Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
IBU Kota Nusantara (IKN) diklaim bukan hanya akan jadi pusat pemerintahan baru Indonesia. IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diharapkan pula menjadi langkah strategis menghadirkan simpul-simpul baru pertumbuhan ekonomi yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan sepenuh-penuhnya.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara juga diyakini dapat mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan ekonomi utama Indonesia. Dengan demikian, berbagai persoalan klasik yang kerap menghantui dan mengepung Batavia seperti kemacetan, banjir, dan polusi bisa teratasi dengan segera.
Pikiran-pikiran utama itu yang kerap disampaikan Jokowi kala dia mulai menggodok megaproyek IKN. Ia ingin persoalan Jakarta teratasi dan di saat bersamaan menghadirkan pembangunan di Republik ini yang tidak bersifat Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris. Pusat-pusat pertumbuhan harus tersebar ke berbagai wilayah Indonesia sehingga dengan cara itu impian pemerataan pembangunan yang sedari dulu digaungkan sejak era kemerdekaan dapat benar-benar terwujud.
Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik
Namun, pembangunan IKN bukan seperti kisah Roro Jonggrang yang hanya dalam semalam terbangun 1.000 candi. Sejak RUU IKN disahkan menjadi UU IKN pada 18 Januari 2022, progres keseluruhan pembangunan IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang diperkirakan baru mencapai 15%.
Proyek seambisius IKN memang membutuhkan waktu panjang sekurang-kurangnya 15-20 tahun, tidak mungkin instan dalam 2-3 tahun. Hal itu dapat dipahami karena pembangunan IKN dengan segala kontroversinya pasti melibatkan berbagai aspek seperti infrastruktur, lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Jokowi juga menyebut IKN masih memerlukan investasi dari para investor, baik dalam maupun luar negeri. Alasannya ialah APBN hanya digunakan untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan. Penggunaan APBN yang hanya difokuskan pada kawasan inti pemerintahan sekaligus menunjukkan bahwa keinsafan pemerintah akan keterbatasan sumber daya harus dibarengi dengan kolaborasi bersama investor.
Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19
Dalam rencana pemerintah, pembangunan IKN membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun. Dari total anggaran itu, pemerintah memutuskan APBN dapat mendanai pembangunan IKN sekitar 19% dari total kebutuhan pembiayaan atau berkisar Rp89,4 triliun. Sisanya akan dibiayai investor dengan beberapa skema kerja sama yang telah disiapkan.
Harus diakui bahwa langkah kolaborasi pemerintah dan swasta sangatlah realistis mengingat skala dan besarnya investasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, menggaet investor dari dalam dan luar negeri ialah langkah yang terbilang strategis untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN dalam jangka panjang.
Tentu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bukan semata-mata urusan mencari investor dan ketersediaan anggaran. Persoalan dengan masyarakat sekitar, yakni pemenuhan hak-hak adat, amat krusial untuk diselesaikan guna memastikan pembangunan IKN berjalan dengan adil dan inklusif.
Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik
Kemudian, urusan teknis soal kelengkapan infrastruktur bangunan dan ketersediaan air juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan Otoritas IKN (OIKN) agar kota itu bisa berfungsi dengan baik dan mendukung kehidupan sehari-sehari warganya, tidak sekadar terlihat indah dan megah di maketnya.
Jangan lupakan pula bahwa pembangunan IKN tidak boleh dipaksakan selesai dalam waktu singkat. Proyek tersebut butuh keberlanjutan dengan, tentu saja, harus tetap memperhatikan kekuatan dan kemampuan anggaran negara. Memaksakan pembangunan IKN dalam waktu singkat dengan gerojokan anggaran yang superbesar hanya akan mengorbankan kepentingan nasional lain yang mungkin jauh lebih prioritas.
Semua hal di atas penting ditangani dan diselesaikan agar visi menjadikan IKN sebagai katalisator ekonomi guna melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru dapat tercapai. Momentum peringatan HUT ke-79 RI yang akan digelar di IKN mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan IKN benar-benar menjadi simbol kemajuan dan kebangkitan ekonomi Indonesia.
Peringatan HUT ke-79 RI di IKN bukan sekadar perayaan, melainkan sebuah deklarasi bahwa Indonesia sedang berubah menuju masa depan yang lebih baik. Apabila kemerdekaan telah dimenangi, pembangunan direalisasikan, saatnya pemerataan harus dicapai.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved