Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Cara Terbaik Menghormati Rakyat

27/8/2024 05:00

MENGHADIRKAN beragam bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah di ajang pilkada merupakan cara terbaik untuk menghormati rakyat. Dengan cara seperti itu, pilkada selaiknya pesta demokrasi benar-benar semarak dan bernyawa, bukan sekadar ritual lima tahunan yang hampa tanpa makna.

Pilkada Serentak 2024 sempat dibayang-bayangi kekhawatiran terjadinya paceklik calon pemimpin daerah. Penyebabnya ialah syarat yang terlalu berat (threshold) bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon bupati, calon wali kota, dan calon gubernur.

Namun, kesulitan itu akhirnya teratasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga tunggal penafsir konstitusi membuat terobosan luar biasa melalui Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Lembaga yang kini tidak lagi diketuai Anwar Usman itu membuat keran demokrasi terbuka kembali.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Partai politik yang awalnya tidak bisa mengusung siapa pun sebagai calon kepala daerah lantaran tidak memiliki rekan partai untuk memenuhi ambang batas, akhirnya bisa mengajukan calon, bahkan mengusung calon sendiri.

Keran demokrasi itu memang nyaris saja tertutup karena ada tangan-tangan tidak terlihat (invisible hand) yang ingin membegalnya di tengah jalan. Hanya dalam hitungan hari, Badan Legislasi (Baleg) DPR hendak merevisi UU Pilkada dengan menyampingkan putusan MK.

Namun, rakyat yang sudah muak dengan sandiwara politik serempak bergerak. Mereka turun ke jalan, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan sejumlah kota di luar Pulau Jawa seperti di Makassar.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Gelombang aspirasi rakyat yang semakin membesar tidak lagi bisa dibendung. DPR akhirnya menyerah. Mereka tidak memaksakan untuk merevisi UU Pilkada yang berpotensi besar menjadikan negeri ini dikuasai oleh kartel politik.

Dalam rapat konsultasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Minggu (25/8) lalu, para wakil rakyat di Senayan memutuskan untuk menggunakan nurani mereka. Terbitlah peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) baru yang telah mengakomodasi sejumlah putusan MK, termasuk soal batas usia pencalonan.

Partai politik yang semula tersandera dengan urusan threshold mulai leluasa menyiapkan figur-figur terbaik, baik kader maupun nonkader, untuk menjadi calon pemimpin baru di daerah. Dinamika pencalonan menjelang dan saat pendaftaran calon yang dimulai kemarin (Selasa, 27/8) pun meningkat.

Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik

Di Jakarta, misalnya, PDIP yang kembali memiliki energi untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri, hingga kemarin masih tampak sangat intens mengutak-atik pasangan calon yang bakal mereka ajukan. Begitu pula di Banten, ketika Partai Golkar balik badan mengusung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi untuk Pemilihan Gubernur Banten.

Partai beringin mencabut dukungan untuk Andra Soni-Dimyati Natakusumah sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur. Padahal, Golkar sudah menyerahkan formulir B1-KWK kepada Andra-Dimyati sebagai salah satu syarat pencalonan ke KPU Provinsi Banten. Di sisi lain, Airin-Ade sebelumnya sudah dideklarasikan PDIP sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

Apa yang dilakukan PDIP di Jakarta, juga perubahan sikap Golkar di Banten, tentu harus diapresisasi. Publik bisa melihat mereka tengah menjalankan fungsi sebagai partai politik yang sesungguhnya, yakni menjadi sarana kaderisasi dan seleksi pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Bukan tidak mungkin langkah itu juga bakal diikuti oleh partai politik lain. Mesti kita tegaskan, kontestasi pilkada tidak melulu dimaknai kalkulasi menang-kalah, tetapi bagaimana partai politik responsif mendengarkan kehendak rakyat yang merindukan hadirnya beragam bakal calon pemimpin daerah. Inilah demokrasi yang sejati, demokrasi yang memungkinkan rakyat memperoleh banyak pilihan. Bukan demokrasi seolah-olah, demokrasi yang tidak memungkinkan rakyat selaku pemegang kedaulatan mendapatkan pemimpin daerah yang kompetitif dan berkualitas.

 

 



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik