Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Sudahi Cekcok Deindustrialisasi

09/8/2024 05:00

ANEH tapi nyata, sekaligus menggelikan. Begitulah respons yang bisa diberikan jika melihat fenomena saling tuding antara Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, beberapa hari terakhir ini. Bukannya menyelesaikan masalah deindustrialisasi yang tengah menyerang sektor manufaktur, mereka malah sibuk berperang kata-kata.

Aksi mereka mengingatkan kita pada film Tom and Jerry, film seri kartun yang digandrungi anak kecil pada zaman dulu. Di tiap serinya, dua tokoh film kartun itu lebih kerap berseteru ketimbang berdamai.

Ada saja bahan untuk mereka ributkan dan justru itu yang selalu dinantikan penonton. Anak-anak, bahkan hingga orang dewasa, dibuat terpingkal-pingkal saat menyaksikan perseteruan tokoh kucing dan tikus tersebut. Semua terhibur oleh aksi mereka.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Namun, jika melihat perseteruan Kemenperin dan Ditjen Bea Cukai, apakah masyarakat akan terhibur? Bisa jadi menggelikan, tapi rasanya tak ada satu pun yang terhibur.

Hanya orang yang senang melihat bangsa ini susah yang bisa terhibur dari perseteruan dua organ pemerintahan itu. Mereka sama-sama tak mau dituding sebagai penyebab deindustrialisasi yang terjadi saat ini.

Lembaga pemeringkat S&P Global telah menempatkan industri manufaktur Tanah Air berada di fase kontraksi mulai Juli 2024. Kinerja industri sejatinya sudah mulai turun sejak April 2024 saat industri mulai tak lagi menerima pesanan baru. Sejak saat itu, pabrikan manufaktur beroperasi hanya untuk memproduksi barang-barang berdasarkan pesanan lama.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

S&P Global juga mencatat, lebih dari dua tahun terakhir ini, pabrik-pabrik sudah mulai mengurangi pembelian bahan baku. Mereka juga terus mengurangi jumlah pekerja mereka perlahan-lahan. Kabar pemutusan hubungan kerja terus mengalir tiap harinya dari berbagi penjuru daerah industri.

Menteri Perindustrian mengaku tak kaget atas hasil survei S&P Global tersebut. Ia melihat kebijakan pemerintah yang merelaksasi impor dari luar negeri, termasuk impor barang-barang manufaktur, jadi biang keladinya.

Tren penurunan PMI manufaktur kian anjlok sejak Peraturan Menteri Perdagangan No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diterbitkan pada Mei 2024.

Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik

Menurut Menperin, jika pemerintah bisa segera kembali ke kebijakan yang pro pada industri dalam negeri, PMI manufaktur Indonesia akan segera naik lagi ke posisi ekspansi.

Namun, apa daya, situasinya kini malah tambah keruh. Kemenperin menuding Ditjen Bea Cukai tidak transparan saat meloloskan 26.415 kontainer barang impor untuk keluar dari pelabuhan pada Mei silam. Bea Cukai dinilai ogah-ogahan saat diminta menjelaskan isi kontainer tersebut.

Data isi kontainer impor itu tentunya teramat penting. Jika isinya ialah barang jadi dan kemudian dibolehkan keluar dari pelabuhan, tamatlah riwayat industri manufaktur dalam negeri.

Baca juga : Kolaborasi Atasi Dampak Ekonomi

Hingga kini, belum ada jawaban tegas dari Bea Cukai atas tudingan tersebut. Namun, yang pasti, kabar penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi.

Per 6 Agustus 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 43.586 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah itu ditengarai kuat akan terus bertambah hingga akhir tahun seiring dengan terus bertambahnya pabrik yang tutup.

Drama Tom and Jerry antarorgan pemerintahan mestinya segera disudahi. Sama sekali tak menghibur, sebaliknya malah memuakkan.

Presiden selaku pemimpin pemerintahan tentunya tak bisa berlama-lama membiarkan anak buahnya berseteru sendiri. Segera panggil para menteri, suruh mereka bikin kebijakan agar mesin-mesin pabrik dapat hidup kembali dan tenaga kerja terserap lagi.

Terlalu lama negeri ini membiarkan pejabatnya saling tuding, khususnya bila rapor merah benar-benar menyala. Demi rakyat dan bangsa, sudahi itu semua.

 



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik