Memerangi Korona atau Memerangi Korban

ALIH-ALIH perang melawan korona, justru korbannya yang ramai-ramai ditindas. Miris, tapi begitulah yang terjadi seiring dengan terkonfirmasinya kasus covid-19 pertama WNI di dalam negeri.

Tidak hanya kepanikan memborong beragam barang, yang terlihat di dalam negeri ialah hilangnya nurani terhadap korban korona. Diawali dari diungkapkannya alamat dua warga Depok positif covid-19 oleh sang wali kota sendiri. Hanya dalam beberapa saat, informasi sangat pribadi tentang kedua korban ramai dibagikan warganet.

Bukan hanya alamat jelas, pekerjaan, dan foto, riwayat kesehatan keduanya juga menjadi santapan publik. Tidak ada yang dapat dibenarkan dari penyebaran data sedetail itu. Selain memang menyalahi hukum, dampaknya terhadap penyebaran kewaspadaan bagi orang-orang yang pernah kontak sangat diragukan.

Kewaspadaan macam itu sudah bisa disebarkan lewat informasi data umum. Terlebih, tugas utama pemerintah ialah untuk melakukan pendataan dan screening saksama terhadap orang-orang yang masuk radius kontak dengan orang positif covid-19 dalam jangka 14 hari terakhir.

Sebab itu pula kita lihat di negara maju terdampak korona tidak ada data detail diungkapkan ke publik. Bahkan media massa baru mengetahui lokasi-lokasi jejak aktivitas pasien positif ketika dilakukan sterilisasi dengan disinfektan di lokasi tersebut.

Meski begitu, tidak bisa kita menyalahkan pembocoran data pasien korona itu pada bengkoknya nalar dan tipisnya nurani banyak masyarakat kita. Kasus ini sesungguhnya hanya contoh lain kegamblangan potret masyarakat yang suka gosip dan menikmati nestapa orang lain.

Yang sangat disayangkan ialah ketika pejabat menjadi bagian dari itu. Kondisi tersebut bukan saja menunjukkan ketidakpahaman akan tanggung jawab tugas, moral, dan aturan hukum, melainkan juga ketidakmampuan akan penanganan yang semestinya.

Penyebaran informasi yang sebatas kasus tidak ubahnya curhat semata. Terlebih sudah berulang kali pejabat kita hanya sanggup memberikan informasi sepotong dan gelagapan begitu ditanyakan soal lebih dalam. Informasi macam inilah yang jadi bensin bagi pecinta hoaks.

Pejabat kita semestinya paham bahwa informasi yang mereka berikan semestinya cermin dari kecakapan kerja mereka sendiri. Dalam kasus covid-19 pertama, lubang besar ketidakcakapan bahkan sudah terbaca dari tidak sinkronnya kronologi versi pemerintah dengan versi pasien.

Masyarakat mau tidak mau sulit memercayai kronologi pemerintah karena bagaimana mungkin penderita yang terdeteksi baru satu orang, sedangkan aktivitas dengan WN Jepang itu di sebuah tempat dansa dengan banyak orang. Sementara itu, sudah jadi informasi sangat umum bahwa penularan virus korona tidak butuh kontak bersentuhan langsung.

Lubang bahkan kejanggalan informasi juga terjadi dalam kasus meninggalnya seorang pria suspect korona di Cianjur, Selasa (3/1). Ketika pejabat Dinas Kesehatan Cianjur dan Sekretaris Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes mantap mengatakan pasien tersebut negatif korona, fakta mengherankan tentang sampel terungkap. Disebutkan, sampel yang diuji merupakan sampel darah. Di sisi lain, sudah beberapa kali disebutkan para ahli virus dan biologimolekuler bahwa sampel darah tidak tepat untuk virus korona sebab hal itu memungkinkan hasil negatif.

Bukan lagi menyedihkan, tapi benar-benar celaka ketika di saat darurat benar-benar sudah di dalam negeri kita masih belum ajek soal standar pengujian. Kegawatan macam korona semestinya sama sekali tidak menoleransi prosedur yang meragukan.

Maka, sekali lagi, tidak ada jawaban ataupun solusi atas semua chaos terkait korona di dalam negeri selain lewat kecakapan kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kelemahan di sana-sini tidak akan bisa terus dijawab dengan imbauan untuk tidak panik. Gaya penanggulangan model ini bukan menyelamatkan, justru hanya menyembunyikan bencana sebelum pecah lebih gawat.