Memastikan Industri Bergerak

COVID-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan global, tetapi juga telah memantik kriris perekonomian dunia. Virus korona jenis baru yang bermula dari Wuhan, Tiongkok, kini telah mewabah di hampir seluruh negara sekaligus melumpuhkan perekonomian.

Pembatasan perjalanan, penutupan wilayah alias karantina, dan pembatasan kegiatan usaha di berbagai negara memang membuat banyak sektor bisnis terpukul dari mulai pariwisata hingga manufaktur.

Efek lanjutannya pada karyawan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Diprediksi pengangguran global akan meningkat menjadi 24,7 juta orang. Data terbuka disampaikan Prancis bahwa jumlah pekerja di negara itu, yang saat ini dirumahkan dan berpotensi terkena PHK, mencapai 4 juta orang. Di Spanyol, pengangguran naik menjadi 3,5 juta.

Pukulan telak telah menyebabkan kerusakan berat di sektor pariwisata Tanah Air. Kunjungan turis internasional menurun drastis. Industri perhotelan kini tengah terkapar. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendata sebanyak 1.139 hotel telah tutup karena pandemi covid-19, belum lagi tutupnya 286 restoran, tempat wisata, dan hiburan.

Sedangkan aktivitas industri manufaktur mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Sejumlah pabrikan otomotif telah menghentikan produksinya, baik yang bersifat permanen, ataupun sementara. Belum lagi macetnya sektor ekonomi informal. Di Jakarta saja tercatat 3,7 juta pekerja informasi terdampak dan akan mendapat bantuan sosial.

Fakta itu menegaskan bahwa dalam menghadapi korona tidak cukup dari sisi kesehatan semata, mesti beriringan antara penanggulangan di bidang kesehatan dan sektor perekonomian. Artinya, pekerjaan pemerintah menghadapi dua malapetaka.

Para pemangku kewenangan di negeri ini juga mestinya telah mengantisipasi. Pencegahan terjadinya PHK besar-besar di dalam negeri mesti dipikirkan. Presiden Joko Widodo menebar sembilan stimulus ekonomi yang seluruhnya menyasar individu. Mulai dari padat karya yang dilipatkan sampai ujung daerah, hingga relaksasi kredit di perbankan.

Anggaran pusat dan daerah yang tidak prioritas dialihkan untuk tiga hal. Pertama, bidang kesehatan, terutama untuk pengendalian covid-19. Kedua, jaring pengaman sosial dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu. Ketiga, insentif ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mereka bisa tetap berproduksi dan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Untuk itulah, elemen di dalam pemerintahan tidak harus semua ikut terlibat dalam penanganan covid-19. Menteri yang tidak ada hubungan dengan covid-19, kerja seperti biasa bahkan mesti kerja luar biasa.

Kerja luar biasa, terutama menteri-menteri bidang ekonomi, untuk menjamin kebijakan dan stimulus yang telah disusun diimplementasikan dengan saksama, memastikan sektor produksi dan distribusi tetap berjalan sehingga mimpi buruk PHK massal tidak menjadi kenyataan.

Para menteri yang tidak berhubungan dengan covid-19 harus menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan mampu mengendalikan harga di pasaran. Industri tidak boleh berhenti berdenyut sehingga pasokan bahan baku mesti dijamin, jangan sampai tertahan oleh protokol covid-19 yang memang dibuat rigid.

Kalau industri dibiarkan berhenti berproduksi, malapetaka susulan akibat covid-19 tinggal menunggu waktu.