Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS megakorupsi yang bikin geleng-geleng kepala bak tiada habisnya di negeri ini. Seperti patah tumbuh hilang berganti. Satu kasus belum tuntas dan masih cetar, sudah muncul kasus menghebohkan lainnya.
Hal ini yang terjadi pada terungkapnya kasus 'sulap' pertalite menjadi pertamax yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun oleh para pejabat Pertamina Patra Niaga. Angka sebesar itu jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.
Jika terbukti benar dugaan kerugian tersebut, betapa malangnya negeri ini. Uang sebesar Rp193,7 triliun itu setara dengan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI yang mencapai Rp165 triliun, ditambah dengan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sekitar Rp30 triliun.
Ada tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023 itu. Namun, yang mengerikan, jumlah Rp193,7 triliun tersebut adalah total kerugian hanya sampai 2023. Artinya, jumlah kerugian negara dalam kasus ini bisa jadi lebih besar lagi.
Di tengah kesulitan pemerintah mengatur APBN yang terancam kian mengalami pembengkakan defisit, tindakan bersih-bersih tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Sudah sepatutnya pula PT Pertamina Persero melakukan operasi bersih-bersih secara besar-besaran di dalam untuk memulihkan kepercayaan publik yang sudah susah payah dibangun. Gerakan bersih-bersih ini perlu mengingat dugaan kerugian yang timbul terjadi di wilayah yang bersentuhan langsung dengan publik.
Ibarat kanker, apa yang dilakukan dengan bersih-bersih itu demi menghilangkan penyakit ganas yang menggerogoti tubuh. Kejaksaan Agung juga mesti memastikan menjangkau semua pihak yang terlibat dalam laku lancung itu.
Dengan nilai korupsi yang fantastis tersebut, bukan tidak mungkin pula ada lagi pemain-pemain lain yang terlibat. Sebab, modus yang digunakan oleh pelaku-pelaku dugaan korupsi migas ini juga bukan modus baru.
Modus yang digunakan masih modus lama, yakni me-mark up atau menaikkan harga impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Artinya para tersangka koruptor tersebut benar-benar mengetahui ruang-ruang dan celah-celah untuk dikorupsi.
Dengan kasus korupsi yang semakin menggila ini, sudah sepatutnya hukuman terhadap para tersangka dijatuhkan seberat-beratnya. Aksi mereka, selain menguras keuangan negara, juga merugikan masyarakat banyak sebagai pengguna BBM. Rakyat bahkan punya hak mendapat kompensasi bila terbukti dirugikan oleh aksi tersebut.
Gerakan bersih-bersih ini, bila konsisten dijalankan, akan membawa dampak positif bagi penyelamatan keuangan negara. Bahkan, jangan-jangan, hasilnya lebih dahsyat daripada gerakan efisiensi yang tengah digalakkan.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved