Menggunting Aksi Main-Main di Daerah

BOROK pemerintah daerah dikuliti habis-habisan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional APBD 2024 yang digelar di Jakarta, Rabu (19/12) lalu. Mulai dari gemar melakukan perjalanan dinas, tidak efektif dalam penggunaan anggaran pencegahan stunting, hingga maraknya orang titipan bercokol di badan usaha milik daerah (BUMD).

Mendagri kemudian mengingatkan kepala daerah untuk tidak lagi main-main dengan duit rakyat. Pernyataan Mendagri itu sungguh benar, teramat benar, karena prinsip dasar pengelolaan anggaran daerah seharusnya berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, bukan malah demi mengenyangkan perut pejabat.

Buruknya pengelolaan keuangan daerah sebenarnya bukan barang baru di masyarakat. Publik sudah kerap disajikan informasi akan buruknya para pejabat dalam menggunakan anggaran. Setahun silam, misalnya, viral bantuan makanan untuk balita stunting di Depok, Jawa Barat, dengan anggaran Rp4,9 miliar hanya berisi tahu dan nugget. Namun, isu tersebut seolah menguap begitu saja tanpa publik pernah mengetahui apakah sudah ada pejabat yang dijerat sanksi.

Apresiasi tentu diberikan kepada Mendagri Tito Karnavian karena akhirnya mengungkap praktik culas para pejabat. Tindakan ini menunjukkan kemauan serius pemerintah pusat dalam menertibkan pengelolaan anggaran daerah dan memastikan dana publik digunakan sebagaimana mestinya.

Warga yang selama ini hanya bisa mengelus dada melihat pejabat berpesta pora, kini memiliki harapan baru. Ada cahaya transparansi dalam menerangi akuntabilitas penggunaan duit rakyat. Lahir optimisme bahwa uang rakyat benar-benar kembali demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

Tidak hanya memberi apresiasi, kita harus menyuarakan kepada pemerintah pusat agar betul-betul serius menangani persoalan yang sudah begitu akut di daerah. Jangan senang mem-blow up tapi lama-kelamaan menguap seperti yang sudah-sudah. Transparansi dan pengungkapan praktik buruk di daerah memang langkah penting, tetapi konsistensi dan keberlanjutan penanganan adalah kunci agar tidak berhenti pada wacana semata.

Kita juga layak mengapresiasi daerah-daerah yang telah menerapkan tata kelola dengan baik, bahkan sangat baik, transparan, dan akuntabel. Daerah-daerah dengan tata kelola seperti itu pun amat layak terus digaungkan sebagai role model agar tidak larut pula dalam orkestrasi keburukan.

Tito jelas bukan orang baru di pemerintahan. Ia pertama kali menjabat sebagai mendagri pada 23 Oktober 2019 di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ini merupakan periode keduanya sebagai mendagri. Sudah seharusnya dengan pengalaman dan waktu yang cukup lama, Tito bisa menggunting aksi main-main kepala daerah. Jangan hanya mengungkap masalah, tetapi lakukanlah perbaikan sistemik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah.

Publik berharap praktik culas yang berkembang di sejumlah pemerintahan daerah bisa benar-benar ditekan. Jangan ada lagi pemerintah daerah yang menghamburkan uang rakyat untuk kegiatan kurang bermanfaat. Kita juga mendesak agar nepotisme dalam pemilihan pimpinan BUMD bisa dihilangkan.

Parameternya sudah ada. Sejak 2004 hingga 2024, KPK mengaku telah menangani 168 perkara tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN dan BUMD. Kalau ternyata dalam satu tahun ke depan tidak ada penurunan perkara oleh lembaga antirasuah, sudah barang tentu belum ada aksi nyata dari pemerintah pusat.

Tito juga harus serius mendatangi daerah yang pertumbuhan ekonominya tidak bergerak. Kalau masih ditemukan ada patgulipat penggunaan anggaran, jangan ragu-ragu untuk menghadirkan kepala daerah tersebut ke hadapan masyarakat. Tidak perlu sungkan untuk mengekspos pejabat yang bermasalah. Teruslah buat terobosan memakmurkan daerah. Jangan biarkan harapan baru di era Prabowo Subianto kembali layu seperti yang sudah-sudah.