Ketimpangan kian Menganga

SISTEM perekonomian global dewasa ini menghasilkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tercatat 2.153 miliarder dunia memiliki kekayaan lebih dari gabungan 4,6 miliar penduduk termiskin. Penduduk termiskin itu mencapai 60% populasi dunia yang total berjumlah 7,6 miliar orang.

Laporan organisasi nirlaba Oxfam itu menyoroti ketimpangan yang lebih besar lagi dari sudut pandang gender. Tercatat 22 pria terkaya di dunia memiliki lebih banyak kekayaan daripada semua wanita di Afrika.

Di saat yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan hampir setengah miliar orang di seluruh dunia saat ini menganggur atau setengah menganggur. Mereka mewakili 13% angkatan kerja global. Tidak sedikit pula orang yang bekerja, tapi tetap sulit membangun kehidupan yang lebih baik.

Akses yang minim terhadap pekerjaan yang layak terus menjadi persoalan. Dunia kian terbelit paradoks banyaknya orang bekerja keras dengan jam kerja yang panjang, tapi tetap miskin.

Sejauh ini intervensi yang dilakukan pemerintah negara-negara seluruh dunia untuk mengubah hal itu terhitung sedikit. PBB bahkan sampai harus mengeluarkan peringatan bahwa kurangnya akses ke pekerjaan yang layak, cepat atau lambat, akan memicu kerusuhan sosial.

Wajah yang tidak jauh berbeda juga masih terlihat di Indonesia. Oxfam pada 2017 menyebut harta gabungan empat orang terkaya di negeri ini setara dengan milik 100 juta orang dengan pendapatan terendah. Dalam kurun 2017 hingga 2019, rasio Gini yang mengukur ketimpangan kesejahteraan hanya turun tipis dari 0,393 menjadi 0,382.

Artinya, dalam hal ketimpangan tidak banyak yang berubah dari kondisi 2017. Solusi untuk mengatasi itu sebenarnya sudah sangat familier, yakni menggenjot pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memperkuat jaring pengaman sosial.

Pertumbuhan yang berkualitas menciptakan lapangan-lapangan kerja yang mampu mengangkat kesejahteraan penduduk secara merata. Bukan hanya membuat golongan kaya semakin kaya.

Di sisi lain, golongan miskin dan penduduk berpendapatan rendah mendapatkan sokongan jaminan sosial yang membuat mereka bisa hidup dengan layak. Jaminan sosial itu, dari pangan, papan, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan.

Kedua solusi merupakan turunan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pasal itu menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pada praktiknya pemerintah bisa dibilang masih belum mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan jaring pengaman sosial yang kuat. Buktinya, kembali pada rasio Gini yang nyaris bergeming.

Meski begitu, ada upaya yang terlihat dari pemerintah untuk memperbaiki. Salah satunya melalui undang-undang payung besar atau omnibus law tentang cipta lapangan kerja yang kini tengah digodok.

Memang, belum juga sampai pada pembahasan di DPR, draf beleid itu sudah menuai banyak kontroversi. Justru tidak mengapa. Publik berharap penyusunan dan pembahasan undang-undang yang bakal mengatur hajat hidup orang banyak itu dilakukan secara terbuka. Masukan publik akan menguatkan konstruksi undang-undang cipta lapangan kerja.

Pemerintah dan DPR tidak perlu alergi terhadap kritik. Mari bergerak bersama agar tidak ada lagi ketimpangan yang kian menganga di antara kita.