Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
TRAGEDI memilukan datang dari Sukabumi, Jawa Barat. Seorang balita berusia 4 tahun meninggal setelah menderita penyakit langka dengan tubuh dipenuhi cacing. Ia mengalami infeksi cacing gelang, juga TBC, karena pola pengasuhan dan sistem kesehatan di lingkungan rumahnya yang sangat jauh dari ideal.
Raya, nama balita tersebut, berasal dari keluarga tidak mampu alias miskin. Kedua orangtuanya diketahui juga dalam kondisi sakit. Ibunya mengalami gangguan kejiwaan, sedangkan sang ayah sudah lama menderita TBC. Karena itu, Raya lebih sering dirawat neneknya. Kebiasaan Raya bermain di kolong rumah dan mengorek-orek tanah diduga menjadi pemicu sakit cacingannya.
Tragedi yang menimpa Raya dan keluarganya tentu tak cukup direspons dan disikapi sebagai peristiwa kematian biasa. Tragedi itu sejatinya mewakili sebagian potret buram perihal masih minimalnya kehadiran negara, terutama dalam hal pemerataan akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Pun, menjadi bukti konkret semakin luruhnya kepedulian masyarakat di lingkungan sekitar yang dahulu sejatinya merupakan salah satu kekuatan sosial bangsa ini.
Kematian Raya adalah pengingat bagi nurani dan akal sehat kita bahwa pemenuhan hak anak, baik dalam pengasuhan, kesehatan, maupun lingkungan hidup yang layak, sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya orangtua anak. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya tersebut. Ketika salah satu pihak, atau bahkan semua pihak absen, terjadilah tragedi kelam seperti yang menimpa Raya.
Negara, dalam hal ini diwakili pemerintah, hendaknya serius menyikapi kejadian itu. Fakta bahwa peristiwa mengenaskan tersebut terjadi di Sukabumi yang notabene tidak berjarak terlalu jauh dari Jakarta, ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan, mengonfirmasi bahwa selama ini pemerintah kurang serius mengurusi perlindungan sosial bagi seluruh warga.
Pemerintah sebetulnya punya jejaring kementerian yang luas. Ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), bahkan ada yang ‘menaunginya’ yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Juga ada pemerintah daerah yang setiap hari bersentuhan langsung dengan isu-isu tersebut.
Artinya, pemerintah punya tangan yang kuat dan panjang yang semestinya bisa menjangkau semua masyarakat, termasuk yang tinggal di pelosok wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) sekalipun. Jadi, sesungguhnya, alangkah muskil bila tragedi sememilukan itu masih terjadi. Kalau yang di Sukabumi saja luput dari pantauan, pengawasan, serta layanan yang memadai, tak terbayangkan jika hal itu terjadi di wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan.
Karena itu, sekali lagi, peristiwa ini harus jadi alarm keras yang menuntut langkah cepat dan terukur pemerintah dalam mengatasi akar persoalan. Saat ini, harus diakui, masih ada keluarga miskin ekstrem yang tidak terdata sehingga luput dari intervensi pemerintah serta jangkauan perlindungan sosial dan layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka.
Keluarga Raya hanyalah satu contoh. Sangat mungkin masih banyak keluarga di Indonesia yang memiliki profil dan beban persoalan yang sama dengan keluarga Raya. Mereka itulah yang mesti menjadi target pemerintah untuk dilindungi, diayomi, dan diberi akses layanan kesehatan yang mumpuni.
Ini memerlukan kerja cepat, tidak sekadar kerja keras. Ini juga membutuhkan kolaborasi dan gerak bersama dari semua pihak, dengan pemerintah sebagai konduktornya. Semua itu demi memastikan tragedi yang menimpa Raya adalah yang terakhir.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved