Headline

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

Konsisten Bersih-Bersih

27/2/2025 05:00

KASUS megakorupsi yang bikin geleng-geleng kepala bak tiada habisnya di negeri ini. Seperti patah tumbuh hilang berganti. Satu kasus belum tuntas dan masih cetar, sudah muncul kasus menghebohkan lainnya.

Hal ini yang terjadi pada terungkapnya kasus 'sulap' pertalite menjadi pertamax yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun oleh para pejabat Pertamina Patra Niaga. Angka sebesar itu jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.

Jika terbukti benar dugaan kerugian tersebut, betapa malangnya negeri ini. Uang sebesar Rp193,7 triliun itu setara dengan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI yang mencapai Rp165 triliun, ditambah dengan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sekitar Rp30 triliun.

Ada tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023 itu. Namun, yang mengerikan, jumlah Rp193,7 triliun tersebut adalah total kerugian hanya sampai 2023. Artinya, jumlah kerugian negara dalam kasus ini bisa jadi lebih besar lagi.

Di tengah kesulitan pemerintah mengatur APBN yang terancam kian mengalami pembengkakan defisit, tindakan bersih-bersih tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Sudah sepatutnya pula PT Pertamina Persero melakukan operasi bersih-bersih secara besar-besaran di dalam untuk memulihkan kepercayaan publik yang sudah susah payah dibangun. Gerakan bersih-bersih ini perlu mengingat dugaan kerugian yang timbul terjadi di wilayah yang bersentuhan langsung dengan publik.

Ibarat kanker, apa yang dilakukan dengan bersih-bersih itu demi menghilangkan penyakit ganas yang menggerogoti tubuh. Kejaksaan Agung juga mesti memastikan menjangkau semua pihak yang terlibat dalam laku lancung itu.

Dengan nilai korupsi yang fantastis tersebut, bukan tidak mungkin pula ada lagi pemain-pemain lain yang terlibat. Sebab, modus yang digunakan oleh pelaku-pelaku dugaan korupsi migas ini juga bukan modus baru.

Modus yang digunakan masih modus lama, yakni me-mark up atau menaikkan harga impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Artinya para tersangka koruptor tersebut benar-benar mengetahui ruang-ruang dan celah-celah untuk dikorupsi.

Dengan kasus korupsi yang semakin menggila ini, sudah sepatutnya hukuman terhadap para tersangka dijatuhkan seberat-beratnya. Aksi mereka, selain menguras keuangan negara, juga merugikan masyarakat banyak sebagai pengguna BBM. Rakyat bahkan punya hak mendapat kompensasi bila terbukti dirugikan oleh aksi tersebut.

Gerakan bersih-bersih ini, bila konsisten dijalankan, akan membawa dampak positif bagi penyelamatan keuangan negara. Bahkan, jangan-jangan, hasilnya lebih dahsyat daripada gerakan efisiensi yang tengah digalakkan.

 



Berita Lainnya
  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.

  • Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi

    06/8/2025 05:00

    EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.

  • Merangkul yang tengah Resah

    05/8/2025 05:00

    BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.

  • Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti

    04/8/2025 05:00

    MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.

  • Membuka Pintu Rekonsiliasi

    02/8/2025 05:00

    Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.