JIKA ada ungkapan badai pasti berlalu maka dalam situasi pandemi kita juga harus belajar tentang badai yang datang berkali-kali. Badai covid-19 nyatanya berulang karena varian baru yang masih terus bermunculan.
Permasalahannya terletak pada seberapa cepat badai bisa dilalui. Dalam kondisi pandemi, sesungguhnya manusia memiliki kemampuan untuk mengontrol keadaan dan tidak hanya benar-benar pasrah.
Kemampuan itu terletak pada vaksinasi dan, tentunya pula, kedisiplinan menerapkan protokol 5M. Sayangnya, ada kala ketika protokol itu benar-benar diuji, bahkan cenderung kalah. Itulah yang terjadi saat musim liburan panjang.
Sejumlah musim libur panjang yang lalu telah membawa konsekuensi kenaikan kasus cukup tinggi di Tanah Air. Musim libur Agustus 2020 mengakibatkan terjadi kenaikan kasus hingga 119% dan tingkat kematian mingguan meningkat mencapai 57%. Libur panjang Oktober-November 2020 menyebabkan terjadinya kenaikan kasus hingga 95% dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75%. Bahkan, Mei-Juni lalu kita menanggung tsunami covid-19 akibat paduan faktor varian delta dan protokol kesehatan yang terabaikan selama libur panjang Idul Fitri.
Maka, menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, sangat wajar jika segala potensi kembalinya badai covid-19 mesti ditutup sebab ancamannya bukan isapan jempol.
Sejumlah negara seperti Inggris dan tetangga kita, Singapura, tengah mengalami kenaikan kasus harian. Salah satu faktornya ialah varian baru, termasuk varian R1 yang berasal dari Amerika Serikat. Betul bahwa lonjakan kasus itu tidak berujung pada angka kematian yang tinggi, tapi tetap bahayanya tidak bisa dianggap sepele.
Terlebih, dari penelitian di Jepang, varian tersebut terbukti mampu melewati antibodi hasil dua kali vaksin. Ini berarti varian itu memiliki kemampuan bertahan yang tinggi meski tingkat penularan dan keparahannya tidak sekejam varian delta.
Maka, langkah yang dilakukan Presiden Jokowi ialah mengantisipasi prediksi adanya 19,9 juta orang yang akan mudik di momen Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Jokowi mengharapkan seluruh unsur Forkopimda merancang strategi secara detail untuk menekan mobilisasi masyarakat.
Dari kondisi selama ini memang terlihat peran pemda sangat penting dalam menekan angka penularan covid-19. Peraturan yang diterapkan sejumlah pemda yang menjadi tujuan wisata terlihat mampu memaksa masyarakat menaati prokes dan menekan mobilitas. Contohnya, pembatasan pelat kendaraan bermotor dan peraturan wajib vaksinasi bagi pengunjung kawasan wisata.
Di sisi lain, kita juga berharap penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah pusat. Penutupan pintu masuk dari negara-negara varian baru ataupun tempat lonjakan kasus, tidak bisa dibantah adalah penghalau bencana paling utama. Sejurus pula, penegakan aturan karantina dari luar negeri adalah hal multak. Lagi-lagi kasus Rachel Venya adalah puncak gunung es kasus pelanggaran karantina di Indonesia. Ini mutlak harus dihentikan.
Berikutnya, penyempurnaan lebih jauh aplikasi Pedulilindungi harus dilakukan. Saat ini sudah ada sejumlah pihak yang bisa menawarkan sertifikat vaksin palsu yang bisa pula dipakai untuk aplikasi tersebut. Praktik ilegal ini marak di internet dan semestinya segera diberantas.
Memang tidak terbantahkan banyak pekerjaan rumah agar bangsa ini siap dan mampu menghadapi ancaman gelombang ketiga covid-19. Penentuan juga menyangkut seberapa tegas pemerintah menegakkan aturan prokes 5M hingga karantina.
