Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Mencari Mati dengan Korupsi

17/9/2024 05:00

UPAYA pemberantasan korupsi telah menjadi ironi di negeri ini. Pejabat di Indonesia sudah tidak takut lagi untuk melakukan korupsi. Sekalipun ancaman hukuman terbentang di depan mata, mereka tetap nekat menggarong uang rakyat.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membeberkan alasan para pejabat tidak takut lagi berbuat culas. Keuntungan yang mereka peroleh dari hasil mencuri uang negara lebih besar ketimbang risiko yang dihadapi ketika tertangkap akibat korupsi.

Itulah realitas pahit yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, yang diakui secara jujur oleh institusi pemberantasan korupsi. Para pejabat sadar akan risiko bakal tertangkap, tetapi tetap berani berbuat jahat karena melihat peluang dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Jika terjaring oleh operasi tangkap tangan, mereka tinggal menganggap itu sebagai nasib buruk semata, sedang tidak beruntung, atau tengah mendapat 'ujian' dari Tuhan. Toh, ujung-ujungnya mereka akan bebas dalam waktu yang lekas dan masih menyimpan uang sisa hasil korupsi.

Persepsi yang tertanam di benak pejabat itu tentu sangat berbahaya. Mereka akan semakin beringas merampok duit negara, melupakan kewajiban dalam menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh tumpah darah di Republik ini.

Dengan tegas kita katakan bahwa praktik menyimpang itu harus segera dihentikan. Perjudian yang mereka lakukan taruhannya sangatlah besar. Merusak masa depan bangsa, memperlambat pembangunan, memperburuk kemiskinan, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah ialah kenyataan pahit yang mesti ditanggung oleh rakyat.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Karena itu, penguatan KPK selaku lembaga antirasuah juga penguatan institusi aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, sudah mutlak dilakukan. Namun, itu saja tidak cukup. Harus ada terobosan guna menghadapi korupsi yang merupakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa.

Mesti ada perbaikan sistem birokrasi, pengawasan publik yang lebih kuat, pengoptimalan non-conviction based asset forfeiture (perampasan aset tanpa pemidanaan), juga penyempurnaan UU Tindak Pidana Korupsi dengan memasukkan pasal yang mengakomodasi delik illicit enrichment (kekayaan tidak sah).

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya korupsi juga harus diperketat. Aparatur sipil negara atau pejabat negara yang abai dalam melaporkan harta kekayaan harus mendapatkan sanksi. Tidak hanya sanksi administrasi, tetapi juga harus dihukum secara pidana.

Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik

Namun, semua upaya yang telah disodorkan tersebut akan sia-sia manakala tidak ada panglima perang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK itu, terang-terangan mengatakan belum ada satu pun kepala negara yang berani mendeklarasikan zero tolerance terhadap korupsi.

Sekuat apa pun lembaga penegak hukum dan mekanisme hukum yang ada, upaya pemberantasan korupsi akan sulit berhasil tanpa panglima perang yang berdiri di garis depan, dengan keberanian dan ketegasan, menyikat habis pejabat yang mencuri uang rakyat.

Tidak hanya itu, panglima perang itu akan mati-matian berjuang di DPR guna menyempurnakan UU Tipikor, mengesahkan RUU Perampasan Aset, serta mengembalikan nyali KPK. Dengan begitu, nafsu pejabat untuk menggarong duit negara bisa ditekan atau bahkan dihilangkan. Mereka tidak akan lagi berani berbuat korupsi.

Pemberantasan korupsi jangan menjadi slogan semata di tengah praktik rasuah terus merajalela. Harapan besar masyarakat bertumpu pada pemimpin masa depan yang benar-benar memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi. Berani jujur itu hebat, berani korupsi sama saja mencari mati.

 



Berita Lainnya
  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.

  • Urgensi Menaikkan Bantuan Parpol

    24/5/2025 05:00

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.

  • Pertaruhan Kejagung di Kasus Sritex

    23/5/2025 05:00

    SUDAH jatuh tertimpa tangga, masih lagi tertabrak mobil.