Headline

Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.

Bebas Aktif Bawa Perdamaian

01/7/2022 05:00
Bebas Aktif Bawa Perdamaian
(MI/Duta)

 

DIBUTUHKAN suara kemanusiaan untuk membuka dialog menuju perdamaian di tengah invasi Rusia ke Ukrania yang saat ini memasuki hari ke-128.

Suara kemanusiaan itulah yang dibawa Presiden Joko Widodo yang tadi malam waktu Indonesia Barat menemui Presiden Rusia Vladimir Putin setelah sehari sebelumnya menjumpai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Presiden Jokowi berada dalam posisi yang tepat untuk membukakan jalan dialog antara Rusia dan Ukraina. Disebut tepat karena Indonesia merupakan negara bebas aktif yang tidak memiliki kepentingan politik atas Rusia maupun Ukraina.

Satu-satunya kepentingan Indonesia, sesuai perintah konstitusi, ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks itulah dimaknai Jokowi menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin.

Harus jujur diakui bahwa Jokowi memahami sepenuhnya bagaimana menjalankan politik bebas aktif dalam kondisi dunia, dan tentunya Indonesia sendiri, dengan sumber daya alam yang kian terbatas, sementara level-level ekstrem lingkungan terus meningkat.

Jika dahulu Soekarno menjalankan konsep bebas aktif dengan berbagai langkah radikal yang mengusik ego blok Barat dan Timur, kemudian Adam Malik melalui langkah good neighbourhood policy lewat ASEAN, kini Presiden Jokowi menjalankannya dengan menjadi jembatan dialog Ukraina-Rusia.

Jembatan dialog ini memang harus dibangun karena kedua negara yang sedang berperang itu memegang peranan penting untuk pasokan pangan, khususnya gandum, dan energi dunia. Indonesia mendorong agar aneka komoditas asal kedua negara itu kembali bisa masuk ke pasar internasional.

Keluwesan diplomasi Jokowi ditunjang posisi Indonesia sebagai Presidensi G-20. Karena itulah, Jokowi menyampaikan undangan secara langsung kepada Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G-20 yang diselenggarakan November tahun ini di Bali. Undangan serupa sudah disampaikan kepada Putin sebelumnya.

Di tengah kegentingan dan ancaman kebangkrutan puluhan negara, G-20 memang tidak bisa mengucilkan Rusia. Betul bahwa pemberian sanksi embargo adalah hak setiap negara. Akan tetapi, jalan dialog tetap harus dibuka.

Meski dinamakan misi perdamaian, kita tentunya pula jangan naif mengartikan bahwa jabat tangan apalagi perdamaian segera tercapai. Bahkan Jokowi pun mengakui hal itu sangatlah sulit. Dari situ pula mestinya kita memahami bahwa tujuan Jokowi ialah pemulihan setahap demi setahap atau bahkan sedikitnya mencegah situasi yang lebih memburuk.

Hal itu Jokowi nyatakan dengan dukungan bagi upaya PBB untuk jaminan keamanan bagi akses pelabuhan Ukraina sehingga ekspor bisa berjalan. Tidak hanya itu, Jokowi pun berkomitmen mendukung pemulihan dalam negeri Ukraina dengan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kyiv.

Apa pun hasil kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia, kita harus berbangga bahwa Indonesia telah membuat langkah nyata untuk menuju perdamaian yang diharapkan. Jokowi telah memperlihatkan ketokohannya di dunia internasional yang pantang gentar menyampaikan suara kemanusiaan dan suara akal waras kepada negara yang sedang berperang.

Indonesia bukanlah mencari pamor demi KTT G-20, apalagi gimik-gimik nyali. Kita menunjukkan kepada dunia pemahaman mendasar antara menjalin perdamaian, menghormati kedaulatan tiap negara, dan menjunjung kepentingan bangsa sendiri.



Berita Lainnya
  • Alarm Pengelolaan Sampah

    05/2/2026 05:00

    BALI, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang.

  • Jaga Regenerasi Bulu Tangkis Kita

    04/2/2026 05:00

    SEJAK Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antarnegara punya arti amat besar.

  • Meneruskan Ambang Batas Parlemen

    03/2/2026 05:00

    KUALITAS demokrasi suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesehatan partai politik.

  • Tindak Aksi Kemplang Pajak

    02/2/2026 05:00

    DI saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi.

  • Benahi Bursa Efek Indonesia

    31/1/2026 05:00

    KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.

  • Jangan Ulangi Kasus Hogi

    30/1/2026 05:00

    DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

  • Memangkas BBM Subsidi Berbasis Keadilan

    29/1/2026 05:00

    PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

  • Menunggu Bukti Aksi Purbaya

    28/1/2026 05:00

    BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.

  • Gaji Kecil bukan Pembenar Aksi Korup

    27/1/2026 05:00

    Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.

  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.

  • Akhiri Menyalahkan Alam

    24/1/2026 05:00

    BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.

  • Pencabutan Izin bukan Ajang Basa-basi

    23/1/2026 05:00

    PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.

  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.