Headline

Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.

Fokus

PSG masih ingin menambah jumlah pemain muda.

IKN dan Kemerdekaan Kita

09/8/2024 05:00

IBU Kota Nusantara (IKN) diklaim bukan hanya akan jadi pusat pemerintahan baru Indonesia. IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diharapkan pula menjadi langkah strategis menghadirkan simpul-simpul baru pertumbuhan ekonomi yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan sepenuh-penuhnya.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara juga diyakini dapat mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan ekonomi utama Indonesia. Dengan demikian, berbagai persoalan klasik yang kerap menghantui dan mengepung Batavia seperti kemacetan, banjir, dan polusi bisa teratasi dengan segera.

Pikiran-pikiran utama itu yang kerap disampaikan Jokowi kala dia mulai menggodok megaproyek IKN. Ia ingin persoalan Jakarta teratasi dan di saat bersamaan menghadirkan pembangunan di Republik ini yang tidak bersifat Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris. Pusat-pusat pertumbuhan harus tersebar ke berbagai wilayah Indonesia sehingga dengan cara itu impian pemerataan pembangunan yang sedari dulu digaungkan sejak era kemerdekaan dapat benar-benar terwujud.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Namun, pembangunan IKN bukan seperti kisah Roro Jonggrang yang hanya dalam semalam terbangun 1.000 candi. Sejak RUU IKN disahkan menjadi UU IKN pada 18 Januari 2022, progres keseluruhan pembangunan IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang diperkirakan baru mencapai 15%. 

Proyek seambisius IKN memang membutuhkan waktu panjang sekurang-kurangnya 15-20 tahun, tidak mungkin instan dalam 2-3 tahun. Hal itu dapat dipahami karena pembangunan IKN dengan segala kontroversinya pasti melibatkan berbagai aspek seperti infrastruktur, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Jokowi juga menyebut IKN masih memerlukan investasi dari para investorbaik dalam maupun luar negeri. Alasannya ialah APBN hanya digunakan untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan. Penggunaan APBN yang hanya difokuskan pada kawasan inti pemerintahan sekaligus menunjukkan bahwa keinsafan pemerintah akan keterbatasan sumber daya harus dibarengi dengan kolaborasi bersama investor.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Dalam rencana pemerintah, pembangunan IKN membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun. Dari total anggaran itu, pemerintah memutuskan APBN dapat mendanai pembangunan IKN sekitar 19% dari total kebutuhan pembiayaan atau berkisar Rp89,4 triliun. Sisanya akan dibiayai investor dengan beberapa skema kerja sama yang telah disiapkan.

Harus diakui bahwa langkah kolaborasi pemerintah dan swasta sangatlah realistis mengingat skala dan besarnya investasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, menggaet investor dari dalam dan luar negeri ialah langkah yang terbilang strategis untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN dalam jangka panjang.

Tentu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bukan semata-mata urusan mencari investor dan ketersediaan anggaran. Persoalan dengan masyarakat sekitar, yakni pemenuhan hak-hak adatamat krusial untuk diselesaikan guna memastikan pembangunan IKN berjalan dengan adil dan inklusif. 

Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik

Kemudian, urusan teknis soal kelengkapan infrastruktur bangunan dan ketersediaan air juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan OtoritaIKN (OIKN) agar kota itu bisa berfungsi dengan baik dan mendukung kehidupan sehari-sehari warganya, tidak sekadar terlihat indah dan megah di maketnya. 

Jangan lupakan pula bahwa pembangunan IKN tidak boleh dipaksakan selesai dalam waktu singkat. Proyek tersebut butuh keberlanjutan dengan, tentu saja, harus tetap memperhatikan kekuatan dan kemampuan anggaran negara. Memaksakan pembangunan IKN dalam waktu singkat dengan gerojokan anggaran yang superbesar hanya akan mengorbankan kepentingan nasional lain yang mungkin jauh lebih prioritas. 

Semua hal di atas penting ditangani dan diselesaikan agar visi menjadikan IKN sebagai katalisator ekonomi guna melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru dapat tercapai. Momentum peringatan HUT ke-79 RI yang akan digelar di IKN mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan IKN benar-benar menjadi simbol kemajuan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. 

Peringatan HUT ke-79 RI di IKN bukan sekadar perayaan, melainkan sebuah deklarasi bahwa Indonesia sedang berubah menuju masa depan yang lebih baik. Apabila kemerdekaan telah dimenangi, pembangunan direalisasikan, saatnya pemerataan harus dicapai.

 



Berita Lainnya
  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.