Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MEMASUKI tahun terakhir delapan dekade Indonesia merdeka, sejumlah capaian telah diraih. Itulah mengapa, kemerdekaan bisa menjadi jembatan emas bagi bangsa ini untuk meraih puncak-puncak kejayaan. Kemerdekaan ialah suluh penerang yang membangkitkan optimisme bagi lempangnya jalan menuju kemajuan bangsa.
Namun, jujur kita akui tidak sepenuhnya cita-cita kemerdekaan sudah mampu diwujudkan. Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan, namun belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan.
Tujuan kemerdekaan tidak lain agar bangsa ini berdaulat dan sejahtera. Cita-cita bangsa ini, sebagaimana berkali-kali disampaikan oleh Presiden Sukarno ialah bahwa di dalam Indonesia yang merdeka tidak boleh ada kemiskinan. Dalam pidato di hadapan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, pertama.kali Bung Karno menandaskan itu.
Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik
Tapi, jalan memberantas kemiskinan teramat terjal dan berliku. Hingga kini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret lalu, lebih dari 25 juta anak bangsa masih hidup dalam jeratan kemiskinan. Bahkan, lebih dari 2 juta orang di antaranya masuk kategori miskin ekstrem alias amat sangat miskin.
Benar bahwa angka tersebut sudah turun tajam bila dibandingkan dengan kondisi dua dekade yang lalu. Bahkan, dalam pidato kenegarannya yang terakhir, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem telah mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8%.
Namun, penurunan itu tetap belum sesuai dengan target menghilangkan kemiskinan ekstrem di akhir tahun ini. Belum lagi sejumlah analisis ekonom menunjukkan fondasi kebijakan upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan ini rapuh. Pasalnya, penopang kebijakan itu bergantung pada bantuan sosial (bansos), bukan efek dari sistem perekonomian.
Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19
Indikasinya, meskipun pertumbuhan ekonomi relatif kuat namun cakupan bansos meningkat secara sangat signifikan. Dalam situasi normal dan kebijakan normal, ketika pertumbuhan ekonomi bagus tentu kebijakan bansos dikurangi, karena ekonomi bergerak di tingkat bawah.
Kenyataannya, meskipun pertumbuhan ekonomi di atas 5%, anggaran belanja bansos yang sangat besar terus dipertahankan meski pandemi telah berakhir. Anggaran belanja bansos pada 2023 mencapai Rp146,5 triliun dan pada 2024 mencapai Rp152,3 triliun, meningkat daripada anggaran sebelum pandemi yang Rp112,5 triliun pada 2019.
Ke depan, upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan harus lebih berkualitas. Kebijakan yang benar-benar mampu untuk mengangkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat agar merdeka dari kemelaratan harus serius dijalankan. Memerangi kemiskinan bukan lagi kebijakan yang melulu bertopang pada bansos yang rapuh dan tidak memberdayakan rakyat.
Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik
Untuk itulah, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi momen penting. Rakyat tentu berharap, bahwa upaya pengentasan mereka dari kemiskinan benar-benar dibangun di atas fondasi yang kuat.
Apalagi, Prabowo berulang kali dalam kampanyenya mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan yang bisa membuat kemiskinan di Indonesia hilang. Bahkan, menurut Prabowo, Indonesia belum sepenuhnya merdeka selama masih ada rakyat yang hidup dalam kemiskinan.
Hari ini, Indonesia merayakan 79 tahun kemerdekaannya yang telah menandai sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Setiap peringatan kemerdekaan tentu selalu dibarengi dengan evaluasi pencapaian dan optimisme menatap masa depan.
Baca juga : Kolaborasi Atasi Dampak Ekonomi
Momen kali ini menjadi berbeda dengan Ibu Kota Nusantara menjadi pusat perayaan dan upacara. Hal itu menandakan awal dari transformasi besar bagi Indonesia menuju masa depan yang tidak lagi Jawasentris melainkan Indonesiasentris demi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.
Indonesiasentris yang melambangkan pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, pelaksanaan keadilan. Memasuki tahun terakhir dalam dekade kedelapan usianya, bangsa ini tentu masih terus berupaya menatap masa depan dengan penuh optimisme untuk mewujdkan kemerdekaan sepenuhnya, termasuk kebebasan dari kemiskinan.
Dirgahayu Indonesiaku, merdeka.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved