Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMILIHAN Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 diharapkan menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyat. Pemimpin yang diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat di tingkat daerah. Pemimpin yang mampu menghadirkan solusi atas beragam masalah rakyat di tingkat akar rumput.
Karena itu, seluruh tahapan pilkada sudah semestinya diawali niat baik, cara yang baik, dan kerja-kerja yang baik sesuai kehendak rakyat. Kini, proses pendaftaran pasangan calon telah berakhir. Nama-nama pasangan calon, baik yang tenar maupun samar-samar terdengar, sudah didaftarkan untuk ikut serta dalam kompetisi demokrasi di daerah itu.
Beragam dinamika politik turut mewarnai proses kandidasi dalam penentuan calon kepala daerah. Itulah mengapa perhelatan Pilkada 2024 menjadi momentum berharga bagi perjalanan demokrasi bangsa ini. Tidak hanya karena keserentakannya yang berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia, tetapi juga momentum kembalinya kemenangan suara rakyat atas upaya pembajakan demokrasi oleh para elite.
Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik
Dengan aksi masif mahasiswa dan para aktivis, upaya revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada oleh DPR untuk mengakali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia dan ambang batas akhirnya tamat. Putusan MK yang dikawal oleh rakyat telah meruntuhkan kartel-kartel politik yang ingin menyiasati proses demokrasi demi merebut daulat rakyat menjadi daulat sekelompok elite.
Sebelum terbitnya putusan MK, partai politik mencoba untuk membuat prakondisi calon tunggal dengan memanfaatkan ambang batas pencalonan yang tinggi.
Karena itulah, di saat rakyat dengan upayanya turun ke jalan demi menumbangkan kartel politik dan memperjuangkan gelaran pilkada yang demokratis, menjadi keniscayaan bagi para kandidat untuk menjunjung tinggi jerih payah para pejuang demokrasi tersebut.
Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19
Pantang bagi para kandidat untuk kembali membuat publik kecewa. Para bakal calon petarung semestinya mematrikan niat untuk benar-benar menjadi pemimpin daerah yang lurus serta berkomitmen mendatangkan keadilan dan perbaikan kehidupan rakyat.
Jangan sampai para kandidat hanya menganggap pesta demokrasi daerah sebagai batu loncatan untuk menapaki karier politik. Bekerjalah dengan baik dan sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat di daerah.
Jika kerja Anda bagus, menepati janji-janji, menolak berkhianat kepada rakyat, tentu kesempatan naik kelas ke tingkat nasional akan terbuka lebar. Bukankah banyak pemimpin daerah dengan karier politik akhirnya moncer di tingkat nasional berawal dari komitmen mereka menunaikan janji-janji?
Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik
Negara ini menganut sistem demokrasi dengan desentralisasi. Dalam sistem seperti itu kendali akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian. Artinya, peran pemimpin di daerah sama pentingnya dengan pemimpin nasional, bahkan mungkin lebih penting dalam konteks kebijakan yang langsung berdampak pada rakyat.
Sebab itulah, para kandidat harus benar-benar merancang visi-misi dan program yang langsung berdampak pada rakyat. Pemimpin di daerah tidak perlu mengumbar janji-janji muluk, tapi saat sudah mendapat amanat, di tengah jalan mengkhianati komitmennya kepada masyarakat di daerah.
Pilkada merupakan momentum yang tepat untuk memilih dan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Karena itu, momentum yang bagus ini hendaknya dikawal oleh semua elemen bangsa ini agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil.
Pelajaran dari pemilu serentak perlu dijadikan pedoman agar kecurangan masif yang terjadi tidak lagi terulang. Pilkada juga bisa menjadi upaya untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat.
Jangan sampai pilkada dipenuhi kecurangan dan masifnya politik uang. Kepercayaan rakyat terhadap proses politik harus dijaga. Napas demokrasi harus benar-benar dijaga jangan sampai berhenti. Jangan sampai masyarakat menilai proses politik selama ini merupakan permainan elite belaka.
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved