Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Waswas Belanja Negara

25/9/2024 05:00

REALISASI Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 masih menunjukkan indikasi mengkhawatirkan. Per Agustus, belanja negara tumbuh pesat 15,3% jika dibandingkan dengan periode Januari-Agustus tahun lalu. Nilainya mencapai Rp1.930 triliun.

Sebaliknya, pendapatan yang terhimpun hingga Agustus tahun ini baru tercapai sebesar Rp1.777 triliun. Nilai itu menyusut 2,5% ketimbang perolehan pada periode yang sama di 2023.

Dengan mengurangkan belanja dari pendapatan, per Agustus, anggaran negara sudah tekor Rp153,7 triliun. Hal itu berbanding terbalik dengan pengelolaan APBN 2023 yang masih mencatatkan surplus per akhir Agustus. Pendapatan negara ketika itu bahkan melesat 49,8% secara tahunan, melanjutkan torehan positif pada 2022.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Kontraksi pendapatan negara sudah dimulai sejak awal tahun. Tren penyusutan memang mengecil ketimbang pada April 2024 yang sempat mencapai 9% dan Juni 8%. Pada Juli, penyusutan pendapatan kembali menurun di angka 6,2%.

Meski begitu, itu belum bisa menjamin APBN aman. Pasalnya, realisasi belanja tahun ini seperti tanpa rem berupa penghematan. Pengeluaran di sejumlah pos belanja yang kurang produktif dilakukan secara jorjoran bahkan cenderung ugal-ugalan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pesatnya pertumbuhan belanja negara terutama untuk penyelenggaraan pemilu, penyaluran bantuan sosial (bansos), dan pembayaran utang. Publik sudah mengetahui bahwa bansos yang membengkak terjadi pada masa pemilu yang diklaim untuk bantalan dampak El Nino.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Ibarat rumah tangga, keadaan anggaran negara seperti itu sudah besar pasak daripada tiang, yang menimbulkan konsekuensi ‘mantab’ alias makan tabungan. Bila situasi ini gambaran keuangan rumah tangga kelas menengah, malah sudah mulai diteror penagih utang dari penyedia jasa pinjaman online alias pinjol.

Tekanan APBN pun belum usai. Di masa transisi pemerintahan, ada kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan gejolak di masyarakat.

Itu bisa diterjemahkan belum akan ada kenaikan harga-harga yang dikendalikan pemerintah, seperti tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM). Konsekuensinya, subsidi berpotensi membengkak di tengah ketidakpastian yang masih menggelayuti perekonomian global.

Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik

Belum lagi ditambah biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menurut Kementeriaan Keuangan baru 50% terealisasi untuk tahun ini. Defisit anggaran hingga akhir tahun ini sudah diprediksi Kementerian Keuangan melebar dari 2,29% produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,7% PDB. Artinya, utang yang dipakai membiayai defisit juga akan membengkak.

Pelebaran defisit itu semestinya bisa diminimalkan lewat penghematan-penghematan di pos-pos belanja yang kurang memiliki daya dorong perekonomian. Atau, paling tidak, mengalihkannya ke belanja-belanja yang produktif, terutama yang dapat merevitalisasi sektor riil.

Kita perlu mengingatkan pemerintah bahwa sampai dengan Agustus, purchasing manager's index (PMI manufaktur yang mengukur belanja perusahaan) kembali mengalami kontraksi. Ancaman penurunan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) masih di depan mata jutaan pekerja formal.

Baca juga : Kolaborasi Atasi Dampak Ekonomi

Masa transisi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang lesu seperti saat ini justru bukan momentum berleha-leha, sekadar menunggu masa jabatan berakhir. Pemerintah semestinya bekerja keras bersama pengusaha sektor manufaktur untuk merumuskan berbagai kebijakan mengatasi penyusutan industri. Dampaknya bukan hanya sampai ke para pekerja, melainkan juga akan kembali ke APBN lewat pendapatan negara.

Selanjutnya, pandu pemerintahan yang akan datang untuk lebih membelanjakan anggaran secara produktif dengan kebijakan yang tepat. Ada pesan di balik penyebutan langkah pemerintah yang dalam bahasa Indonesia memakai kata 'kebijakan'. Itu agar dalam menyelenggarakan negara dan melayani masyarakat, pemerintah senantiasa menjalankan dengan bijak, yakni mengutamakan kepentingan rakyat.

 

 



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik