Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMASUKI tahun terakhir delapan dekade Indonesia merdeka, sejumlah capaian telah diraih. Itulah mengapa, kemerdekaan bisa menjadi jembatan emas bagi bangsa ini untuk meraih puncak-puncak kejayaan. Kemerdekaan ialah suluh penerang yang membangkitkan optimisme bagi lempangnya jalan menuju kemajuan bangsa.
Namun, jujur kita akui tidak sepenuhnya cita-cita kemerdekaan sudah mampu diwujudkan. Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan, namun belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan.
Tujuan kemerdekaan tidak lain agar bangsa ini berdaulat dan sejahtera. Cita-cita bangsa ini, sebagaimana berkali-kali disampaikan oleh Presiden Sukarno ialah bahwa di dalam Indonesia yang merdeka tidak boleh ada kemiskinan. Dalam pidato di hadapan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, pertama.kali Bung Karno menandaskan itu.
Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik
Tapi, jalan memberantas kemiskinan teramat terjal dan berliku. Hingga kini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret lalu, lebih dari 25 juta anak bangsa masih hidup dalam jeratan kemiskinan. Bahkan, lebih dari 2 juta orang di antaranya masuk kategori miskin ekstrem alias amat sangat miskin.
Benar bahwa angka tersebut sudah turun tajam bila dibandingkan dengan kondisi dua dekade yang lalu. Bahkan, dalam pidato kenegarannya yang terakhir, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem telah mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8%.
Namun, penurunan itu tetap belum sesuai dengan target menghilangkan kemiskinan ekstrem di akhir tahun ini. Belum lagi sejumlah analisis ekonom menunjukkan fondasi kebijakan upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan ini rapuh. Pasalnya, penopang kebijakan itu bergantung pada bantuan sosial (bansos), bukan efek dari sistem perekonomian.
Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19
Indikasinya, meskipun pertumbuhan ekonomi relatif kuat namun cakupan bansos meningkat secara sangat signifikan. Dalam situasi normal dan kebijakan normal, ketika pertumbuhan ekonomi bagus tentu kebijakan bansos dikurangi, karena ekonomi bergerak di tingkat bawah.
Kenyataannya, meskipun pertumbuhan ekonomi di atas 5%, anggaran belanja bansos yang sangat besar terus dipertahankan meski pandemi telah berakhir. Anggaran belanja bansos pada 2023 mencapai Rp146,5 triliun dan pada 2024 mencapai Rp152,3 triliun, meningkat daripada anggaran sebelum pandemi yang Rp112,5 triliun pada 2019.
Ke depan, upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan harus lebih berkualitas. Kebijakan yang benar-benar mampu untuk mengangkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat agar merdeka dari kemelaratan harus serius dijalankan. Memerangi kemiskinan bukan lagi kebijakan yang melulu bertopang pada bansos yang rapuh dan tidak memberdayakan rakyat.
Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik
Untuk itulah, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi momen penting. Rakyat tentu berharap, bahwa upaya pengentasan mereka dari kemiskinan benar-benar dibangun di atas fondasi yang kuat.
Apalagi, Prabowo berulang kali dalam kampanyenya mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan yang bisa membuat kemiskinan di Indonesia hilang. Bahkan, menurut Prabowo, Indonesia belum sepenuhnya merdeka selama masih ada rakyat yang hidup dalam kemiskinan.
Hari ini, Indonesia merayakan 79 tahun kemerdekaannya yang telah menandai sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Setiap peringatan kemerdekaan tentu selalu dibarengi dengan evaluasi pencapaian dan optimisme menatap masa depan.
Baca juga : Kolaborasi Atasi Dampak Ekonomi
Momen kali ini menjadi berbeda dengan Ibu Kota Nusantara menjadi pusat perayaan dan upacara. Hal itu menandakan awal dari transformasi besar bagi Indonesia menuju masa depan yang tidak lagi Jawasentris melainkan Indonesiasentris demi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.
Indonesiasentris yang melambangkan pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, pelaksanaan keadilan. Memasuki tahun terakhir dalam dekade kedelapan usianya, bangsa ini tentu masih terus berupaya menatap masa depan dengan penuh optimisme untuk mewujdkan kemerdekaan sepenuhnya, termasuk kebebasan dari kemiskinan.
Dirgahayu Indonesiaku, merdeka.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.
DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret
DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved