Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS megakorupsi yang bikin geleng-geleng kepala bak tiada habisnya di negeri ini. Seperti patah tumbuh hilang berganti. Satu kasus belum tuntas dan masih cetar, sudah muncul kasus menghebohkan lainnya.
Hal ini yang terjadi pada terungkapnya kasus 'sulap' pertalite menjadi pertamax yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun oleh para pejabat Pertamina Patra Niaga. Angka sebesar itu jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.
Jika terbukti benar dugaan kerugian tersebut, betapa malangnya negeri ini. Uang sebesar Rp193,7 triliun itu setara dengan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI yang mencapai Rp165 triliun, ditambah dengan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sekitar Rp30 triliun.
Ada tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023 itu. Namun, yang mengerikan, jumlah Rp193,7 triliun tersebut adalah total kerugian hanya sampai 2023. Artinya, jumlah kerugian negara dalam kasus ini bisa jadi lebih besar lagi.
Di tengah kesulitan pemerintah mengatur APBN yang terancam kian mengalami pembengkakan defisit, tindakan bersih-bersih tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Sudah sepatutnya pula PT Pertamina Persero melakukan operasi bersih-bersih secara besar-besaran di dalam untuk memulihkan kepercayaan publik yang sudah susah payah dibangun. Gerakan bersih-bersih ini perlu mengingat dugaan kerugian yang timbul terjadi di wilayah yang bersentuhan langsung dengan publik.
Ibarat kanker, apa yang dilakukan dengan bersih-bersih itu demi menghilangkan penyakit ganas yang menggerogoti tubuh. Kejaksaan Agung juga mesti memastikan menjangkau semua pihak yang terlibat dalam laku lancung itu.
Dengan nilai korupsi yang fantastis tersebut, bukan tidak mungkin pula ada lagi pemain-pemain lain yang terlibat. Sebab, modus yang digunakan oleh pelaku-pelaku dugaan korupsi migas ini juga bukan modus baru.
Modus yang digunakan masih modus lama, yakni me-mark up atau menaikkan harga impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Artinya para tersangka koruptor tersebut benar-benar mengetahui ruang-ruang dan celah-celah untuk dikorupsi.
Dengan kasus korupsi yang semakin menggila ini, sudah sepatutnya hukuman terhadap para tersangka dijatuhkan seberat-beratnya. Aksi mereka, selain menguras keuangan negara, juga merugikan masyarakat banyak sebagai pengguna BBM. Rakyat bahkan punya hak mendapat kompensasi bila terbukti dirugikan oleh aksi tersebut.
Gerakan bersih-bersih ini, bila konsisten dijalankan, akan membawa dampak positif bagi penyelamatan keuangan negara. Bahkan, jangan-jangan, hasilnya lebih dahsyat daripada gerakan efisiensi yang tengah digalakkan.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.
DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret
DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.
REKONSTRUKSI dan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kembali menempatkan negara pada ujian penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved