebut mengumpulkan serpihan logam sisa ledakan yang biasa dijual sebagai besi tua?
Kalau itu benar, tentu prosedur operasional standar atau SOP jajaran Gupusmu III Pusat Peralatan TNI-AD saat meledakkan amunisi kedaluwarsa patut dipertanyakan. Bukankah institusi militer dikenal sangat ketat dalam melakukan pengamanan?
Mereka tidak segan mendaratkan pukulan jika ada warga yang dianggap berbuat onar. Jika dalam urusan seperti itu TNI-AD bisa bertindak tegas, apalagi ketika menyangkut urusan amunisi. Nalar publik sulit mencerna manakala militer dengan gegabahnya membiarkan sembilan warga sipil masuk teritori tanpa pemeriksaan yang superketat.
Dengan adanya video yang beredar tersebut, masyarakat kini cenderung beranggapan bahwa warga sipil tidak sedang berebut besi bekas ledakan seperti yang selama ini disampaikan. Mereka terlihat begitu tenang mencopoti amunisi sebelum ledakan terjadi.
Situasi seperti ini sebenarnya malah menimbulkan spekulasi baru. Jangan-jangan terjalin relasi informal di antara pihak-pihak tertentu. Mereka dipekerjakan agar besi yang masih bagus dipilah terlebih dahulu sebelum sisanya diledakkan.
Jika spekulasi itu benar, artinya bukan hanya SOP yang dilanggar, melainkan juga integritas dan disiplin institusi turut dipertaruhkan. Mengingat betapa kompleksnya situasi saat ini, kita tentu menunggu hasil investigasi resmi TNI-AD yang selaras dengan kenyataan.
Jangan pernah berpikir untuk mentutup-nutupi penyebab ledakan yang membuat belasan nyawa melayang sia-sia. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi dan perbaikan institusi AD. Sampaikan fakta secara telanjang sekalipun pahit rasanya.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.
DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret
DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.
REKONSTRUKSI dan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kembali menempatkan negara pada ujian penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved