Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Pilkada Minus Kompetisi Nyata

14/9/2024 05:00

PELAKSANAAN pemilihan kepala daerah (pilkada) bukan sekadar ajang untuk mencari pemimpin di daerah. Ajang itu semestinya sekaligus sebagai bentuk pendidikan politik bagi rakyat, khususnya dalam berdemokrasi. Namun, sejauh ini, aktivitas pendidikan politik tersebut masih jauh panggang dari api.

Alih-alih menciptakan pemimpin dan memperkuat demokrasi yang lebih berkualitas, perhelatan pilkada masih diliputi oleh kehadiran calon tunggal di berbagai daerah. Pada Pilkada Serentak 2024 ini, misalnya, ada 41 daerah dengan pemilihan hanya diikuti satu pasangan calon. Artinya, mereka akan bertarung menghadapi kotak kosong.

Kondisi itu jelas amat memprihatinkan. Apalagi, jumlah pasangan calon tunggal dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada Pilkada 2015, misalnya, jumlah calon tunggal hanya tiga pasangan. Namun, pada Pilkada 2017, jumlahnya meningkat menjadi 9 dan bertambah menjadi 19 pada 2018, lalu bertambah lagi menjadi 25 pada 2020. Makin maraknya jumlah calon tunggal pada setiap penyelenggaraan pilkada tentu menimbulkan pertanyaan, masih layakkah ini disebut sebagai ajang pesta demokrasi?

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Fenomena semacam ini tentu harus jadi cermin bagi semua partai politik. Bukankah tugas dan kewajiban parpol, salah satunya, ialah menyiapkan dan menciptakan kader calon pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah? Maraknya calon tunggal pada pilkada tahun ini mengundang tanya di benak publik, apa saja yang dikerjakan parpol selama ini? Atau, jangan-jangan ada hal lain yang memperumit seorang calon kepala daerah untuk mengajukan diri?

Apa pun penyebabnya, fenomena semacam ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Harus ada solusi agar kedaulatan rakyat dijunjung tinggi. Para stakeholder, dari mulai Komisi Pemilihan Umum, partai politik, anggota parlemen, maupun para pegiat demokrasi, harus urun rembuk membahas persoalan ini.

Keteguhan untuk menjadikan demokrasi kita sebagai jalan mewujudkan kedaulatan rakyat mesti jadi komitmen semuanya. Demokrasi harus diselamatkan dan dikembalikan kepada jati dirinya. Pilkada dengan calon tunggal, jelas tidak boleh dibiarkan terus terjadi karena hal itu bertentangan dengan prinsip negara demokrasi.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Rakyat, sebagai pemegang hak suara, harus punya pilihan untuk menentukan calon pemimpin di daerahnya. Mereka berhak menentukan pilihan. Jangan cuma disodori satu pasangan, apalagi yang sudah jelas-jelas buruk kualitasnya dan tidak dikehendaki kehadirannya. Pilkada dengan calon tunggal tidak hanya merusak demokrasi, tapi juga mempermulus dominasi kartel politik.

Apalagi, rakyat tidak diberi pilihan. Paling banter mereka tidak akan pergi ke bilik suara sebagai bentuk protes. Dengan semakin banyaknya mereka yang golput, itu jelas bukan pertanda baik bagi kualitas demokrasi.

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, seharusnya kita semua, terutama parpol, malu dengan fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada ini. Itu artinya mereka gagal memberi pendidikan politik kepada rakyat.

Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik

Apalagi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Parpol, jelas-jelas disebutkan tujuan umum pendirian partai politik antara lain untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Adapun tujuan khususnya ialah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka kegiatan politik dan pemerintahan.

Suka atau tidak suka, harus tegas dikatakan, parpol ikut bertanggung jawab melahirkan fenomena maraknya calon tunggal dalam pilkada ini. Sekali lagi ditegaskan, pilkada bukan sekadar memilih calon kepala daerah, tapi juga ajang pertarungan gagasan. Bagaimana visi dan misi para kandidat dipertaruhkan untuk dapat menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut. Di situ dibutuhkan para calon pemimpin yang bernas, bukan dengan otak kosong, apalagi cuma kotak kosong.

 

 



Berita Lainnya
  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.

  • Urgensi Menaikkan Bantuan Parpol

    24/5/2025 05:00

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.

  • Pertaruhan Kejagung di Kasus Sritex

    23/5/2025 05:00

    SUDAH jatuh tertimpa tangga, masih lagi tertabrak mobil.