Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS megakorupsi yang bikin geleng-geleng kepala bak tiada habisnya di negeri ini. Seperti patah tumbuh hilang berganti. Satu kasus belum tuntas dan masih cetar, sudah muncul kasus menghebohkan lainnya.
Hal ini yang terjadi pada terungkapnya kasus 'sulap' pertalite menjadi pertamax yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun oleh para pejabat Pertamina Patra Niaga. Angka sebesar itu jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.
Jika terbukti benar dugaan kerugian tersebut, betapa malangnya negeri ini. Uang sebesar Rp193,7 triliun itu setara dengan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI yang mencapai Rp165 triliun, ditambah dengan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sekitar Rp30 triliun.
Ada tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023 itu. Namun, yang mengerikan, jumlah Rp193,7 triliun tersebut adalah total kerugian hanya sampai 2023. Artinya, jumlah kerugian negara dalam kasus ini bisa jadi lebih besar lagi.
Di tengah kesulitan pemerintah mengatur APBN yang terancam kian mengalami pembengkakan defisit, tindakan bersih-bersih tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Sudah sepatutnya pula PT Pertamina Persero melakukan operasi bersih-bersih secara besar-besaran di dalam untuk memulihkan kepercayaan publik yang sudah susah payah dibangun. Gerakan bersih-bersih ini perlu mengingat dugaan kerugian yang timbul terjadi di wilayah yang bersentuhan langsung dengan publik.
Ibarat kanker, apa yang dilakukan dengan bersih-bersih itu demi menghilangkan penyakit ganas yang menggerogoti tubuh. Kejaksaan Agung juga mesti memastikan menjangkau semua pihak yang terlibat dalam laku lancung itu.
Dengan nilai korupsi yang fantastis tersebut, bukan tidak mungkin pula ada lagi pemain-pemain lain yang terlibat. Sebab, modus yang digunakan oleh pelaku-pelaku dugaan korupsi migas ini juga bukan modus baru.
Modus yang digunakan masih modus lama, yakni me-mark up atau menaikkan harga impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Artinya para tersangka koruptor tersebut benar-benar mengetahui ruang-ruang dan celah-celah untuk dikorupsi.
Dengan kasus korupsi yang semakin menggila ini, sudah sepatutnya hukuman terhadap para tersangka dijatuhkan seberat-beratnya. Aksi mereka, selain menguras keuangan negara, juga merugikan masyarakat banyak sebagai pengguna BBM. Rakyat bahkan punya hak mendapat kompensasi bila terbukti dirugikan oleh aksi tersebut.
Gerakan bersih-bersih ini, bila konsisten dijalankan, akan membawa dampak positif bagi penyelamatan keuangan negara. Bahkan, jangan-jangan, hasilnya lebih dahsyat daripada gerakan efisiensi yang tengah digalakkan.
BADAN Pusat Statistik (BPS), awal Februari lalu, baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai Indonesia sepanjang 2025, yakni 5,11% secara tahunan.
DI antara puing-puing yang perlahan berganti struktur permanen, tersimpan doa ribuan warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
SWASEMBADA pangan dan energi, itu dua janji Prabowo Subianto saat membacakan pidato pelantikannya sebagai presiden pada 2024 lalu.
INGGINYA tingkat kepuasan masyarakat merupakan hal yang diidam-idamkan pemimpin.
LONJAKAN harga emas dunia seharusnya menjadi kabar baik bagi Indonesia.
WAJAH peradilan negeri ini sungguh menyedihkan. Kasus rasuah lagi-lagi memberikan tamparan keras.
KEBERHASILAN tim nasional futsal Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026 menandai sebuah babak penting dalam sejarah olahraga nasional.
KABAR cerah datang dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin.
BALI, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang.
SEJAK Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antarnegara punya arti amat besar.
KUALITAS demokrasi suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesehatan partai politik.
DI saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi.
KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved