Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
BAHWA perbedaan adalah rahmat kiranya masih sekadar anggapan. Realitasnya, di negeri ini perbedaan tak jarang menjadi biang masalah, pemecah belah, bahkan pemantik permusuhan sesama anak bangsa.
Kita semua tahu, bangsa ini dibangun dari sekian banyak perbedaan. Kita semua paham, sejak awal pun bangsa ini sudah akrab dengan kemajemukan. Kita semua juga mengerti, oleh founding fathers, para bapak bangsa, perbedaan dan kemajemukan itu dijadikan fondasi untuk membangun bangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Sampai saat ini, perbedaan dan kemajemukan itu pun masih ada. Ia tak mungkin kita hilangkan. Menghilangkannya sama saja mengingkari hukum alam. Yang harus kita lakukan ialah bagaimana mengelola perbedaan dan kemajemukan agar menjadi kekuatan, bukan biang persoalan.
Yang jadi soal, tak semua yang ideal itu bisa kita lakukan. Sudah cukup lama kita hidup dalam perbedaan yang salah arah. Sudah bertahun-tahun kita terbelah. Antara kami dan mereka kerap mendominasi kehidupan sosial. Kekitaan kita sebagai bangsa pun pergi entah ke mana.
Sekat-sekat tebal itu ada di hampir semua sisi kehidupan. Terlebih di dunia politik, dunia yang faktanya cenderung mencerai-beraikan.
Pesta demokrasi yang seharusnya menggembirakan, dalam beberapa episode terakhir justru memantik permusuhan. Rivalitas tak lagi didasarkan pada sportivitas, tetapi lebih dilandaskan pada nafsu untuk menegasikan.
Situasi seperti itu pula yang sudah mulai kita rasakan, padahal Pemilu 2024 masih sekitar dua tahun lagi. Perbedaan pilihan soal bakal calon presiden, misalnya, tak dianggap sebagai kewajaran. Deklarasi kandidat yang selayaknya ditanggapi dengan kesiapan untuk berkontestasi, justru disambut dengan amarah, dengan emosi.
Hanya karena bakal capres, jalinan pertemanan dengan gampang diputuskan. Dulu kawan sekarang lawan, itulah sikap picik yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita saksikan di pentas perpolitikan Tanah Air saat ini.
Tentu, sikap itu tidak baik buat bangsa. Karena itu, sangat tepat imbauan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga kesepakatan nasional. Pada peringatan Hari Santri di Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dua hari lalu, Wapres mengingatkan, perbedaan politik menjelang atau pada Pemilu 2024 nanti tak boleh membuat kita bermusuhan.
Kiai Ma'ruf menekankan pula, kalau berbeda partai maka harus bersikap lakum partaiyukum walana partayuna. Partai Anda, partai Anda, partai saya, partai saya. Kalau berbeda capres maka wajib berprinsip capresukum walana capresyuna. Bagi kalian capres kalian, bagi kami capres kami.
Beda capres boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Demokrasi justru tak sehat, malah sakit-sakitan, jika semua orang punya capres yang sama. Calon tunggal akan membuat demokrasi mati.
Biarkan Pemilu 2024 berjalan di rel demokrasi yang hidup. Beda pilihan capres bukan berarti alasan untuk menghujat, menyerang, memfitnah, meniadakan yang lain. Harus kita katakan, di dunia maya, di media sosial, perilaku keliru seperti itu tak lagi berpijak pada akal sehat. Narasi-narasi yang mereka unggah di luar keadaban.
Di dunia nyata, capres juga memicu agresivitas politik. Celakanya lagi, tabiat seperti itu ditunjukkan oleh para elite. Mereka yang semestinya memberikan teladan apik bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana bermain politik dengan cantik, malah sebaliknya menyodorkan contoh buruk dengan membuka permusuhan.
Pemilu 2024 baru pemanasan. Perjalanannya masih sangat panjang. Ia tak boleh dibuat semakin panas. Biarkan perbedaan menjadi warna yang indah dalam kompetisi, dan kita, utamanya para elite, harus memastikan itu dengan sikap dan perilaku yang menyejukkan.
KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved