Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Menggunting Aksi Main-Main di Daerah

20/12/2024 05:00

BOROK pemerintah daerah dikuliti habis-habisan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional APBD 2024 yang digelar di Jakarta, Rabu (19/12) lalu. Mulai dari gemar melakukan perjalanan dinas, tidak efektif dalam penggunaan anggaran pencegahan stunting, hingga maraknya orang titipan bercokol di badan usaha milik daerah (BUMD).

Mendagri kemudian mengingatkan kepala daerah untuk tidak lagi main-main dengan duit rakyat. Pernyataan Mendagri itu sungguh benar, teramat benar, karena prinsip dasar pengelolaan anggaran daerah seharusnya berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, bukan malah demi mengenyangkan perut pejabat.

Buruknya pengelolaan keuangan daerah sebenarnya bukan barang baru di masyarakat. Publik sudah kerap disajikan informasi akan buruknya para pejabat dalam menggunakan anggaran. Setahun silam, misalnya, viral bantuan makanan untuk balita stunting di Depok, Jawa Barat, dengan anggaran Rp4,9 miliar hanya berisi tahu dan nugget. Namun, isu tersebut seolah menguap begitu saja tanpa publik pernah mengetahui apakah sudah ada pejabat yang dijerat sanksi.

Apresiasi tentu diberikan kepada Mendagri Tito Karnavian karena akhirnya mengungkap praktik culas para pejabat. Tindakan ini menunjukkan kemauan serius pemerintah pusat dalam menertibkan pengelolaan anggaran daerah dan memastikan dana publik digunakan sebagaimana mestinya.

Warga yang selama ini hanya bisa mengelus dada melihat pejabat berpesta pora, kini memiliki harapan baru. Ada cahaya transparansi dalam menerangi akuntabilitas penggunaan duit rakyat. Lahir optimisme bahwa uang rakyat benar-benar kembali demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

Tidak hanya memberi apresiasi, kita harus menyuarakan kepada pemerintah pusat agar betul-betul serius menangani persoalan yang sudah begitu akut di daerah. Jangan senang mem-blow up tapi lama-kelamaan menguap seperti yang sudah-sudah. Transparansi dan pengungkapan praktik buruk di daerah memang langkah penting, tetapi konsistensi dan keberlanjutan penanganan adalah kunci agar tidak berhenti pada wacana semata.

Kita juga layak mengapresiasi daerah-daerah yang telah menerapkan tata kelola dengan baik, bahkan sangat baik, transparan, dan akuntabel. Daerah-daerah dengan tata kelola seperti itu pun amat layak terus digaungkan sebagai role model agar tidak larut pula dalam orkestrasi keburukan.

Tito jelas bukan orang baru di pemerintahan. Ia pertama kali menjabat sebagai mendagri pada 23 Oktober 2019 di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ini merupakan periode keduanya sebagai mendagri. Sudah seharusnya dengan pengalaman dan waktu yang cukup lama, Tito bisa menggunting aksi main-main kepala daerah. Jangan hanya mengungkap masalah, tetapi lakukanlah perbaikan sistemik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah.

Publik berharap praktik culas yang berkembang di sejumlah pemerintahan daerah bisa benar-benar ditekan. Jangan ada lagi pemerintah daerah yang menghamburkan uang rakyat untuk kegiatan kurang bermanfaat. Kita juga mendesak agar nepotisme dalam pemilihan pimpinan BUMD bisa dihilangkan.

Parameternya sudah ada. Sejak 2004 hingga 2024, KPK mengaku telah menangani 168 perkara tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN dan BUMD. Kalau ternyata dalam satu tahun ke depan tidak ada penurunan perkara oleh lembaga antirasuah, sudah barang tentu belum ada aksi nyata dari pemerintah pusat.

Tito juga harus serius mendatangi daerah yang pertumbuhan ekonominya tidak bergerak. Kalau masih ditemukan ada patgulipat penggunaan anggaran, jangan ragu-ragu untuk menghadirkan kepala daerah tersebut ke hadapan masyarakat. Tidak perlu sungkan untuk mengekspos pejabat yang bermasalah. Teruslah buat terobosan memakmurkan daerah. Jangan biarkan harapan baru di era Prabowo Subianto kembali layu seperti yang sudah-sudah.

 



Berita Lainnya
  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.